PP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKPP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKRabu 19 Okt 2016 20:44Administratordibaca 1854 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi membatalkan gugatan judicial review Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil setelah salah satu organisasi terbesar ini menggelar rapat pleno antar pengurus PP Muhammadiyah, belum lama ini.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, Restitusi Pajak Harus DibatalkanIkut Tax Amnesty, Restitusi Pajak Harus DibatalkanAhad 14 Ags 2016 09:32Administratordibaca 1818 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap pengajuan restitusi pajak tahun ini akan turun seiring dengan berjalannya program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Bertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitBertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitJumat 27 Mei 2016 20:37Administratordibaca 1247 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pelaksanaan G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana menaikkan pajak untuk minyak kelapa sawit impor.selengkapnya

 IKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakIKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakSenin 18 Des 2017 12:47Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang Undang (RUU) Konsultan Pajak masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2018. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir memberikan lima usulan. Apa saja itu?selengkapnya

 Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jumat 6 Jan 2017 10:43Ajeng Widyadibaca 775 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK, BPBB dan TNKB sebesar 300%.selengkapnya

 Perda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitPerda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitSabtu 25 Jun 2016 09:27Administratordibaca 1771 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar, akan menjadi ancaman defisit Pendapatan Asli Daerah atau PAD.selengkapnya

 Asosiasi mainan bersama direktorat bea dan cukai adakan sosialisasi perubahan PMKAsosiasi mainan bersama direktorat bea dan cukai adakan sosialisasi perubahan PMKRabu 28 Ags 2019 10:45Ridha Anantidibaca 1907 kaliSemua Kategori

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) bekerjasama dengan Direktorat Bea Cukai mengadakan sosialisasi mengenai Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/pmk.04/2019.selengkapnya

 Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSenin 15 Jan 2018 10:27Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya

 Jurus Jokowi Redam Kisruh Amnesti PajakJurus Jokowi Redam Kisruh Amnesti PajakKamis 1 Sep 2016 16:07Administratordibaca 746 kaliSemua Kategori

Sejak mulai diberlakukan pada 18 Juli lalu, kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty terus menjadi sorotan masyarakat. Saat ini, kantor pajak, setiap hari ramai di datangi masyarakat yang notabennya wajib pajak (WP), baik yang ingin ikut program tersebut, atau hanya sekedar mencari tahu.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Dinilai tidak Pantas Terima PengampunanPengemplang Pajak Dinilai tidak Pantas Terima PengampunanRabu 31 Ags 2016 18:05Administratordibaca 624 kaliSemua Kategori

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan, konglomerat pengemplang pajak serta wajib pajak yang menyembunyikan dananya di luar negeri seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat, bukan malah mendapatkan pengampunan.selengkapnya

 Kabar Baik Sawit dari PerancisKabar Baik Sawit dari PerancisJumat 5 Ags 2016 11:02Administratordibaca 1146 kaliSemua Kategori

Diplomasi dagang Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Parlemen Perancis (Assemble Nationale) untuk memperkuat keputusan Senat tentang penghapusan progresif minyak sawit Indonesia.selengkapnya

 Status Freeport jadi IUPK, Potensi PNBP Bertambah Rp 7,5 TStatus Freeport jadi IUPK, Potensi PNBP Bertambah Rp 7,5 TRabu 21 Nov 2018 14:57Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai negara berpotensi meraih penerimaan negara cukup besar. Hal itu diperoleh dari perusahaan tambang yang mengamandemen kontrak dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

 Prancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruPrancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruSabtu 23 Jul 2016 10:23Administratordibaca 785 kaliSemua Kategori

Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.selengkapnya

 Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSelasa 16 Nov 2021 09:52Ridha Anantidibaca 2594 kaliSemua Kategori

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

 Aturan Tax Amnesty Dilonggarkan, Wajib Pajak Boleh Batalkan Diri Jadi Peserta, Uang Pun DikembalikanAturan Tax Amnesty Dilonggarkan, Wajib Pajak Boleh Batalkan Diri Jadi Peserta, Uang Pun DikembalikanKamis 22 Sep 2016 21:20Administratordibaca 1403 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan revisi atas aturan program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Bea Cukai Tegaskan Obat Covid-19 Redemsivir Bakal Bebas Bea MasukBea Cukai Tegaskan Obat Covid-19 Redemsivir Bakal Bebas Bea MasukJumat 9 Okt 2020 11:33Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan membebaskan tarif bea masuk (BM) importasi remdesivir untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.selengkapnya

 Perpres Kelembagaan Digodok, Inikah Sinyal Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu?Perpres Kelembagaan Digodok, Inikah Sinyal Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu?Kamis 24 Sep 2020 10:34Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Wacana untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menjadi lembaga independen terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus berkembang.selengkapnya

 Mau `Selfie` Dengan Sri Mulyani? Bayar Pajak Dulu!Mau `Selfie` Dengan Sri Mulyani? Bayar Pajak Dulu!Selasa 7 Ags 2018 11:54Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada syarat khusus yang perlu dilakukan jika ada masyarakat yang ingin mengajak dirinya berswatofo, yakni terlebih dahulu membayar pajak.selengkapnya

 GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifGUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifRabu 21 Sep 2016 13:34Administratordibaca 1260 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya

 Tak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi FormulirTak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi FormulirJumat 9 Sep 2016 15:00Administratordibaca 2147 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempermudah proses administrasi pengampunan pajak. Hanya itu yang ia janjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan mengubah undang-undang untuk memperpanjang periodesasi program tax amnesty tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :