Guna menjalankan roadmap e-Commerce yang sudah dicetuskan, pemerintah kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Ini tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau e-Commerce yang diundangkan pada Agustus 2017 lalu.selengkapnya
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Inpex Corporation bersiap membahas rencana pengembangan Blok Masela, sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Setidaknya ada tiga permintaan yang diajukan perusahaan energi asal Jepang itu agar pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela, tetap menguntungkan meskipun menggunakan skema kilang pengolahan di dselengkapnya
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok sampai 2021 mendatang, kendati adanya penolakan.selengkapnya
Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, penerimaan negara bakal digenjot dengan melakukan berbagai reformasi perpajakanselengkapnya
Program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah menapaki tahun kedua. Berbagai capaian positif telah diraih sepanjang tahun 2017.selengkapnya
Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarakan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya
Komisi XI DPR RI menganggap realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target menjadi tolok ukur bahwa proses reformasi perpajakan mesti segera dituntaskan. Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI M. Sarmuji menyatakan proses reformasi tersebut tak boleh hanya mencakup salah satu aspek saja, akan tetapi juga harus mencakup seluruh aspek yang mendukung kinerja penerimaan Ditektoratselengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya peningkatan tingkat rasio perpajakan (tax ratio) yang saat ini masih berada pada kisaran 10,3 persen terhadap PDB terus dilakukan melalui penguatan dalam reformasi perpajakan.selengkapnya
Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) bagi Indonesia yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengungkapkan, kedua tujuan tersebut merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan,selengkapnya
Pemerintah mengklaim reformasi perpajakan saat ini tidak lagi interruptable and partial, karena program rencana yang lebih rapi.selengkapnya
Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen.selengkapnya
Lembaga pemeringkat utang Moody's mengingatkan kinerja penerimaan negara yang lemah bisa mengancam penurunan peringkat Indonesia. Reformasi perpajakan untuk mengatrol kinerja penerimaan negara menjadi salah satu syarat mempertahankan peringkat utang saat ini, atau bahkan bisa naik level.selengkapnya
Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereformasi sistem perpajakan diharapkan fokus pada tujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa rasio perpajakan (tax ratio) pada masa orde baru tidak pernah lebih tinggi dari era reformasi. Tax ratio tertinggi tercatat terjadi pada 2005 yakni mencapai 10,76 persen.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui saat ini pihaknya tengah melakukan reformasi di bidang pajak. Adapun tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah demi menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak yang ada di Tanah Air.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan pihaknya tak pernah berhenti melakukan reformasi pajak. Menurutnya, upaya-upaya untuk melakukan perubahan pajak ini terus berjalan.selengkapnya
Program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah menapaki tahun kedua.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen untuk lakukan reformasi birokrasi, perbaikan sistim administrasi perpajakan dan pengawasan internal untuk mencegah upaya pelanggaran hukum. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/3/2016) meengatakan, semangat reformasi birokrasi ini agar tidak ada lagi oknum pegawaiselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan sejumlah perbaikan pelayanan sampai saat ini. Kondisi ini jauh berbeda seperti masa terpidana korupsi Gayus Tambunan bekerja di sana.selengkapnya
Rencana reformasi perpajakan dinilai jalan di tempat. Bahkan dunia usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menjadi salah satu fokus pembenahan di otoritas pajak. Respon negatif terjadi karena pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan Wajib Pajak (WP).selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya