Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Kota Solo menggratiskan bea balik nama dan penghapusan denda pajak kendaraan. Kebijakan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46/2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menargetkan perolehan Pajak dan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor mencapai Rp1,363 triliun. Target itu terdiri atas Rp778 miliar untuk Pajak Kendaraan dan BBN kendaraan bermotor sebesar Rp507 miliar.selengkapnya

Sepanjang tahun ini, Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat mencatat ada 4.151 kendaraan belum bayar pajak dengan tunggakan Rp2 miliar.selengkapnya

Plt Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (UP PKB BBNKB) Jakarta Timur, Wigat Prasetyo, mengatakan, para penunggak pajak kendaraan yang terjaring razia pajak diberi kesempatan untuk melunasi pajaknya di lokasi razia atau membuat perjanjian pelunasan.selengkapnya

Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Administrasi Jakarta Barat Elling Hartono menyebutkan, ada 10 dari 36 pemilik kendaraan yang membayar pajak setelah terkena razia pada Rabu (25/7/2018).selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan denda bea balik nama kendaraan bermotor. Kali ini, program itu dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-490 Kota Jakarta.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memprediksi pemasukan pajak dari empat sektor tidak akan sesuai dengan target yang mencapai Rp 36,127 triliun. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko, dari empat sektor yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, ada satu yang belum optimal.selengkapnya

Terhitung sejak 1 Juli sampai 31 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II).selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Peraturan ini resmi diberlakukan mulai hari ini hingga 6 Desember 2019 nanti.selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini dilaksanakan mulai 15 November sampai 15 Desember 2018.selengkapnya

Pemprov DKI memberlakukan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh wilayah Ibu Kota.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor senilai Rp14,54 miliar selama sebulan pelaksanaan program pembebasan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.selengkapnya

Pemprov DKI menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai hari 15 November-15 Desember 2018.selengkapnya

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan ‎Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai hari ini membebaskan atau menghapus denda dari tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut pemutihan. Salah satu tujuannya ialah mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa saat ini tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta mencapai angka Rp 1,6 triliun. Angka ini sekitar 18% dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta yakni Rp 8,6 triliun.selengkapnya

Mulai 27 Juni sampai 31 Agustus 2018, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ini merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-491 dan HUT RI ke-73.selengkapnya

Otolovers tengah menunggak pembayaran pajak? Mulai 15 November sampai 15 Desember 2018, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau yang disebut juga pemutihan pajak.selengkapnya

Pemilik kendaraan belakangan disibukkan dengan informasi kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang direncanakan naik. Namun ada beberapa biaya lain yang sebenarnya juga perlu mendapat perhatian saat memiliki kendaraan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya