Pemerintah Kaji Revisi PMK Diskon PPh untuk VokasiPemerintah Kaji Revisi PMK Diskon PPh untuk VokasiRabu 23 Okt 2019 09:57Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penambahan sektor usaha dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128 Tahun 2019.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Kemungkinan Kenaikan Bea Masuk TembakauPemerintah Kaji Kemungkinan Kenaikan Bea Masuk TembakauJumat 26 Jan 2018 14:38Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang mengkaji kenaikan bea masuk komoditas tembakau impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan serapan tembakau lokal petani untuk kebutuhan industri.selengkapnya

 Ditjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditDitjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 20:48Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan data kartu kartu kredit. Hal ini sejalan dengan rencana Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadjojo yang juga berencana akan melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Sertaselengkapnya

 Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%Senin 13 Sep 2021 09:55Ridha Anantidibaca 1593 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP).selengkapnya

 Produk Digital Kena PPN 1 Juli, Netflix cs Jadi Lebih Mahal?Produk Digital Kena PPN 1 Juli, Netflix cs Jadi Lebih Mahal?Selasa 2 Jun 2020 15:29Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada produk layanan digital mulai berlaku 1 Juli 2020. Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pengenaan PPN terhadap produk digital akan berdampak pada harga yang ditanggung konsumen.selengkapnya

 Indonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan PajakIndonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan PajakJumat 23 Feb 2018 11:05Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Kompetisi pajak di kancah internasional akan semakin intens, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh opsi dan dampak-dampaknya.selengkapnya

 Ini Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIIni Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIKamis 2 Jul 2020 10:28Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menetapkan kriteria perusahaan digital luar negeri yang wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk atau jasa yang dijualnya di Indonesia.selengkapnya

 Kemenkeu Bakal Buat Ketentuan Baru Untuk PPN Sektor Ritel dan Barang BekasKemenkeu Bakal Buat Ketentuan Baru Untuk PPN Sektor Ritel dan Barang BekasRabu 18 Mar 2020 14:14Ridha Anantidibaca 620 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mesimplifikasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor ritel dan barang bekas tahun ini.selengkapnya

 Perluasan ekspor jasa kena PPN 0% berdampak pada penerimaan pajakPerluasan ekspor jasa kena PPN 0% berdampak pada penerimaan pajakJumat 5 Apr 2019 10:49Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Untuk mendorong pengembangan industri jasa dalam negeri, pemerintah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% untuk sektor ekspor jasa. Sebelumnya pengenaan PPN 0% hanya untuk tiga sektor saja, sekarang menjadi 10 sektor.selengkapnya

 Pemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniPemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniRabu 20 Feb 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1404 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah memutar otak untuk memikirkan sejumlah cara yang tepat agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian, tidak membebani petani.selengkapnya

 Pengusaha Keberatan Biji Kopi Dikenakan PPNPengusaha Keberatan Biji Kopi Dikenakan PPNRabu 30 Mei 2018 10:10Ridha Anantidibaca 2182 kaliSemua Kategori

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Lampung dan Asosiasi Supplier Kopi Lampung (ASKL) menyatakan keberatan pengenanaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk biji kopi. Asosiasi menilai seharusnya ekspor biji kopi tak dikenakan PPN mengingat yang dijual masih berbentuk biji.selengkapnya

 Dirjen Pajak Kaji Keringanan Angsuran PPh di Daerah BencanaDirjen Pajak Kaji Keringanan Angsuran PPh di Daerah BencanaKamis 4 Okt 2018 15:58Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Pemerintah mempertimbangkan keringanan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak dari gempa Lombok dan gempa Palu. Ini lantaran aktivitas ekonomi daerah bencana pasti lumpuh, sehingga dunia usaha belum membukukan laba setelah terpapar bencana alam.selengkapnya

 Tarik Devisa Pariwisata, Ditjen Pajak Kaji Usulan Revisi Tax RefundTarik Devisa Pariwisata, Ditjen Pajak Kaji Usulan Revisi Tax RefundSelasa 31 Jul 2018 11:44Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan usulan Menteri Pariwisata untuk menurunkan ambang batas fasilitas pengembalian PPN dari Rp5 juta menjadi Rp1 juta.selengkapnya

 Pemerintah terus kaji kebijakan insentif pajakPemerintah terus kaji kebijakan insentif pajakKamis 25 Okt 2018 09:27Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Setelah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak tahun ini, seperti tax holiday, tac allowance, juga penurunan pajak UMKM, pemerintah masih akan terus mengeluarkan insentif pajak lainnya.selengkapnya

 Sri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak ObligasiSri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak ObligasiSelasa 25 Sep 2018 13:22Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji untuk menurunkan pajak instrumen surat utang berharga atau obligasi. Dengan demikian, arus modal dari instrumen tersebut diharapkan dapat meningkat.selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Ulang Penerimaan Pajak 2016Sri Mulyani Kaji Ulang Penerimaan Pajak 2016Selasa 2 Ags 2016 08:48Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku masih mengkaji ulang realisasi penerimaan pajak Indonesia di 2016. Hal itu dilakukan lantaran kegiatan perekonomian di sektor-sektor yang selama ini menyumbang pajak cukup besar tengah terganggu.selengkapnya

 Google Kenakan PPN ke Pemasang Iklan di Indonesia, Ini Kata Pakar PajakGoogle Kenakan PPN ke Pemasang Iklan di Indonesia, Ini Kata Pakar PajakRabu 4 Sep 2019 09:18Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Google akan mulai mengenakan pajak pertambahan nilai ( PPN) sebesar 10 persen kepada pemasang iklan yang ada di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat pajak sebut target penerimaan PPN Rp 552,3 triliun di 2022 tidak mudahPengamat pajak sebut target penerimaan PPN Rp 552,3 triliun di 2022 tidak mudahSenin 23 Ags 2021 10:14Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 2022 sebesar Rp 552,3 triliun cukup menantang.selengkapnya

 Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Jumat 3 Jul 2020 14:48Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.selengkapnya

 Sah! Punya Transaksi Rp600 Juta dan Traffic 12 Ribu PMSE Wajib Pungut PPN DigitalSah! Punya Transaksi Rp600 Juta dan Traffic 12 Ribu PMSE Wajib Pungut PPN DigitalRabu 1 Jul 2020 14:14Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pelaku perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) dengan nilai transaksi lebih dari Rp600 juta dan jumlah traffic sebanyak 12.000 dalam setahun wajib pungut dan menyetorkan PPN.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :