Presiden: Deklarasi Harta Amnesti Pajak Rp9,27 TriliunPresiden: Deklarasi Harta Amnesti Pajak Rp9,27 TriliunSelasa 9 Ags 2016 08:27Administratordibaca 801 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesti pajak baru mencapai Rp9,27 triliun. "Saya sering turun dan tanya tidak men-declear hartanya. Hingga Agustus kok belum masuk, jawabannya karena perusahaan-perusahaan masih menghitung," kata Presiden saat sosialisasi amnesty pajak di Bandung, Seninselengkapnya

 Jokowi Yakin Banjir Uang Amnesti Pajak di September 2016Jokowi Yakin Banjir Uang Amnesti Pajak di September 2016Selasa 9 Ags 2016 08:07Administratordibaca 1085 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesti pajak baru mencapai Rp 9,27 triliun. "Saya sering turun dan tanya tidak men-'diclear' hartanya. Hingga Agustus kok belum masuk, jawabannya karena perusahaan-perusahaan masih menghitung," kata Presiden saat sosialisasi amnesti pajak di Bandung, Senin (8/8).selengkapnya

 Pembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDMPembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDMSabtu 2 Jul 2016 09:08Administratordibaca 1321 kaliSemua Kategori

Pembangunan infrastruktur berjalan besar-besaran. Sementara realisasi penerimaan pajak yang merupakan bahan bakar pembangunan diperkirakan jauh dari targetnya.selengkapnya

 Asing Siapkan Ratusan Juta DolarAsing Siapkan Ratusan Juta DolarKamis 9 Jun 2016 12:26Administratordibaca 687 kaliSemua Kategori

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia menilai bahwa minat investor dan potensi dana bergulir dalam investasi properti melalui instrumen dana investasi real estat atau DIRE cukup tinggi setelah pemerintah berkomitmen memberikan insentif pajak. Ketua DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy mengungkapkan,antusiasme pasar terhadap kehadiran instumen investasi DIRE di Indonesiaselengkapnya

 Ekonom Unram: UU Tax Amnesty Berat DilaksanakanEkonom Unram: UU Tax Amnesty Berat DilaksanakanSenin 23 Mei 2016 13:51Administratordibaca 1036 kaliSemua Kategori

Implementasi aturan pengampunan pajak (tax amnesty), tidak akan sesederhana bayangan. Lantaran. aturannya tidak bisa berdiri sendiri. Harus disokong aturan lainnya. Demikian disampaikan Ekonom dari Universitas Mataram (Unram) M Firmansyah kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/5/2016).selengkapnya

 Mengisi SPT kini semudah mendaftar akun media sosial, simak tipsnya!Mengisi SPT kini semudah mendaftar akun media sosial, simak tipsnya!Senin 12 Mar 2018 10:44Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Bulan Maret dapat dikatakan merupakan musim pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Mendekati pertengahan bulan, waktu batas akhir pengiriman SPT kian dekat.selengkapnya

 Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenJumat 28 Mei 2021 13:45Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

 OECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarOECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarSenin 2 Nov 2020 14:21Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Ketidakmampuan OECD dalam menciptakan konsesus terkait pemajakan ekonomi digital semakin menggerus potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara-negara berkembang.selengkapnya

 Target pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaTarget pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaSelasa 20 Ags 2019 13:42Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan agar pemerintah dan DPR RI mencari titik tengah target pajak yang rasional mengingat target pajak di tahun 2020 yang dinilai terlalu tinggi.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Mendorong Pusat Logistik Berikat E-CommercePemerintah Perlu Mendorong Pusat Logistik Berikat E-CommerceSelasa 9 Jul 2019 09:39Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Asosiasi Logistik Indonesia menyarankan agar pemerintah lebih memfokuskan pengembangan pusat logistik berikat jenis e-commerce dan barang jadi.selengkapnya

 Anies membebaskan PBB bagi veteran kemerdekaanAnies membebaskan PBB bagi veteran kemerdekaanSenin 15 Apr 2019 11:55Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Anies Baswedan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi veteran dan keluarga pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ada di Jakarta.selengkapnya

 Ekonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatEkonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatJumat 12 Apr 2019 10:59Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ekonomi digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang tepat.selengkapnya

 Hipmi: Penurunan Pajak Korporasi Bantu Tingkatkan EkonomiHipmi: Penurunan Pajak Korporasi Bantu Tingkatkan EkonomiSenin 25 Mar 2019 15:08Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menyambut baik rencana pengaturan penurunan pajak korporasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan insentif dalam untuk mendorong daya saing industri dan akselerasi ekonomi.selengkapnya

 Jangan Beri Insentif Bagi Plastik Tak Ramah LingkunganJangan Beri Insentif Bagi Plastik Tak Ramah LingkunganSenin 11 Mar 2019 13:42Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Kebijakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menerapkan biaya tambahan paling sedikit Rp200 untuk setiap transaksi menggunakan kantong plastik mendorong pemerintah menengok kembali persoalan sampah plastik di Indonesia.selengkapnya

 Indonesia Disebut Krisis Akuntan PublikIndonesia Disebut Krisis Akuntan PublikJumat 25 Jan 2019 15:42Ridha Anantidibaca 1747 kaliSemua Kategori

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengungkapkan Indonesia kekurangan jumlah akuntan publik dan masih membutuhkan profesi tersebut dalam jumlah besar, sebagai antisipasi bertumbuhnya sektor bisnis.selengkapnya

 Pebisnis Fesyen: Pajak Bikin Perdagangan Elektronik Lebih TertibPebisnis Fesyen: Pajak Bikin Perdagangan Elektronik Lebih TertibSenin 21 Jan 2019 09:33Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Asosiasi perancang mode busana menyatakan, rantai distribusi berbagai produk fesyen kini jauh lebih efisien seiring terbukanya akses perdagangan secara daring. Sejalan dengan berbagai kemudahan yang ada, pebisnis selayaknya taat aturan termasuk soal pajak.selengkapnya

 Menkeu Kaji Penurunan Tarif Pajak Penghasilan BadanMenkeu Kaji Penurunan Tarif Pajak Penghasilan BadanRabu 9 Jan 2019 13:45Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengkaji kemungkinan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan. Penurunan tarif ini dilakuakan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.selengkapnya

 Ditjen Pajak Gandeng Konsultan Pajak Tingkatkan PelayananDitjen Pajak Gandeng Konsultan Pajak Tingkatkan PelayananKamis 1 Mar 2018 10:47Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menjalin kerja sama dengan pihak konsultan pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (WP), seiring dengan meningkatnya potensi WP.selengkapnya

 Fitur PajakPartner Hadirkan Solusi di Luar OnlinePajakFitur PajakPartner Hadirkan Solusi di Luar OnlinePajakRabu 28 Feb 2018 13:52Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

OnlinePajak sebagai perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi perpajakan yang terintegrasi dan inovatif meluncurkan PajakPartner. Fitur terbaru besutan OnlinePajak ini adalah sebuah wadah yang menyediakan jasa solusi di luar OnlinePajak, seperti konsultan pajak, penyedia aplikasi akuntansi dan HR, ERP, e-commerce, dan bank yang bersifat membantu perusahaan di Indonesia dalam menjalankan seselengkapnya

 Wacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buruWacana Pembukaan Data Transaksi Kartu Kredit, CITA: Jangan Terburu-buruSelasa 6 Feb 2018 09:50Ridha Anantidibaca 1083 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai rencana pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan membutuhkan persiapan matang serta mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :