Aturan Kredit Pajak Luar Negeri Direvisi, Ini RinciannyaAturan Kredit Pajak Luar Negeri Direvisi, Ini RinciannyaKamis 10 Jan 2019 13:14Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. Tujuannya untuk memudahkan dan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Selain itu, mendorong wajib pajak untuk mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissIndonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissRabu 6 Feb 2019 09:33Ridha Anantidibaca 771 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.selengkapnya

 MLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalMLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalKamis 7 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance antara Pemerintah RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin kemarin. Dengan perjanjian ini, KPK dapat lebih mudah bertukar informasi keuangan dengan otoritas di Swiss.selengkapnya

 Mengenal Tarif PreferensiMengenal Tarif PreferensiSelasa 28 Mei 2019 14:57Ridha Anantidibaca 806 kaliSemua Kategori

Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan sejumlah negara. Salah satu keuntungan dari perjanjian perdagangan tersebut adalah pemberlakuan tarif preferensi yang dapat dimanfaatkan pengusaha untuk menekan biaya produksi.selengkapnya

 Pertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniPertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniSenin 2 Mei 2016 18:44Administratordibaca 1787 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempercepat perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, terkait pertukaran data pajak. Menurut keterangan pers yang di terima KONTAN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan perjanjian pertukaran data pajak akan dilakukan pada September 2016. Artinya, lebih cepat dari rencana awal, seperti yang pernah diungkapkan pemerintah yaitu tahun 2017.selengkapnya

 Masyarakat Jabar Mulai Wajib Bayar Pajak Kendaraan OnlineMasyarakat Jabar Mulai Wajib Bayar Pajak Kendaraan OnlineSelasa 25 Jun 2019 10:38Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani perjanjian kerja sama pemberlakuan Samsat Online Nasional (Samolnas) bersama Korlantas Polri yang diwakili oleh AKBP Herri Rio di Gedung Sate Bandung, Senin (24/6). Dengan perjanjian tersebut, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat mulai wajib dilakukan secara online.selengkapnya

 Jurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakJurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakKamis 7 Apr 2016 12:05Administratordibaca 838 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk/BBNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan digital Online Pajak. Dengan perjanjian ini, 300 ribu nasabah BNI bisa melakukan perhitungan, setor, dan lapor pajak online (e-filling) di aplikasi OnlinePajak. Sementara 150 ribu pengguna aplikasi OnlinePajak bisa membayar dengan menggunakan akun BNI.selengkapnya

 Perpres Beneficial Ownership Terbit, Ditjen Pajak Buru PengemplangPerpres Beneficial Ownership Terbit, Ditjen Pajak Buru PengemplangJumat 9 Mar 2018 11:41Ridha Anantidibaca 802 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Selain untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme, Perpres ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak memburu para pemilik perusahaan yang sengaja menyembunyikan kepemilikannya.selengkapnya

 Perpres BO Bikin Pemerintah Makin `Garang`Perpres BO Bikin Pemerintah Makin `Garang`Kamis 8 Mar 2018 09:29Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Implementasi Perpres Nomor 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dinilai bisa menambah ‘garang’ pemerintah.selengkapnya

 Sri Mulyani Beri Pencerahan ke Penggugat Tax Amnesty di MKSri Mulyani Beri Pencerahan ke Penggugat Tax Amnesty di MKRabu 21 Sep 2016 10:29Administratordibaca 629 kaliSemua Kategori

Uji materi Undang-Undang (UU) Tax Amnesty digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan pencerahan atau menjelaskan manfaat pengampunan pajak di depan para penggugat.selengkapnya

 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) minta dibebaskan dari pembayaran pajakBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) minta dibebaskan dari pembayaran pajakKamis 20 Jun 2019 14:05Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meminta untuk dibebaskan dari kewajban membayar pajak. Pembebasan pajak diyakni dapat menambah nilai manfaat yang diberikan BPKH kepada jamaah. Sebelumnya BPKH membayar pajak sebesar Rp 1,2 triliun.selengkapnya

 Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporTuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporSelasa 19 Feb 2019 13:56Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Demi Tax Amnesty, Sri Mulyani Stop Pemeriksaan PajakDemi Tax Amnesty, Sri Mulyani Stop Pemeriksaan PajakSelasa 2 Ags 2016 10:18Administratordibaca 2284 kaliSemua Kategori

Salah satu keuntungan Wajib Pajak (WP) mengikuti Program Tax Amnesty adalah tidak akan terkena pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Manfaat ini diklaim mampu merangsang WP berbondong-bondong mengajukan permohonan pengampunan pajak.selengkapnya

 Inggris akan terapkan pajak untuk produk digital, bagaimana dengan Indonesia?Inggris akan terapkan pajak untuk produk digital, bagaimana dengan Indonesia?Selasa 28 Jan 2020 14:20Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Kemunculan perusahaan digital saat ini tidak diimbangi oleh pengenaan pajak baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal perusahaan digital seperti Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan lain-lain sudah memetik manfaat ekonomi dari negara yang bukan tempat beridirinya perusahaan tersebut.selengkapnya

 Negara Kantongi Penerimaan Pajak Rp90,6 Triliun berkat Fasilitas IniNegara Kantongi Penerimaan Pajak Rp90,6 Triliun berkat Fasilitas IniSelasa 19 Feb 2019 13:52Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan dari fasilitas kepabeanan Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas ini pun di antaranya menghasilkan pendapatan negara dari pajak sebesar Rp90,6 triliun.selengkapnya

 Tax Amnesty Diharapkan Jadi `Angin Segar` Industri Mobil MewahTax Amnesty Diharapkan Jadi `Angin Segar` Industri Mobil MewahKamis 25 Ags 2016 09:13Administratordibaca 997 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah memberlakukan amnesti pajak (tax amnesty) diharapkan membawa "angin segar" atau stimulus guna mendongkrak bisnis mobil mewah di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Endy Kusumo, Chief Operating Officer Aston Martin Jakarta, mengatakan saat ini tidak hanya pelaku industri otomotif saja, melainkan banyak pelaku bisnis di Indonesia yang menunggu manfaat dari program pengampunanselengkapnya

 Kemenkeu Klaim 3 Berkah Ini dari Tax AmnestyKemenkeu Klaim 3 Berkah Ini dari Tax AmnestyJumat 15 Jul 2016 13:15Administratordibaca 964 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto mengatakan, implementasi program pengampunan pajak (tax amnesty) memberikan sedikitnya 3 manfaat bagi perekonomian nasional. Apa saja?selengkapnya

 Ini Urgensi RUU Ketentuan Umum Perpajakan untuk Lengkapi RUU Tax AmnestyIni Urgensi RUU Ketentuan Umum Perpajakan untuk Lengkapi RUU Tax AmnestySelasa 3 Mei 2016 15:46Administratordibaca 2038 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai perlu dilengkapi dengan dasar hukum lainnya yakni RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengatakan jika belum ada perbaikan sistem dan mekanisme perpajakan yang memadai, maka RUU Pengampunan Pajak hanya terfokus pada manfaat jangka pendek.selengkapnya

 Bea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaBea Cukai Jakarta Berikan Izin PLB kepada PT Puninar JayaRabu 11 Sep 2019 10:28Ridha Anantidibaca 933 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta memberikan izin sebagai perusahaan di Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Puninar Jaya Rabu, (4/9). Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Decy Arifinsjah mengatakan bahwa Bea Cukai selama ini bertugas untuk menyosialisasikan manfaat dan kegunaan PLB bagi perusahaan di daerah pengawasannya.selengkapnya

 Ini Dampak Kawasan Berikat dan KITE untuk EkonomiIni Dampak Kawasan Berikat dan KITE untuk EkonomiKamis 21 Feb 2019 15:55Ridha Anantidibaca 1390 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :