Pemerintah menambah insentif perpajakan dalam program perlindungan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk pembebasan fasilitas bea masuk impor yang menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP).selengkapnya
Baru-baru ini, netizen yang menggunakan media sosial Twitter mempopulerkan tagar #StopBayarPajak menanggapi soal UU Tax Amnesty yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.selengkapnya
Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat peningkatan drastis pada wajib pajak (WP) yang melapor dengan menggunakan e-filing, yaitu sebesar 94,7% dari total surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang diterima.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Salah satu sasarannya adalah WP korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengimbau seluruh wajib pajak (WP) agar tidak menggunakan channeling atau saluran pelaporan SPT selain DJP online atau website resmi.selengkapnya
Pemerintah mulai membatasi pemberian fasilitas fiskal atas impor perusahaan batu bara yang masih menggunakan skema kontrak karya (KK) dan perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara (PKP2B).selengkapnya
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Noor Rachman mengatakan, di Medan, Selasa (18/10/2016), saat ini, banyak pengusaha di daerah yang belum menggunakan pasar modal sebagai pembiayaan dari perusahaannya.selengkapnya
Caranya dengan mengunjungi situs https://djponline.pajak.go.id saja. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Filing, Wajib Pajak hanya perlu mengikuti langkah berikut seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (24/2/2016).selengkapnya
Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) melakukan kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terkait pembayaran pajak daerah yang kini menggunakan transaksi digital.selengkapnya
Bogor LCGC akan menggunakan skema PPnBM baru yang sebelumnya PPnBM 0% menjadi 3 persen. Meski jika dikalkulasikan pada harga mobil saat ini biayanya tak besar, tentu bagi beberapa konsumen penambahan itu memiliki dampaknya.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan, terhitung mulai 1 Juli 2016, para Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib untuk menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana memberikan batas waktu pada kebijakan PPh Final. Bagi WP UMKM perorangan akan diperbolehkan menggunakan PPh Final selama enam tahun, sementara WP Badan tiga tahun.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan sosialisasi program amnesty pajak (tax amnesty). Tujuannya, tentu agar target yang ditetapkan bisa tercapai, sembari memberikan pengetahuan pada masyarakat supaya menggunakan haknya.selengkapnya
Kebijakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menerapkan biaya tambahan paling sedikit Rp200 untuk setiap transaksi menggunakan kantong plastik mendorong pemerintah menengok kembali persoalan sampah plastik di Indonesia.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani terus berupaya menggunakan Undang-Undang (UU) Perpajakan untuk mengejar pajak dari Google. Ini karena Google selama ini sudah mencari penghasilan dari Indonesia.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut, sebanyak 664 ribu Wajib Pajak Badan Usaha sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 per akhir April ini. Sebagian besarnya masih menggunakan manual.selengkapnya
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengusulkan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk pengangkutan barang. Tujuannya untuk mendorong minat pemilik barang atau pengusaha mulai menggunakan moda kereta api.selengkapnya
Insentif pajak berupa penghapusan pajak bagi wajib pajak (WP) UMKM kemungkinan besar akan berlaku bagi WP UMKM yang menggunakan skema PPh Final.selengkapnya
Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai, wacana penerapan cukai terhadap minuman kemasan menggunakan pemanis bakal menghambat bisnis anggotanya. Penerapan kebijakan itu tidak pas, tatkala daya beli masyarakat sedang menurun.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya