Menko Luhut Target Aturan Penghapusan PPnBM Kapal Pesiar Mewah Rampung April 2019Menko Luhut Target Aturan Penghapusan PPnBM Kapal Pesiar Mewah Rampung April 2019Selasa 9 Apr 2019 11:38Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan aturan terkait penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kapal yacht atau kapal pesiar mewah rampung April 2019 ini.selengkapnya

 Menteri Rini Usulkan Penghapusan PPN Avtur 10% ke Sri MulyaniMenteri Rini Usulkan Penghapusan PPN Avtur 10% ke Sri MulyaniKamis 14 Feb 2019 09:49Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengusulkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% penjualan avtur dalam negeri kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi polemik kenaikan harga tiket pesawat.selengkapnya

 Penghapusan PPN 10 Persen untuk KA Logistik Belum CukupPenghapusan PPN 10 Persen untuk KA Logistik Belum CukupJumat 5 Okt 2018 15:11Ridha Anantidibaca 1113 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menyambut baik rencana Kementerian Perhubungan untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan logistik dengan kereta api. Namun, kebijakan ini dinilai belum mampu mengatasi permasalahan utama, yakni biaya logistik dengan kereta api yang lebih mahal dibandingkan angkutan darat seperti truk.selengkapnya

 Temui Jokowi, Pengusaha Karet Minta Penghapusan PPNTemui Jokowi, Pengusaha Karet Minta Penghapusan PPNJumat 24 Jun 2016 14:45Administratordibaca 1285 kaliSemua Kategori

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (24/6). Dalam kesempatan itu, Gapkindo meminta Presiden agar menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian dan perkebunan. Ketua Umum Gapkindo Munarji Sudargo mengatakan, produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di level hulu sebelumnya dibebaskan dari PPN.selengkapnya

 Industri minuman beralkohol sambut positif penghapusan fasilitas pembebasan cukaiIndustri minuman beralkohol sambut positif penghapusan fasilitas pembebasan cukaiKamis 23 Mei 2019 13:32Ridha Anantidibaca 840 kaliSemua Kategori

Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menghapus fasilitas pembebasan cukai untuk minuman beralkohol (MMEA) dan tembakau di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya

 Ditjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakDitjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakKamis 7 Jun 2018 12:23Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji pemisahan divisi yang menangani keberatan pajak. Jika selama ini keberatan pajak ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil), nantinya akan dibuat unit baru di tingkat pusat yang khusus menangani masalah tersebut.selengkapnya

 Kontribusi Pajak Minim, Pemerintah Kaji Perlakuan Pajak Sektor Konstruksi & RealestatKontribusi Pajak Minim, Pemerintah Kaji Perlakuan Pajak Sektor Konstruksi & RealestatJumat 15 Feb 2019 09:58Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mendiskusikan soal minimnya kontribusi sektor konstruksi dan realestat ke penerimaan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Kaji Usulan PPN Avtur DihapusDitjen Pajak Kaji Usulan PPN Avtur DihapusJumat 15 Feb 2019 10:54Ridha Anantidibaca 246 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku siap mengkaji usulan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dengan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pada atur.selengkapnya

 Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakBeban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakRabu 18 Mei 2016 12:06Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.selengkapnya

 Komite IV DPD RI Kaji Pengangkatan Konsultan PajakKomite IV DPD RI Kaji Pengangkatan Konsultan PajakKamis 15 Nov 2018 10:53Ridha Anantidibaca 747 kaliSemua Kategori

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai perlunya kepastian hukum bagi para konsultan pajak, baik dalam pengangkatan untuk menjadi konsultan pajak maupun pemberian sanksi bagi konsultan pajak yang melanggar kode etik. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Gedung MPR/selengkapnya

 Kemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMKemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMSabtu 26 Nov 2016 12:18Ajeng Widyadibaca 600 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi berjanji akan menurunkan pajak bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,25%. Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga usai mendampingi 31 pelaku UKM bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jumat lalu. Menkop mengatakan, keinginan Presiden Jokowi menurunkan pajak UKM sebagai respons atas permintaan pelaku UKM. Pajak 1% yang dibebankan negara dinilai cukupselengkapnya

 Pemerintah Kaji Pajak Barang dan JasaSelasa 1 Mar 2016 07:50Administratordibaca 3743 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengarahkann pengenaan pajak atas barang dan jasa (good and service tax/ GST) dan bukan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) . Artinya, sebuah barang tidak harus berubah bentuk atau dikatakan ada dinilai tambah untuk dikenakan pajak.selengkapnya

 Pemerintah terus kaji kebijakan insentif pajakPemerintah terus kaji kebijakan insentif pajakKamis 25 Okt 2018 09:27Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Setelah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak tahun ini, seperti tax holiday, tac allowance, juga penurunan pajak UMKM, pemerintah masih akan terus mengeluarkan insentif pajak lainnya.selengkapnya

 DJP kaji aturan wajib ungkap rencana pajakDJP kaji aturan wajib ungkap rencana pajakJumat 2 Feb 2018 11:39Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang mengkaji mengenai peraturan yang mewajibkan pembayar pajak dan promotor untuk memberitahukan dan meminta justifikasi tentang model perencanaan pajak kepada otoritas (mandatory disclosure rules/MDR).selengkapnya

 Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Selasa 8 Okt 2019 11:01Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan untuk menaikkan pajak hiburan dari 25% menjadi 40%. Menurut dia, sangat dimungkinkan pajak hiburan dinaikkan sesuai permintaan dari parlemen Kebon Sirih.selengkapnya

 BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21BKF Kaji Tambah Lapisan Pajak di PPh Pasal 21Rabu 11 Mei 2016 19:43Administratordibaca 1291 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan kajian terhadap struktur tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi atau PPh Pasal 21. Ini untuk menyiasati penerimaan pajak dari PPh Pasal 21. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, beberapa pihak berpendapat bahwa lapisan kedua tarif PPh Pasal 21 yang kisaran penghasilannya sebesar Rp 50 sampai dengan Rp 25selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil 0%Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil 0%Rabu 23 Sep 2020 11:28Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor automotif di tengah masa pandemi Covid-19.selengkapnya

 Pemerintah Masih Kaji Pemotongan Pajak PerusahaanPemerintah Masih Kaji Pemotongan Pajak PerusahaanAhad 14 Ags 2016 07:24Administratordibaca 500 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah masih mengkaji wacana pemotongan pajak perusahaan. Ia menjelaskan, dengan pajak yang lebih murah dapat mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri.selengkapnya

 Dirjen Pajak Kaji Keringanan Angsuran PPh di Daerah BencanaDirjen Pajak Kaji Keringanan Angsuran PPh di Daerah BencanaKamis 4 Okt 2018 15:58Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Pemerintah mempertimbangkan keringanan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak dari gempa Lombok dan gempa Palu. Ini lantaran aktivitas ekonomi daerah bencana pasti lumpuh, sehingga dunia usaha belum membukukan laba setelah terpapar bencana alam.selengkapnya

 Kemenkeu Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi Luar NegeriKemenkeu Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi Luar NegeriSenin 5 Mar 2018 14:58Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penurunan tingkat pajak bunga pinjaman luar negeri. Saat ini pajak yang berlaku untuk bunga surat utang luar negeri adalah sebesar 20%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :