Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji memberikan kemudahan prosedur perpajakan tahun ini. Selain untuk mengejar target penerimaan pajak, kemudahan prosedur perpajakan juga untuk menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia atau ease of doing business (EODB) di 40 besar dunia.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu agenda reformasi perpajakan di sejumlah negara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan menolak mengikuti tren yang tengah terjadi, terutama di benua Afrika. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan cara lain dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah memutuskan akan menarik pajak bagi pelaku e-commerce mulai April 2019 mendatang. Meski sempat ada penolakan, tapi kebijakan Kemkeu ini disambut positif pelaku usaha.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan aturan perpajakan baru bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) tetap berlaku sesuai rencana semula, yaitu 1 April 2019. Menepis kekhawatiran yang muncul di kalangan pebisnis online berskala mini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, tujuan pemberlakuan aturan itu bukan untuk memburu penerimaan pajak dari e-commerce.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat Shortfall (defisit) pajak di tahun 2018 mencapai Rp 108,1 triliun. Angka ini lebih lebar dibandingkan proyeksi pemerintah. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan shortfall pajak di tahun ini berkisar Rp 73,1 triliun. Di mana, outlook penerimaan pajak diperkirakaan Rp 1.350,93 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.42selengkapnya

Kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) pada tahun 2017 cukup baik. Jika pada 2016, Ditjen Bea Cukai gagal mencapai target penerimaan, maka pada tahun lalu target penerimaan bea dan cukai dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 bisa terlewati.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) tak ingin mencatatkan selisih antara realisasi dengan target penerimaan (shortfall) bea dan cukai pada tahun ini. Ditjen Bea dan Cukai mengaku akan berupaya mengejar target penerimaan, salah satunya melalui kerja sama dengan Ditjen Pajak Kemkeu.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus melakukan reformasi untuk terus meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Salah satunya dengan melakukan secondment antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan tahun 2019 ini bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memperluas sektor ekspor jasa yang diberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 0%. Namun rencana ini sepertinya belum dikoordinasikan kepada beberapa direktorat di bawah Kemkeu.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun. Angka ini mencapai 48,08% dari target dalam anggaran 2018.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun, atau 48,08% dari target dalam APBN 2018. Realisasi itu tumbuh 16,98% year on year (yoy).selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun. Angka ini mencapai 48,08 dari target dalam anggaran 2018.selengkapnya

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menilai, piutang pajak menjadi persoalan di tiap laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pihaknya pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memperinci piutang pajak tersebut.selengkapnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan bahwa industri hulu minyak dan gas bumi telah menerima banyak insentif pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan lantaran selama ini proses restitusi PPN lama.selengkapnya

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan, aturan tersebut akan dikeluarkan pekan depan.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi wajib pajak UKM peserta amnesti pajak dari kewajiban penyampaian laporan penempatan harta yang harus disampaikan paling lambat 31 Maret 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tak tinggal diam dengan perubahan kebijakan pajak di Amerika Serikat (AS). Kemkeu mengaku, Pemerintah RI siap mengadopsi perubahan kebijakan di AS agar Indonesia ke depan tak terimbas dampak negatif.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya