KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Penghapusan Surat Setoran Pajak Rp 78 MiliarKPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Penghapusan Surat Setoran Pajak Rp 78 MiliarRabu 23 Nov 2016 15:09Ajeng Widyadibaca 830 kaliSemua Kategori

Sejumlah dokumen disita Komisi Pemberantasan Korupsi usai menggeledah empat lokasi terkait kasus suap penghapusan pajak Rp 78 milir milik PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

 Pejabatnya Kena OTT, Ditjen Pajak Tunggu Penjelasan KPKPejabatnya Kena OTT, Ditjen Pajak Tunggu Penjelasan KPKSelasa 22 Nov 2016 10:11Ajeng Widyadibaca 840 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih menunggu penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kabar penangkapan salah satu pejabat di instansi tersebut.selengkapnya

 Menkeu: Petugas Bea Cukai Ungkap Kasus Besar Dapat ApresiasiMenkeu: Petugas Bea Cukai Ungkap Kasus Besar Dapat ApresiasiSelasa 24 Des 2019 08:21Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan petugas Bea dan Cukai yang mengungkap kasus-kasus besar akan mendapatkan apresiasi. Dan, tidak menutup kemungkinan, kata Menkeu, petugas tersebut mendapatkan promosi.selengkapnya

 Eks Pejabat Kantor Pajak Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Restitusi PajakEks Pejabat Kantor Pajak Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Restitusi PajakKamis 2 Jul 2020 10:51Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan kepala‎ Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta, Yul Dirga, dengan hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara.selengkapnya

 Pasca OTT Kantor Ditjen Pajak Sepi Peserta Tax AmnestyPasca OTT Kantor Ditjen Pajak Sepi Peserta Tax AmnestyRabu 23 Nov 2016 11:43Ajeng Widyadibaca 555 kaliSemua Kategori

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak kembali tertangkap terlibat praktik suap.selengkapnya

 Sri Mulyani Takkan Beri Ampun Pegawainya yang Terlibat Praktik KorupsiSri Mulyani Takkan Beri Ampun Pegawainya yang Terlibat Praktik KorupsiSelasa 22 Nov 2016 14:21Ajeng Widyadibaca 700 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat kecewa dengan tertangkapnya pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak karena ketahuan melakukan suap.selengkapnya

 Dirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapDirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapJumat 5 Okt 2018 11:14Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan turut berkomentar soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada jajarannya. Robert menilai ranah pemeriksaan wajib pajak memang rawan disalahgunakan.selengkapnya

 26 Pejabat Eselon II dan III Pajak Dilantik26 Pejabat Eselon II dan III Pajak DilantikSelasa 9 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Perbedaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan struktur organisasi yang ideal dan sumber daya manusia diharapkan dapat menciptakan APBN yang sehat dan adil.selengkapnya

 Menanti Pejabat Negara Ikut Amnesti PajakMenanti Pejabat Negara Ikut Amnesti PajakRabu 21 Sep 2016 13:16Administratordibaca 825 kaliSemua Kategori

Dalam dua pekan terakhir, pemberitaan seputar komitmen beberapa pengusaha nasional untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak menghiasi pemberitaan di hampir seluruh media.selengkapnya

 KPK Akan Berikan Keterangan Resmi OTT di Ditjen Pajak Siang IniKPK Akan Berikan Keterangan Resmi OTT di Ditjen Pajak Siang IniSelasa 22 Nov 2016 11:01Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK. Pihaknya akan segera memberikan keterangan resmi kepada awak media usai melakukan gelar perkara.selengkapnya

 KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Ipar JokowiKPK Dalami Dugaan Keterlibatan Ipar JokowiJumat 17 Feb 2017 10:46Ajeng Widyadibaca 577 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mengembangkan kasus dugaan suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Terutama dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, seperti ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo yang diduga turut membantu terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair selaku pimpinan PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

 Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKSenin 5 Des 2016 10:50Ajeng Widyadibaca 770 kaliSemua Kategori

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

 Usut Penyuapan Pajak, KPK Tak Akan Ganggu Tax AmnestyUsut Penyuapan Pajak, KPK Tak Akan Ganggu Tax AmnestyKamis 24 Nov 2016 15:24Ajeng Widyadibaca 509 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengembangan kasus suap penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia tak akan menggangu program tax amnesty yang tengah berjalan di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. KPK tetap menjaga koridornya, sehingga tidak mengusut hal berkaitan kebijakan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Pernah Diberi Amplop Isi Dolar oleh GubernurSri Mulyani: Saya Pernah Diberi Amplop Isi Dolar oleh GubernurRabu 30 Nov 2016 14:59Ajeng Widyadibaca 959 kaliSemua Kategori

Meski dua kali menduduki jabatan strategis sebagai bendahara negara, Sri Mulyani Indrawati mengaku hampir tak pernah ditawari suap atau diajak melanggar hukum. Sekali-kalinya ia ditawari suap oleh salah satu kepala daerah, saat kembali menjabat Menteri Keuangan tahun ini.selengkapnya

 Menkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakMenkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakSabtu 21 Mei 2016 15:47Administratordibaca 3222 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya

 Amankan Tax Amnesty, Menteri Keuangan Rombak Pejabat PajakAmankan Tax Amnesty, Menteri Keuangan Rombak Pejabat PajakSabtu 21 Mei 2016 15:25Administratordibaca 1300 kaliSemua Kategori

Memasuki babak akhir pembahasan Rancangan Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merombak jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Bambang berharap pejabat-pejabat di pos barunya terampil membujuk wajib pajak mengikuti tax amnesty itu untuk menempatkan dananya di dalam negeri.selengkapnya

 Begini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangBegini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangSenin 18 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Kemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKamis 8 Ags 2019 12:08Ridha Anantidibaca 858 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa salah seorang warga Jawa Timur (Jatim) yang ditagih pajak senilai Rp 32 miliar dari sejumlah usaha yang bukan miliknya. Kemenkominfo menduga ada pemalsuan data dalam kasus yang menimpa warga bernama Adi itu.selengkapnya

 Sri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakSri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakRabu 9 Nov 2016 10:12Ajeng Widyadibaca 889 kaliSemua Kategori

Masih ingat kasus Gayus Tambunan? Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus telah mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya kasus ini berdampak pada lunturnya kepercayaan para wajib pajak terhadap salah satu direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut.selengkapnya

 Kasus Keberatan Pajak BCA: Peninjauan Kembali KPK Mengambang Di MAKasus Keberatan Pajak BCA: Peninjauan Kembali KPK Mengambang Di MASenin 6 Jun 2016 16:02Administratordibaca 5435 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sampai saat ini belum mendapat perkembangan soal pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia, yang menyeret nama bekas Ketua BPK Hadi Poernomo. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak memaparkan, kasus tersebut sampai sekarang masih berproses di Mahkamah Agung (MA).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :