Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahIni penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahKamis 8 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 831 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 Dorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaDorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:57Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Kemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaKemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:05Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Jokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaJokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaKamis 4 Ags 2016 14:41Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank. "Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasiselengkapnya

 Bangun Sadar Pajak, Wali Kota Semarang Gelar Gebyar Pajak DaerahBangun Sadar Pajak, Wali Kota Semarang Gelar Gebyar Pajak DaerahSenin 28 Okt 2019 15:25Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali gelar Gebyar Pajak Daerah Kota Semarang 2019. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan hal ini dinilai sebagai upaya untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, sekaligus sebagai langkah edukasi masyarakat untuk taat pajak.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Denda Penunggak PajakPemprov DKI Hapus Denda Penunggak PajakSenin 10 Des 2018 11:20Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlakukan pemutihan pajak.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahPenghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahSenin 26 Nov 2018 13:41Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Rencana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dinilai berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari pajak. Hal ini lantaran pajak sepeda motor berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).selengkapnya

 Tarif Pajak Penerangan Jalan Akan Dinaikan hingga 5 PersenTarif Pajak Penerangan Jalan Akan Dinaikan hingga 5 PersenSelasa 15 Mei 2018 14:05Ridha Anantidibaca 1206 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hanya mengusulkan kenaikan pajak parkir terhadap pengelola parkir swasta, tetapi juga mengusulkan kenaikan tarif pajak penerangan jalan (PPJ) kepada DPRD DKI.selengkapnya

 Bantu Pajak Daerah, BP2D Libatkan Polresta MalangBantu Pajak Daerah, BP2D Libatkan Polresta MalangRabu 10 Jan 2018 10:08Ridha Anantidibaca 1034 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) mencoba melibatkan Polresta Kota Malang demi membantu perpajakan daerah. Pelibatan jajaran kepolisian ini dianggap salah satu upaya menjalankan amanat Undang-Undang dan Perda tentang Perpajakan Daerah.selengkapnya

 Pemerintah Susun Skema Moderasi Pajak DaerahPemerintah Susun Skema Moderasi Pajak DaerahKamis 5 Des 2019 10:57Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menarik investasi, pemerintah tengah menyusun skema memoderasi sejumlah jenis daerah menjadi satu tarif.selengkapnya

 Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Kota Malang Gandeng Kejaksaan hingga Komunitas Kejar Penerimaan Rp501 MiliarKota Malang Gandeng Kejaksaan hingga Komunitas Kejar Penerimaan Rp501 MiliarSenin 25 Feb 2019 10:47Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggandeng komunitas dan instansi untuk mengejar penerimaan pajak daerah sebesar Rp501 miliar tahun ini.selengkapnya

 Omnibus Law Harus Perhitungkan Potensi Shortfall PenerimaanOmnibus Law Harus Perhitungkan Potensi Shortfall PenerimaanKamis 5 Des 2019 11:09Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Rencana omnibus law, dengan pemangkasan sejumlah regulasi serta standardisasi pajak daerah harus memperhitungkan potensi shortfall jangka panjang.selengkapnya

 DKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineDKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineSenin 4 Feb 2019 15:00Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ibu Kota. Terbaru dengan penguatan jaringan pelayanan dan investasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.selengkapnya

 Tak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahTak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahKamis 8 Mar 2018 14:24Ridha Anantidibaca 1317 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menemukan banyaknya potensi pajak yang tidak tergali. Salah satunya pajak penggunaan air tanah yang serapannya dinilai tidak masuk akal. Sebab, pajak yang diterima pemerintah dari penggunaan air tanah tidak mencapai Rp10 miliar setiap tahunnya.selengkapnya

 Pajak restoran dan hotel sebaiknya diurus pemerintah pusatPajak restoran dan hotel sebaiknya diurus pemerintah pusatSelasa 3 Des 2019 09:59Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Untuk mewujudkan percepatan investasi, pemerintah berencana mengatur tarif pajak daerah ke dalam Omnibus Law Perpajakan. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal rasionalisasi pajak daerah yang akan diatur.selengkapnya

 Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengSenin 22 Jan 2018 13:03Ridha Anantidibaca 1850 kaliSemua Kategori

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

 Insentif Juga Menyapa Hotel dan Restoran, Bebas Pajak Selama 6 BulanInsentif Juga Menyapa Hotel dan Restoran, Bebas Pajak Selama 6 BulanRabu 26 Feb 2020 13:46Ridha Anantidibaca 1356 kaliSemua Kategori

Kucuran insentif pemerintah tidak hanya menyasar kepada maskapai, tetapi juga pengusaha hotel dan restoran yang juga terdampak wabah virus corona. Dalam hal ini pemrintah meminta 33 daerah yang menaungi 10 destinasi wisata tidak memungut pajak dan restoran selama enam bulan. Langkah ini diambil untuk menggenjot sektor wisata di wilayah tersebut.selengkapnya

 Mendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinMendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinRabu 22 Jun 2016 15:26Administratordibaca 1717 kaliSemua Kategori

Kota Solo terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai imbas dari pembatalan ribuan peraturan daerah dinilai bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Dua perda Solo dibatalkan adalah Peraturan Daerah nomor 10/2010 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah. Padahal kedua Perda tersebut merupakan produk semasa Wali Kota Jokoselengkapnya

 `Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...`Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...Jumat 5 Ags 2016 11:23Administratordibaca 1419 kaliSemua Kategori

"Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :