Ditjen Pajak optimistis penerimaan pajak akan terus meningkatDitjen Pajak optimistis penerimaan pajak akan terus meningkatKamis 21 Mar 2019 13:49Ridha Anantidibaca 260 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Februari sebesar Rp 160,84 triliun atau tumbuh 4,66% year on year (yoy). Walaupun penerimaan pajak tetap meningkat, tetapi pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 13,7%.selengkapnya

 Hari ini WP bisa Daftarkan Aset untuk Tax AmnestyHari ini WP bisa Daftarkan Aset untuk Tax AmnestySenin 18 Jul 2016 17:01Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty. Artinya, sejak hari ini para wajib pajak bisa melakukan proses awal untuk mendaftarkan asetnya untuk mendapatkan fasilitas tax amnesty.selengkapnya

 DJP Klaim 9 Perusahaan Digital Ikut Netflix Dkk Bayar PajakDJP Klaim 9 Perusahaan Digital Ikut Netflix Dkk Bayar PajakKamis 24 Sep 2020 10:19Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melansir tambahan sembilan perusahaan digital siap memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen mereka. Ini artinya, jumlah pembayar pajak digital bertambah dari sebelumnya, yakni 28 menjadi 37 perusahaan/badan usaha.selengkapnya

 Supaya Tahan Goncangan, DDTC: Reformasi Aspek PPN PentingSupaya Tahan Goncangan, DDTC: Reformasi Aspek PPN PentingJumat 24 Apr 2020 10:36Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Dampak ekonomi yang timbul akibat Covid-19 bakal mendorong pemerintah untuk semakin memaksimalkan PPN sebagai sumber penerimaan negara.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Denda Penunggak PajakPemprov DKI Hapus Denda Penunggak PajakSenin 10 Des 2018 11:20Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlakukan pemutihan pajak.selengkapnya

 Status Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportStatus Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportKamis 16 Feb 2017 15:05Ajeng Widyadibaca 1918 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia resmi mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya terdaftar sebagai pemegang Kontrak Karya. Dengan ‎perubahan skema IUPK, berarti kewajiban fiskal perusahaan tambang raksasa itu berubah kepada Indonesia.selengkapnya

 Wajib Pajak Bisa Hapus Pajak Berganda, Begini CaranyaWajib Pajak Bisa Hapus Pajak Berganda, Begini CaranyaSelasa 7 Feb 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 755 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty sukses mengungkap adanya wajib pajak yang selama ini harus membayar pajak berganda. Artinya, wajib pajak tersebut harus membayar pajak di negara tempat berusaha dan Indonesia.selengkapnya

 Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak GoogleSelasa 24 Jan 2017 10:59Ajeng Widyadibaca 645 kaliSemua Kategori

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

 Utang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunUtang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunRabu 21 Des 2016 10:19Ajeng Widyadibaca 906 kaliSemua Kategori

Perusahaan informasi dan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Google Inc, berpotensi untuk dikenai penalti sebesar 400 persen dari pajak terutang. Artinya, bila pajak terutang Google selama satu tahun sebesar Rp 1 triliun, maka total pajak yang harus disetor Google bisa menyentuh Rp 5 triliun. Angka tersebut tentu angka membengkak bila perhitungan pajak terutang dilakukan hingga lima tahun ke belaselengkapnya

 127 Konglomerat Ajukan Pengampunan Pajak127 Konglomerat Ajukan Pengampunan PajakKamis 15 Sep 2016 07:40Administratordibaca 884 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan hingga pekan kedua September ini, atau jelang akhir periode pertama program amnesti pajak sudah ada ada 127 wajib pajak besar yang menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH). Artinya, sudah ada 127 konglomerat yang mengajukan pengampunan pajak.selengkapnya

 Hary Tanoe: Bangun Masyarakat untuk Perbesar Basis PajakHary Tanoe: Bangun Masyarakat untuk Perbesar Basis PajakSelasa 19 Jul 2016 18:24Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Seperti tahun sebelumnya, penerimaan pajak Indonesia tahun ini diperkirakan akan kembali meleset. Indonesia harus membangun masyarakatnya untuk memperbesar basis pajak, agar kekurangan penerimaan pajak tak selalu berulang, bahan bakar pembangunan pun bisa maksimal.selengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit demi Pemerataan Pembangunan NasionalIntip Data Kartu Kredit demi Pemerataan Pembangunan NasionalRabu 25 Mei 2016 16:55Administratordibaca 986 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun ini mendapat tugas untuk dapat menggenjot target penerimaan pajak. Angka besarannya pun terbilang fantastis, yakni Rp1.360 triliun. Oleh sebab itu, pemerintah melalui DJP pun berupaya untuk menguji kepatuhan wajib pajak (WP) dengan cara mengintip data nasabah kartu kredit. Ini dilakukan agar data tersebut sesuaiselengkapnya

 Ekonom UI dorong pemerintah kerek tarif cukai rokok 2021, ini alasannyaEkonom UI dorong pemerintah kerek tarif cukai rokok 2021, ini alasannyaKamis 22 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan untuk mengerek tarif cukai rokok di tahun mendapat mendapat dukungan. Salah satunya dari Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ihsan.selengkapnya

 Insentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonInsentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonRabu 13 Mar 2019 09:39Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tak ideal mengurangi emisi karbon.selengkapnya

 Cukai vape belum pengaruhi bisnis rokokCukai vape belum pengaruhi bisnis rokokRabu 10 Jan 2018 09:52Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Rencana mengerek cukai likuid rokok elektrik atau vape pada pertengahan tahun 2018 dan aturan teknisnya akan keluar bulan ini tidak begitu banyak mempengaruhi industri rokok.selengkapnya

 Arahan Sri Mulyani agar DJP Tak Ngawur Kejar Pajak di 2018Arahan Sri Mulyani agar DJP Tak Ngawur Kejar Pajak di 2018Rabu 3 Jan 2018 13:30Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan lebih hati-hati lagi dalam mengejar setoran pajak pada tahun 2018. Apalagi, pada tahun ini, pemerintah kembali gagal mencapai target penerimaan pajak sesuai APBN-P 2017.selengkapnya

 Penerimaan Kurang Rp 426 Trliun, Ditjen Pajak Andalkan 4 PemasukanPenerimaan Kurang Rp 426 Trliun, Ditjen Pajak Andalkan 4 PemasukanSenin 13 Nov 2017 14:29Ajeng Widyadibaca 463 kaliSemua Kategori

Berdasarkan data yang diperoleh Katadata, penerimaan pajak sepanjang Januari-Oktober tercatat sebesar Rp 858,05 triliun. Perolehan tersebut baru 66,85% dari target yang sebesar Rp 1.283,6 triliun pada 2017. Ini artinya, Direktorat Jenderal Pajak masih harus mengejar penerimaan Rp 425,6 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.selengkapnya

 Pemerintah Jamin Kerahasiaan Data Peserta Tax AmnestyPemerintah Jamin Kerahasiaan Data Peserta Tax AmnestyJumat 1 Jul 2016 07:42Administratordibaca 1654 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan akan menjaga kerahasiaan data para peserta kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Artinya, selama program ini berjalan, otoritas pajak tidak diperbolehkan memberikan data secuil pun kepada lembaga lain. Lantas, bagaimana jika kebijakan ini telah melalui masa tenggat di Maret 2017 mendatang? Apakah data-data tersebut bisa tetap terjaga pasca berakhirnya program tax amselengkapnya

 Naikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunNaikkan PTKP, Menkeu Sebut Tak Masalah RI `Rugi` Rp18,9 TriliunKamis 23 Jun 2016 08:39Administratordibaca 979 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah memutuskan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Artinya, masyarakat dengan penghasilan rata-rata Rp4,5 juta per bulan tidak akan dibebani oleh pajak. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, kebijakan ini memang akan menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp18,9 triliun.selengkapnya

 Antisipasi Pelebaran Defisit, Kemenkeu Perbanyak InsentifAntisipasi Pelebaran Defisit, Kemenkeu Perbanyak InsentifJumat 25 Okt 2019 14:33Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya memberikan stimulus dukungan terhadap perekonomian dalam negeri. Langkah ini guna menekan defisit anggaran yang diperkirakan lebih besar dari target APBN 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :