Dirjen Pajak: Transaksi Uber Cs Harus Dikenakan PajakDirjen Pajak: Transaksi Uber Cs Harus Dikenakan PajakRabu 16 Mar 2016 17:14Administratordibaca 1612 kaliSemua Kategori

Berbagai macam kegiatan transaksi online atau e-commerce, seperti jasa transportasi online Grab Car,Uber maupun Go-Jek seharusnya dikenakan pajak. Pengenaan pajak dalam transaksi online sudah diusulkan dalam rapat dengan pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam rapat tersebut mengusulkan agar pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditunjuk sebagai pemungut pajakselengkapnya

 Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanMenimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanSenin 10 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa.selengkapnya

 Meski Tak Signifikan, Kenaikan PPh Orang Kaya Bisa Dorong PenerimaanMeski Tak Signifikan, Kenaikan PPh Orang Kaya Bisa Dorong PenerimaanKamis 27 Mei 2021 16:09Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform).selengkapnya

 Pemerintah Tak Akan Buat Rezim Pajak Baru untuk Memajaki Ekonomi DigitalPemerintah Tak Akan Buat Rezim Pajak Baru untuk Memajaki Ekonomi DigitalJumat 23 Mar 2018 09:00Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Pemerintah tidak akan membuat peraturan perpajakan baru terkait perusahan digital global. Pasalnya, pemerintah telah memiliki 67 tax treaty dan peraturan lain yang berlaku efektif.selengkapnya

 Usai Google, RI Akan Terus Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaUsai Google, RI Akan Terus Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaRabu 6 Des 2017 11:09Ridha Anantidibaca 759 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus memantau kepatuhan pajak dari perusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT), seperti Google, Facebook, Twitter, Youtube, dan lainnya. Hal ini menyusul keberhasilan pemerintah menarik pajak Google tahun 2015.selengkapnya

 Keseimbangan pajak bisnis digital di OECDKeseimbangan pajak bisnis digital di OECDSenin 6 Feb 2017 09:49Ajeng Widyadibaca 639 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penyeimbangan hak pemajakan bisnis digital antar negara kepada anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulan ini dilayangkan karena selama ini banyak potensi pajak negara berkembang hilang dari pajak bisnis digital.selengkapnya

 Begini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurBegini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurSelasa 31 Jan 2017 13:22Ajeng Widyadibaca 643 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan akan memajaki lahan nganggur alias tidak produktif pada berbagai daerah di Indonesia. Aturan ini tengah dibahas pada jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.selengkapnya

 Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak GoogleSelasa 24 Jan 2017 10:59Ajeng Widyadibaca 670 kaliSemua Kategori

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

 Aturan untuk Google DisiapkanAturan untuk Google DisiapkanAhad 18 Sep 2016 15:47Administratordibaca 930 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal menyiapkan payung hukum baru untuk bisa memajaki layanan aplikasi atau konten melalui internet (over the top/OTT).selengkapnya

 Dirjen Pajak Akui Selebgram dan Jual Beli Online Bakal DipajakiDirjen Pajak Akui Selebgram dan Jual Beli Online Bakal DipajakiKamis 13 Okt 2016 10:26Administratordibaca 1170 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal ‎Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan pengenaan pajak kepada pengguna yang memakai akun media sosial untuk keperluan endorsement produk dan lapak jual beli barang online.selengkapnya

 KPK Heran Orang Terkaya Indonesia Bukan Pembayar Pajak TerbesarKPK Heran Orang Terkaya Indonesia Bukan Pembayar Pajak TerbesarKamis 29 Mar 2018 11:02Ridha Anantidibaca 970 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief heran dengan pengumuman daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia yang ternyata tak seluruhnya memuat daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Beberapa nama tokoh yang selama ini didapuk Forbes sebagai sepuluh orang terkaya di Indonesia tak memenangkan penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar.selengkapnya

 Samsat Jakbar: Pemilik Ferrari B 1 RED Tunggak Pajak Rp 25 JutaSamsat Jakbar: Pemilik Ferrari B 1 RED Tunggak Pajak Rp 25 JutaSenin 22 Jan 2018 11:33Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Tim Samsat Jakarta Barat menelusuri alamat pemilik Ferrari B 1 RED yang ramai diperbincangkan. Pemilik mobil yang diketahui atas nama Andi Firmansyah telah menunggak pajak sebesar Rp 25 juta.selengkapnya

 Pelaku e-commerce minta perlakuan pajak adil dengan penjual di medsosPelaku e-commerce minta perlakuan pajak adil dengan penjual di medsosRabu 31 Jan 2018 12:09Ridha Anantidibaca 827 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) meminta pemerintah dapat menjamin perlakuan yang sama terkait pengenaan pajak, terhadap seluruh pelaku usaha online. Termasuk, pelaku toko online yang memasarkan jualannya lewat media sosial.selengkapnya

 Sri Mulyani Siapkan `Diskon` Pajak untuk Toko OnlineSri Mulyani Siapkan `Diskon` Pajak untuk Toko OnlineRabu 20 Feb 2019 14:39Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemerintah akan terus mendukung tumbuh kembang ekonomi digital di Indonesia. Pihaknya pun tengah mempersiapkan insentif termasuk pajak.selengkapnya

 Pelaku Usaha Protes Pajak Toko DaringPelaku Usaha Protes Pajak Toko DaringSelasa 15 Jan 2019 10:36Ridha Anantidibaca 902 kaliSemua Kategori

Perkembangan dunia internet telah mengubah gaya hidup masyarakat dan mendorong industri e-commerce ber­kem­bang pesat di negeri berpenduduk 260 juta ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak dan Peruri akan desain ulang meterai tempelDitjen Pajak dan Peruri akan desain ulang meterai tempelKamis 22 Mar 2018 10:54Ridha Anantidibaca 918 kaliSemua Kategori

Adanya kasus penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online membuat pemerintah berniat untuk mendesain ulang benda meterai. Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membahas rencana tersebut dengan PT Peruri.selengkapnya

 Larangan Kantong Plastik : KLHK Siapkan Insentif hingga Rp11 Miliar untuk PemdaLarangan Kantong Plastik : KLHK Siapkan Insentif hingga Rp11 Miliar untuk PemdaJumat 10 Jan 2020 11:00Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong lebih banyak daerah yang menerapkan kebijakan pelarangan kantong plastik sekali bayar.selengkapnya

 Kabar Gembira Bagi Pelancong, Pemerintah Segera Relaksasi Pengembalian PPNKabar Gembira Bagi Pelancong, Pemerintah Segera Relaksasi Pengembalian PPNRabu 20 Feb 2019 10:46Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi para pelancong, Kementerian Keuangan akan merelaksasi ketentuan pengembalian PPN. Relaksasi kebijakan ini ditujukan untuk mendorong minat belanja para pelancong saat berkunjung ke Indonesia.selengkapnya

 Tahun Ini, Turis Belanja Rp1 Juta Bisa Dapat Kembalian PajakTahun Ini, Turis Belanja Rp1 Juta Bisa Dapat Kembalian PajakRabu 15 Ags 2018 13:54Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal memangkas batas minimal transaksi (threshold) warga asing di Indonesia yang dapat memperoleh pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) refund persen dari Rp5 juta menjadi Rp1 juta. Hal itu dilakukan untuk mendorong turis asing memperbanyak belanja saat berkunjung ke Indonesia.selengkapnya

 Berlakukan Cukai Vape, Bea Cukai Giat Sosialisasi di DaerahBerlakukan Cukai Vape, Bea Cukai Giat Sosialisasi di DaerahJumat 6 Jul 2018 14:59Ridha Anantidibaca 1139 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau telah menetapkan kebijakan pengenaan cukai terhadap vape berlaku mulai 1 Juli 2018. Pengenaan cukai dengan tarif 57% ini merupakan intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta pengawasan terhadap peredaran vape.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :