PUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel DikajiPUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel DikajiSenin 18 Apr 2016 09:50Administratordibaca 6485 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan rencana diwajibkannya penggunaan cash register, otoritas pajak tengah mengkaji penerapan deemed tax pungutan pajak pertambahan nilai untuk ritel dengan tarif final pajak terutang sekitar 2%-5%. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kajian kebijakan itu sesuai dengan upaya penyederhanaan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) ritel karena langsung menselengkapnya

 PPh Penjualan Properti Digunting Jadi 2,5%PPh Penjualan Properti Digunting Jadi 2,5%Senin 15 Ags 2016 11:26Administratordibaca 3465 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali menyebar insentif. Kali ini di sektor properti. Lewat Peraturan Pemerintah no 36/2016, pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh) atas penjualan properti.selengkapnya

 WP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunWP Badan Non-UMKM Baru Setor Tebusan Rp 9,2 TriliunSenin 3 Okt 2016 09:02Administratordibaca 1257 kaliSemua Kategori

Partisipasi perusahaan-perusahaan besar dalam program amnesti pajak (tax amnesty) masih rendah. Hingga berakhirnya program amnesti pajak periode I, Jumat (30/9), dana tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menengah (non-UMKM) baru mencapai Rp 9,71 triliun atau 10,9% dari total dana tebusan yang masuk, kalah jauh dari tebusan orang pribadi (OP) non-UMKM sebesar Rp 76,47 triliun atau 85,9% dari tselengkapnya

 Pemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanPemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanJumat 8 Nov 2019 10:29Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memberlakukan pembebasan denda pajak dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor. Target pendapatan yang dikejar melalui program ini mencapai Rp 800 miliar.selengkapnya

 Pengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMPengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMJumat 26 Jan 2018 14:07Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tidak menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun.selengkapnya

 Reformasi pajak AS jadi benchmark UU PPh, PPN, KUPReformasi pajak AS jadi benchmark UU PPh, PPN, KUPKamis 28 Des 2017 10:02Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Donald Trump akhirnya disetujui Senat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, reformasi yang akan mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalKamis 2 Feb 2023 10:09Septriana Indriasaridibaca 5160 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

 Spekulan Tanah Bikin Geram Menteri SofyanSpekulan Tanah Bikin Geram Menteri SofyanKamis 2 Feb 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 899 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria&Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil geregetan dengan maraknya spekulan tanah. Keberadaan mereka bikin rakyat sulit mendapat tanah.selengkapnya

 Sri Mulyani: Ekonomi Melemah, Rasio Pajak TergerusSri Mulyani: Ekonomi Melemah, Rasio Pajak TergerusJumat 5 Ags 2016 10:23Administratordibaca 716 kaliSemua Kategori

Dalam Seminar Nasional Tax Amnesty oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Menteri Keuangan Sri Mulyani pamer rasio pajak (tax ratio) di eranya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2005-2010 mencapai 14 persen. Namun saat ini, rasio pajak terus tergerus hingga jatuh 10,9 persen.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK: Proyek PPP Jadi Andalan Serap Dana RepatriasiPENGAMPUNAN PAJAK: Proyek PPP Jadi Andalan Serap Dana RepatriasiJumat 29 Jul 2016 08:43Administratordibaca 901 kaliSemua Kategori

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional akan memfokuskan pada proyek-proyek dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sebagai pilihan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan dana repatriasi.selengkapnya

 Produk Digital Kena PPN 1 Juli, Netflix cs Jadi Lebih Mahal?Produk Digital Kena PPN 1 Juli, Netflix cs Jadi Lebih Mahal?Selasa 2 Jun 2020 15:29Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada produk layanan digital mulai berlaku 1 Juli 2020. Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pengenaan PPN terhadap produk digital akan berdampak pada harga yang ditanggung konsumen.selengkapnya

 Pemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaPemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaSenin 7 Okt 2019 14:42Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor dengan total Rp 460 juta. Tunggakan pajak itu tercatat dari kendaraan dinas tua hingga sudah tidak diketahui keberadaannya.selengkapnya

 Insentif Pajak Properti Belum Tentu Dorong Permintaan Rumah MBRInsentif Pajak Properti Belum Tentu Dorong Permintaan Rumah MBRSelasa 25 Jun 2019 10:21Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Insentif pajak untuk mendorong sektor properti yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah dinilai pengembang belum bisa ikut mendorong pasar terutama yang berfokus pada perumahan subsidi untuk kelas menengah ke bawah.selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPAturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Warga Bisa Takut Jika Ditjen Pajak Lacak Data Via MedsosWarga Bisa Takut Jika Ditjen Pajak Lacak Data Via MedsosSenin 7 Jan 2019 13:45Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Sejumlah ekonom menilai penerapan teknologi yang bisa mengakses data Wajib Pajak (WP) melalui media sosial oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan membuat masyarakat ketakutan.selengkapnya

 7 Tahun Tak Bayar Pajak, Kendaraan Jadi `Bodong`7 Tahun Tak Bayar Pajak, Kendaraan Jadi `Bodong`Senin 15 Okt 2018 13:59Ridha Anantidibaca 1229 kaliSemua Kategori

Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama tujuh tahun terancam dihapus dari daftar registrasi kendaraan.selengkapnya

 Tarif turun jadi 0,5%, tren pembayaran pajak UKM tak segera naikTarif turun jadi 0,5%, tren pembayaran pajak UKM tak segera naikSenin 2 Jul 2018 09:52Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif PPh Final bagi WP UKM dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 THR PNS, TNI dan Polri Juga Jadi Subjek PajakTHR PNS, TNI dan Polri Juga Jadi Subjek PajakJumat 25 Mei 2018 15:00Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan proses pencairan Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan saat ini tengah dalam tahap persiapan dokumen. Satuan kerja seluruh kementerian dan lembaga sedang bekerja mempersiapkan keperluan administrasi tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Cari Alternatif Penerimaan Cukai Selain RokokPemerintah Diminta Cari Alternatif Penerimaan Cukai Selain RokokSenin 26 Mar 2018 12:26Ridha Anantidibaca 807 kaliSemua Kategori

Pengamat Perpajakan dari Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam menggenjot penerimaan cukai, selain dari hasil tembakau atau rokok. Pasalnya, ketergantungan terhadap cukai hasil tembakau (CHT) dinilai telah memberikan tekanan terhadap industri hasi tembakau (IHT) di dalam negeri.selengkapnya

 Soal Pajak Berganda, 2 Pertanyaan Ini Jadi Favorit WPSoal Pajak Berganda, 2 Pertanyaan Ini Jadi Favorit WPSelasa 7 Feb 2017 14:56Ajeng Widyadibaca 5192 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) belakangan banyak yang mengeluhkan adanya pajak berganda yang harus dibayarkan. Pada satu sisi, WP harus membayar pajak di Indonesia, namun pada sisi lain wajib pajak harus membayar pajak pada negara yang menjadi tempat menjalankan bisnis.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :