Terbitkan Pajak Bodong Empat Tersangka Raup Rp 98 MiliarTerbitkan Pajak Bodong Empat Tersangka Raup Rp 98 MiliarSenin 18 Nov 2019 15:25Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jabar dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat berhasil mengungkap kasus faktur pajak bodong dengan kerugian negara Rp 98 miliar.selengkapnya

 DJP serahkan pelaku TPPU ke Kejaksaan JakselDJP serahkan pelaku TPPU ke Kejaksaan JakselKamis 26 Jan 2017 13:52Ajeng Widyadibaca 1117 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan seorang tersangka pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan beserta harta sitaan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Minim, DJP Peringati Pengemplang PajakPenerimaan Pajak Minim, DJP Peringati Pengemplang PajakKamis 26 Jan 2017 13:40Ajeng Widyadibaca 534 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nampaknya tidak main-main untuk menindak Wajib Pajak (WP) yang berani berbuat nakal dengan memanfaatkan celah demi menghindari pembayaran pajak serta mengambil keuntungan dengan itu.selengkapnya

 Kasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKasus Pajak Mobile 8 Segera ada TersangkaKamis 27 Okt 2016 07:49Administratordibaca 1488 kaliSemua Kategori

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menemukan titik terang kasus dugaan korupsi dalam penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) Tahun Anggaran 2007-2009.selengkapnya

 Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif DitangkapTersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif DitangkapKamis 26 Jul 2018 15:57Ridha Anantidibaca 2374 kaliSemua Kategori

Tim gabungan Mabes Polri dan penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menangkap pria berinisial MK (44) di Gampong Lampaseh Lhok, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, Selasa (24/7) sekitar pukul 07.30 WIB.selengkapnya

 Selain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniSelain Mengisi SPT, Wajib Pajak Juga Perlu Memperhatikan Kewajiban IniJumat 2 Mar 2018 11:28Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Selain bersiap menyiapkan ubo rampe untuk pelaporan SPT, ada baiknya para wajib pajak mencermati setiap kebijakan yang akan diterapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat ini. Sebab, tanpa persiapan, bisa jadi kebijakan-kebijakan ini akan merepotkan wajib pajak di kemudian hari.selengkapnya

 Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakPerkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakRabu 5 Des 2018 14:22Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana DJP juga sekaligus mengesahkan Telkom sebagai pengguna e-Faktur Host-to-Host. Peresmian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Telkom Landmark Tower, Selasa (27/selengkapnya

 Kewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaKewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaSenin 26 Mar 2018 10:37Ridha Anantidibaca 1639 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tampaknya bakal menunda kewajiban menunjukkan kartu identitas bagi pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).selengkapnya

 Faktur Palsu, Ditjen Pajak Sita Harta Wajib PajakFaktur Palsu, Ditjen Pajak Sita Harta Wajib PajakKamis 26 Jan 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 1021 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya menegakkan hukum bagi wajib pajak (WP) yang tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Salah satunya dengan menyita aset-aset yang dimiliki WP yang telah melanggar hukum dengan membuat faktur pajak fiktif.selengkapnya

 DJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturDJP Tunda Kewajiban Pencantuman NIK dalam E-FakturJumat 30 Mar 2018 16:38Ridha Anantidibaca 1363 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Kuangan (DJP) menunda pemberlakukan kewajiban pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.selengkapnya

 Apa Kabar Revisi Aturan Turis Asing Belanja Bebas Pajak?Apa Kabar Revisi Aturan Turis Asing Belanja Bebas Pajak?Kamis 1 Ags 2019 11:29Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggaungkan kebijakan terkait pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk turis asing atau VAT Refund for Tourist pada awal tahun ini. Tujuannya untuk menggenjot belanja turis asing di Indonesia.selengkapnya

 Kewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraKewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraRabu 27 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 1469 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha kembali mengeluhkan ketentuan baru perpajakan. Kali ini, terkait kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya.selengkapnya

 Mulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakMulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakRabu 11 Sep 2019 15:12Ridha Anantidibaca 917 kaliSemua Kategori

Mulai bulan ini pemerintah resmi menerapkan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak seperti yang tercantum dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2019.selengkapnya

 Kewajiban cantum identitas pembeli di e-faktur ditundaKewajiban cantum identitas pembeli di e-faktur ditundaJumat 30 Mar 2018 10:35Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menunda pemberlakukan pencantuman nomor unduk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak elektronik (e-faktur). Ini berlaku bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.selengkapnya

 Momentum Bersih-bersih Aparat KorupMomentum Bersih-bersih Aparat KorupRabu 23 Nov 2016 12:34Ajeng Widyadibaca 930 kaliSemua Kategori

Kabar mengejutkan kembali datang dari aksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pegawai pajak yang diamankan bersama beberapa orang lainnya atas dugaan suap.selengkapnya

 Sri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakSri Mulyani: Nama Gayus Tambunan Lebih Ngetop dari Dirjen PajakRabu 9 Nov 2016 10:12Ajeng Widyadibaca 883 kaliSemua Kategori

Masih ingat kasus Gayus Tambunan? Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus telah mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya kasus ini berdampak pada lunturnya kepercayaan para wajib pajak terhadap salah satu direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut.selengkapnya

 Kemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKemkominfo Tanggapi Kasus Pria Ditagih Pajak Rp 32 MiliarKamis 8 Ags 2019 12:08Ridha Anantidibaca 846 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa salah seorang warga Jawa Timur (Jatim) yang ditagih pajak senilai Rp 32 miliar dari sejumlah usaha yang bukan miliknya. Kemenkominfo menduga ada pemalsuan data dalam kasus yang menimpa warga bernama Adi itu.selengkapnya

 Kasus Keberatan Pajak BCA: Peninjauan Kembali KPK Mengambang Di MAKasus Keberatan Pajak BCA: Peninjauan Kembali KPK Mengambang Di MASenin 6 Jun 2016 16:02Administratordibaca 5423 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sampai saat ini belum mendapat perkembangan soal pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia, yang menyeret nama bekas Ketua BPK Hadi Poernomo. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak memaparkan, kasus tersebut sampai sekarang masih berproses di Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Begini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangBegini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangSenin 18 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.selengkapnya

 28 Kasus Hukum Pajak Ditangguhkan28 Kasus Hukum Pajak DitangguhkanSabtu 27 Ags 2016 10:03Administratordibaca 1378 kaliSemua Kategori

Peroses hukum 28 kasus pidana perpajakan untuk sementara waktu dihentikan selama program pengampunan pajak atau tax amnesty berlangsung. Bahkan kasusnya akan benar-benar dihentikan jika wajib pajak mendeklarasikan total hartanya dan membayar uang tebusan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Yoyok Satiotomo mengatakan, ke-28 kasus pidana perpajakan yang dihentikanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :