Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi ‎siap bertanggungjawab jika kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) gagal dieksekusi. Namun ekspektasi pemerintah, tax amnesty di Indonesia bisa sukses karena memiliki keunggulan dibanding negara lain.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengutamakan Wajib Pajak (WP) Badan maupun Orang Pribadi kelas kakap sebagai sasaran identifikasi dalam data Panama Papers. Namun prioritas ini tidak mengenal status dan jabatan orang-orang kaya itu. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat Konferensi Pers Panama Papers menegaskan, DJP telah memiliki prioritas utama dalam prosesselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 272 nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dari identifikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengatakan, tax amnesty secara harfiah dapat membantu orang untuk jujur. Karena, orang akan melaporkan hartanya yang tidak ada di dalam SPT lewat tax amnesty. "Tujuan tax amnesty itu secara harfiah untuk membuat orang jadi jujur. Karena, mereka akan melaporkan hartanya yang enggak ada di SPT," kata Ken di Jakarta, Selasaselengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi terlihat tak sabar untuk segera menerapakan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para pengemplang pajak. Ketika ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/4/2016), Ken tampak ceria sekali. Wajahnya optimis terpancar dari pria penggenggam titel pendidikan Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda ini.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

Kala itu, Menkeu Mulyani ditemani Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi berkeliling tempat pendaftaran program tax amnesty.selengkapnya

Di pertemuan tahunan International Moneter Fund (IMF) dan Bank Dunia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama menkeu negara lain mempunyai permasalahan yang sama, yakni pajak dari transaksi online (e-commerce). Sorotan utama permasalahan pajak tersebut adalah kasus pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google.selengkapnya

Pemerintah mengestimasi pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak selesai pada pekan kedua Juni sehingga bisa mulai efektif pada 1 Juli 2016. Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, mengatakan hingga saat ini pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) masih berjalan. Setelah proses review arah kebijakan dan tujuan tax amnesty, mulai Senin pekan depan pembahasanselengkapnya

Direktur Jendral (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa STAN. Dalam kuliah umum itu Ken memaparkan peran perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari program ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan uang tebusan, pembayaran tunggakan, dan pembayaran hasil bukti permulaan sebesar Rp 111 triliun.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi punya strategi berbeda dalam menjalankan dua periode program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada periode I yang berakhir September lalu, dia lebih banyak bertemu dengan para pengusaha kakap dan konglomert. Namun, pada periode II (Oktober-Desember 2016), Ken lebih sering blusukan menemui para pelaku UMKM dan pedagang kecil.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali melakukan sosialisasi amnesti pajak, terlebih sudah satu bulan periode kedua amnesti pajak berjalan. Kali ini, bahkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi ikut turun langsung mengajak pedagang di Pusat Perbelanjaan ITC Mangga Dua Jakarta untuk ikut amnesti pajak.selengkapnya

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali gencar melakukan sosialisasi tax amnesty pada periode kedua pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya

Di era Joko Widodo, Pasar Tanah menjadi terkenal. Sejumlah pejabat negara hingga pengusaha, atau pemimpin dunia menyinggahinya. Kini, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

Pemerintah merasa optimistis bisa menarik pajak dari para selebriti di Instagram atau selebgram. Selain itu, pemerintah juga bakal memperketat retribusi pajak dari kegiatan endorsement di media sosial lainnya.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menengarai, ada sejumlah alasan kenapa masyarakat masih enggan membayar pajak.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku mendapati pelaku usaha yang mengaku‎ menjalani bisnis berskala Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tapi dengan nilai omzet melampaui lebih dari Rp 4,8 miliar dan memiliki banyak harta.selengkapnya

Ken mengaku tidak berharap banyak kepada tax amnesty di 2017. Bisa tumbuh 15% saja sudah bersyukur. "Engga kok, growthnya diminta 15 persen dari tahun sebelumnya, kira-kira berapa hitung sendiri," ujar Ken di Gedung Sudirman, Jakarta, Kamis (6/10/2016).selengkapnya

Yah. Ken benar. Dengan tarif tebusan tax amnesty yang sangat kecil ini, membuat masyarakat Indonesia baik yang di dalam negeri dan luar negeri berbondong-bondong untuk ikut tax amnesty ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya