Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dan penyerapan anggaran pada tahun ini berjalan lebih baik. Dengan adanya capaian tersebut, diperkirakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 akan berada di bawah 2 persen.selengkapnya

Pemerintah yakin defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini bisa dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun setoran pajak masih seret di sisa dua bulan terakhir.selengkapnya

"Menteri Keuangan tidak perlu merevisi APBN. Kecuali ada perubahan asumsi makro seperti harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan lifting minyak."selengkapnya

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,3 persen dalam APBN 2016 menjadi 5,1 persen pada APBNP 2016. Hal ini pun segera direspons oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Pudjiastuti yang memperkirakan setoran pajak turun sektor non-migas turun dari asumsi APBN 2016, yaitu dari Rp1.133,56 triliun menjadi Rp1.112,32 triliun.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 25 Desember 2015 sudah melampaui Rp 1.000 triliun. Walau angka itu dianggap sebagai rekor realisasi pajak oleh menteri keuangan, tetapi masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2015.Penerimaan pajak hingga di atas Rp 1.000 triliun terjadi ditopang oleh penerimaan pajak periode 1-25 Desember 2015.selengkapnya

Kementerian Keuangan memproyeksi pendapatan negara tahun 2018 akan melebihi dari target UU APBN. Hal itu dikarenakan kenaikan harga minyak mentah dunia.selengkapnya

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak tumbuh 17,6% yoy. "Ini loncatan yang sangat tinggi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa 2018, Kamis (15/11). Tahun lalu, penerimaan pajak yang tercatat Ditjen Pajak justru turun 0,8%.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan mengubah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, menilik dari kemungkinan terjadinya pelebaran defisit anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 496,65 triliun atau baru mencapai 31,48% dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

Penerimaan pajak sepanjang Januari sampai Oktober mencapai Rp 1.018,47 triliun atau masih 64,56 persen terhadap target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, Rp 1.577,56 triliun. Capaian penerimaan pajak ini tumbuh 0,23 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu.selengkapnya

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, pendapatan negara akan tembus dari target yang ditetapkan.selengkapnya

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7/2018).selengkapnya

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani terus memikirkan berbagai cara demi mensukseskan pencapaian fiskal Indonesia pada 2016, terutama penerimaan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering disebut mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat populis atau ditujukan hanya yang disenangi masyarakat saja. Lantas apa jawaban Sri Mulyani?selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kemungkinan lebih rendah dari outlook alias target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. "Semua berkaitan dengan harga dari sumber daya alam (SDA)," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wirasakti saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (21/3). Setelah dua bulan APBNselengkapnya

Pemerintah bakal mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan/APBN-P 2016 setelah DPR mengesahkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan pengesahan tax amnesty, maka pemerintah bisa memastikan pendapatan yang masuk ke negara. Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahazil Nazara berharap, tax amnesty dapat selesai akhir bulan ini.selengkapnya

Penerimaan pajak nonmigas yang masih terkontraksi hingga akhir April harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk merevisi target APBN 2016. Kendati demikian, pemerintah optimistis masih bisa mengejar target pajak. Dari data internal pemerintah, realisasi penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak hanya mencapai sekitar Rp272 triliun. Angka itu turun sekitar 8,1% dari realisasiselengkapnya

Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Menkeu Sri Mulyani menegaskan untuk memburu mereka yang mencoba menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan.selengkapnya

Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, penerimaan negara bakal digenjot dengan melakukan berbagai reformasi perpajakanselengkapnya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut penerimaan pajak pada tahun ini akan berada di bawah target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.577,56 triliun. "Kondisi APBN cukup ketat.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya