Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Selasa 8 Okt 2019 11:01Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan untuk menaikkan pajak hiburan dari 25% menjadi 40%. Menurut dia, sangat dimungkinkan pajak hiburan dinaikkan sesuai permintaan dari parlemen Kebon Sirih.selengkapnya

 Saudi kenakan PPN 5%, ini respons biro umrahSaudi kenakan PPN 5%, ini respons biro umrahRabu 3 Jan 2018 11:14Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah Arab Saudi yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% direspons oleh pelaku bisnis umrah dengan ikut menaikkan tarif jasa. Namun begitu, ada pula yang memilih untuk bersikap konservatif lantaran masih dibayangi permintaan yang belum membaik.selengkapnya

 Minggu Depan, Sidang MK soal UU Tax Amnesty DigelarMinggu Depan, Sidang MK soal UU Tax Amnesty DigelarSelasa 2 Ags 2016 16:41Administratordibaca 1317 kaliSemua Kategori

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) siap menghadapi pemerintah demi memenangkan gugatan terhadap permintaan dicabutnya Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, MK akan segera melakukan uji materi (judicial review) pada pekan depan. Pihaknya pun akan turut diundang untuk hadir dalam uji materi ini.selengkapnya

 Presiden Jokowi Diminta Bebaskan Pajak...Presiden Jokowi Diminta Bebaskan Pajak...Rabu 19 Jun 2019 13:26Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo diminta untuk membebaskan pajak atau menerapkan pajak terhadap UMKM khususnya usaha mikro dan kecil sebesar 0%.selengkapnya

 Target Pajak Baru Tercapai 88,9 Persen, DKI Lakukan Jemput BolaTarget Pajak Baru Tercapai 88,9 Persen, DKI Lakukan Jemput BolaSelasa 11 Des 2018 15:34Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak bisa mencapai 38,12 triliun pada tahun ini. Namun hingga pertengahan Desember 2018 baru tercapai 88,9 persen hingga DKI melakukan sistem jemput bola.selengkapnya

 Peluang dan Tantangan Meningkatkan Penerimaan PajakPeluang dan Tantangan Meningkatkan Penerimaan PajakJumat 16 Mar 2018 09:16Ridha Anantidibaca 1997 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis dapat menaikkan penerimaan pajak tambahan sebesar 1,5% dari reformasi administrasi, dan 3,5% dari remormasi kebijakan dalam 5 tahun kedepan.selengkapnya

 Restitusi cukai melonjak tinggi, ini penyebabnyaRestitusi cukai melonjak tinggi, ini penyebabnyaJumat 8 Des 2017 09:21Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat restitusi cukai yang dibayarkan selama periode 1 Januari-31 November 2017 sebesar Rp 239 miliar. Jumlah itu melonjak dibanding periode sama tahun 2016 yang hanya Rp 1,54 miliar.selengkapnya

 Menunggak Pajak Rp5,1 M, 17 Perusahaan Diberi PeringatanMenunggak Pajak Rp5,1 M, 17 Perusahaan Diberi PeringatanRabu 24 Okt 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1089 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil tindakan tegas kepada 17 perusahaan/unit usaha baik yang bergerak di bidang hotel, restoran, dan industri, yang selama ini mengemplang pajak.selengkapnya

 Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKITransaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKIKamis 7 Des 2017 13:28Ridha Anantidibaca 1362 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya

 Dirjen Pajak Klaim Dukung 1.000% Tax AmnestyDirjen Pajak Klaim Dukung 1.000% Tax AmnestySabtu 11 Jun 2016 10:47Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Dwijugestiadi menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan dirinya menegaskan bahwa Ditjen Pajak mendukung 1.000 persen kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut dilontarkan Ken guna menepis pandangan banyak pihak yang meragukan sikap Ditjen Pajak dalam mendukung tax amnesty.selengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 2044 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Penghapusan Pajak Properti MewahSri Mulyani Kaji Penghapusan Pajak Properti MewahRabu 19 Des 2018 10:33Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.selengkapnya

 Awas, Rekening Jumbo Mulai Ditelisik PajakAwas, Rekening Jumbo Mulai Ditelisik PajakSenin 16 Des 2019 13:38Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak makin berat di pengujung tahun ini. Pasalnya, hingga jelang akhir tahun, realisasi penerimaan negara masih saja lesu.selengkapnya

 PENDANAAN BANK BUMN: Tergantung dari Pengampunan PajakPENDANAAN BANK BUMN: Tergantung dari Pengampunan PajakSelasa 13 Sep 2016 12:01Administratordibaca 761 kaliSemua Kategori

Bank-bank BUMN masih fokus pada kebijakan amnesti pajak untuk memperkuat pendanaan pada akhir tahun ini sambil mencari sumber lainnya guna mengantisipasi permintaan kredit lebih tinggi tahun depan Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, belum ada rencana penarikan pinjaman bilateral oleh bank-bank BUMN hingga kuartal IV tahun ini.selengkapnya

 Setelah Pajak Diturunkan, UMKM Harus Bisa Naik KelasSetelah Pajak Diturunkan, UMKM Harus Bisa Naik KelasJumat 29 Jun 2018 09:23Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Kementerian Koperasi dan UKM berharap aturan baru terkait penurunan pajak penghasilan (PPh) UMKM dari 1% menjadi 0,5% dapat mendorong UMKM naik kelas.selengkapnya

 Bea Cukai Rancang Kemudahan Pengurusan Importasi Kendaraan Bermotor Secara DaringBea Cukai Rancang Kemudahan Pengurusan Importasi Kendaraan Bermotor Secara DaringJumat 16 Nov 2018 14:42Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang merancang kemudahan proses pengurusan dokumen importasi kendaraan bermotor secara daring untuk memangkas waktu pengurusan.selengkapnya

 Menunggu keputusan politis di DPRMenunggu keputusan politis di DPRSenin 13 Jun 2016 14:31Administratordibaca 734 kaliSemua Kategori

Rapat anggota panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak di beberapa hotel mewah di Jakarta, tiga pekan ini tak menghasilkan keputusan penting. Selama tiga pekan, setiap perwakilan mempertahankan sikap sendiri-sendiri. Masing-masing partai dan pemerintah masih keukeuh dengan pendapatnya, seperti yang tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).selengkapnya

 Tagih ke wajib pajak, Pemerintah raup sekitar Rp 133 triliunTagih ke wajib pajak, Pemerintah raup sekitar Rp 133 triliunRabu 27 Nov 2019 15:25Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Jelang akhir tahun pemerintah melakukan extra effort penagihan pajak baik lewat intesifikasi maupun ekstensifikasi. Upaya tersebut diharapkan bisa mendomplang penerimaan pajak akhir tahun yang masih kurang Rp 559,09 triliun.selengkapnya

 Kalah Saing, Aturan Insentif Pajak DievaluasiKalah Saing, Aturan Insentif Pajak DievaluasiSabtu 8 Okt 2016 09:24Administratordibaca 579 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi pemberian insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance. Pasalnya, hingga saat ini jumlah investor yang tertarik dengan dua fasilitas insentif itu masih rendah, terutama tax holidayselengkapnya

 Instrumen Repatriasi Harus DisempurnakanInstrumen Repatriasi Harus DisempurnakanAhad 24 Jul 2016 13:46Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :