Menkeu Sri Mulyani Pertimbangkan Usulan Penghapusan Pajak YachtMenkeu Sri Mulyani Pertimbangkan Usulan Penghapusan Pajak YachtKamis 26 Jul 2018 10:52Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah mempertimbangkan usulan untuk menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht asing.selengkapnya

 Pengusaha Usul Belanja Bebas PPN Seminggu, Ini Kata Sri MulyaniPengusaha Usul Belanja Bebas PPN Seminggu, Ini Kata Sri MulyaniJumat 10 Nov 2017 16:04Ajeng Widyadibaca 357 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani beberapa waktu lalu mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap transaksi selama seminggu. Dari kacamata Kadin, PPN selama ini menjadi salah satu komponen yang membuat harga barang lebih tinggi.selengkapnya

 Menteri Agama Usulkan Kenaikan Biaya Haji Rp 900.000Menteri Agama Usulkan Kenaikan Biaya Haji Rp 900.000Kamis 25 Jan 2018 09:17Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut usulan kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH) tahun 2018 lebih rendah dari nilai PPN 5 persen yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 Sri Mulyani Tampung Usulan Insentif Bagi Industri Daur UlangSri Mulyani Tampung Usulan Insentif Bagi Industri Daur UlangJumat 8 Mar 2019 15:43Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap menampung usulan dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait usulan insentif fiskal yang cocok diberikan kepada pelaku industri daur ulang sampah plastik.selengkapnya

 Kemenkeu Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi Luar NegeriKemenkeu Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi Luar NegeriSenin 5 Mar 2018 14:58Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penurunan tingkat pajak bunga pinjaman luar negeri. Saat ini pajak yang berlaku untuk bunga surat utang luar negeri adalah sebesar 20%.selengkapnya

 BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21Rabu 11 Mei 2016 19:43Administratordibaca 1317 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan kajian terhadap struktur tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi atau PPh Pasal 21. Ini untuk menyiasati penerimaan pajak dari PPh Pasal 21. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, beberapa pihak berpendapat bahwa lapisan kedua tarif PPh Pasal 21 yang kisaran penghasilannya sebesar Rp 50 sampai dengan Rp 25selengkapnya

 Kemenkeu kaji sektor jasa ekspor bisa dapat tarif PPN nol persenKemenkeu kaji sektor jasa ekspor bisa dapat tarif PPN nol persenKamis 27 Sep 2018 14:36Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, Pusat Kebijakan Penadapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rustam Effendi tengah memproses dan mengkaji sektor jasa yang atas ekspornya bisa diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias tarif 0 persen.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Naikkan Pajak Orang Kaya, Ketimpangan Diperkirakan MenurunPemerintah Bakal Naikkan Pajak Orang Kaya, Ketimpangan Diperkirakan MenurunJumat 28 Mei 2021 09:10Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggagas usulan terkait kenaikan pajak di sektor-sektor tertentu, salah satunya kenaikan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di atas Rp 5 miliar alias orang super kaya (high wealth individual/HWI).selengkapnya

 Penurunan Tarif Pajak Pengusaha Peserta Amnesti Pajak Dinilai PositifPenurunan Tarif Pajak Pengusaha Peserta Amnesti Pajak Dinilai PositifJumat 14 Okt 2016 11:08Ajeng Widyadibaca 1060 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani menilai usulan penurunan tarif pajak pengusaha bagi yang mengikuti program tax amnesty cukup positif. Hal tersebut akan mampu menambah daya saing produk dalam negeri. “Saya kira usulan itu positif,” ujar Rosan.selengkapnya

 Pajak 0% Diragukan Dongkrak Penjualan Mobil, Ini Jawaban KemenperinPajak 0% Diragukan Dongkrak Penjualan Mobil, Ini Jawaban KemenperinKamis 24 Sep 2020 15:50Ridha Anantidibaca 243 kaliSemua Kategori

Usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru 0 persen oleh Kementerian Perindustrian mendapat tanggapan pro-kontra dari berbagai kalangan. Ini jawaban Kemenperin kepada pihak yang meragukan efektifitas rencana kebijakan tersebut.selengkapnya

 Kata Sri Mulyani soal usulan pembebasan pajak mobil baruKata Sri Mulyani soal usulan pembebasan pajak mobil baruSelasa 20 Okt 2020 11:19Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Pelaku industri otomotif agaknya harus menahan diri. Pasalnya, usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk pembebasan pajak mobil baru belum diresuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Dirjen Pajak belum tahu usulan KAI soal penghapusan PPN angkutan barangDirjen Pajak belum tahu usulan KAI soal penghapusan PPN angkutan barangKamis 11 Okt 2018 10:58Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengusulkan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk pengangkutan barang. Tujuannya untuk mendorong minat pemilik barang atau pengusaha mulai menggunakan moda kereta api.selengkapnya

 Ini simulasi usulan potongan pajak 200-300 persen untuk industriIni simulasi usulan potongan pajak 200-300 persen untuk industriKamis 25 Jan 2018 10:48Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan adanya insentif pajak berupa tax allowance bagi industri yang ikut mengembangkan pendidikan vokasi dan melakukan kegiatan inovasi berupa penelitian dan pengembangan di dalam negeri sebesar 200 persen hingga 300 persen.selengkapnya

 Tanggapi Usulan Pajak Mobil Baru Nol Persen, Ini Jawaban Sri MulyaniTanggapi Usulan Pajak Mobil Baru Nol Persen, Ini Jawaban Sri MulyaniRabu 23 Sep 2020 09:18Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait dengan usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen dari Kementerian Perindustrian.selengkapnya

 CITA Apresiasi Usulan Penurunan PPh terhadap UMKMCITA Apresiasi Usulan Penurunan PPh terhadap UMKMKamis 25 Jan 2018 10:42Ridha Anantidibaca 878 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai usulan pemerintah yang akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi 0,5 persen bakal menggairahkan perekonomian.selengkapnya

 RAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiRAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiSenin 27 Jun 2016 13:27Administratordibaca 801 kaliSemua Kategori

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

 Pengamat: Usulan TA Demokrat & PKS, Tak Masuk AkalPengamat: Usulan TA Demokrat & PKS, Tak Masuk AkalSelasa 28 Jun 2016 08:24Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Dua fraksi DPR yakni Demokrat dan PKS mengusulkkan bahwa uang tebusan hanya untuk menghapus sanksi denda administrasi dan pidana perpajakannya. Bagaimana pandangan pengamat? "Itu (usulan fraksi) jelas tidak masuk akal dan tidak mungkin dijalankan," kata Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di Jakarta, Senin (27/6/2016).selengkapnya

 Solusi Defisit BPJS, Usulan `Pajak Dosa` dari Cukai Rokok MenguatSolusi Defisit BPJS, Usulan `Pajak Dosa` dari Cukai Rokok MenguatJumat 10 Ags 2018 15:04Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pembahasan soal defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memunculkan usulan alternatif pendanaan. Kenaikan cukai rokok ditengarai tepat untuk menjadi sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),selengkapnya

 Kerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariKerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariSenin 13 Nov 2017 11:26Ajeng Widyadibaca 947 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempelajari setiap usulan terkait upaya untuk mengerek daya beli masyarakat. Salah satu usulannya yakni melonggarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Ditjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakDitjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakKamis 7 Jun 2018 12:23Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji pemisahan divisi yang menangani keberatan pajak. Jika selama ini keberatan pajak ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil), nantinya akan dibuat unit baru di tingkat pusat yang khusus menangani masalah tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :