Dorong Ekspor, Bea Cukai Rebranding Kawasan BerikatDorong Ekspor, Bea Cukai Rebranding Kawasan BerikatSelasa 27 Nov 2018 14:29Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memudahkan dan menstimulasi kegiatan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang Kawasan Berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor.selengkapnya

 Ada Pajak dan Kenaikan Harga BBM, Inflasi Arab Saudi MelonjakAda Pajak dan Kenaikan Harga BBM, Inflasi Arab Saudi MelonjakSelasa 27 Feb 2018 08:46Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Inflasi harga konsumen di Arab Saudi secara tahunan pada Januari 2018 melonjak ke kisaran 3 persen. Inflasi naik secara signifikan setelah pemerintah memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun ini.selengkapnya

 Pengusaha Minta Eksplorasi Migas Dapat `Libur Bayar Pajak`Pengusaha Minta Eksplorasi Migas Dapat `Libur Bayar Pajak`Selasa 10 Apr 2018 14:44Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah merilis 17 sektor industri yang mendapat insentif pajak ini, salah satunya industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunan. Merespons kebijakan ini, investor berharap eksplorasi migas juga ikut mendapat insentif.selengkapnya

 Kepala BPS Curhat ke JK Soal Kendala Sensus Ekonomi 2016Kepala BPS Curhat ke JK Soal Kendala Sensus Ekonomi 2016Jumat 27 Mei 2016 13:48Administratordibaca 1308 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan sensus ekonomi selama periode 1-31 Mei 2016, untuk mendata seluruh usaha yang dilakukan di tempat tetap, di tempat tidak tetap, di rumah tangga, kaki lima, pedagang keliling dan usaha online. Kepala BPS Suryamin mengatakan sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini pasti akan ada perubahan mengenai data kegiatan ekonomi. Dia mencatat, pada 2006,selengkapnya

 Investasi Baru di 18 Bidang Industri ini Dapat Fasilitas Tax HolidayInvestasi Baru di 18 Bidang Industri ini Dapat Fasilitas Tax HolidayJumat 30 Nov 2018 09:54Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Aturan baru terkait perluasan cakupan industri penerima pembebasan pajak penghasilan badan 100 persen atau tax holiday telah resmi di teken pemerintah. Aturan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 yang merevisi PMK 35/ 2018.selengkapnya

 1 8 Sektor Industri Bebas Pungutan Pajak, Intip Daftarnya1 8 Sektor Industri Bebas Pungutan Pajak, Intip DaftarnyaJumat 30 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperluas industri pionir yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak Penghasilan (PPh) Badan atau biasa disebut tax holiday lewat aturan baru yang baru saja diluncurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Beleid ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 26 November 2018.selengkapnya

 Penerima Tax Holiday Diperluas ke 18 SektorPenerima Tax Holiday Diperluas ke 18 SektorSenin 19 Nov 2018 11:16Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) menjadi 18 sektor. Kebijakan ini untuk meningkatkan investasi dan memperkokoh sektor industri dari hulu hingga hilir.selengkapnya

 Perluasan Insentif Pajak Bisa Dongkrak Pengembangan Industri KreatifPerluasan Insentif Pajak Bisa Dongkrak Pengembangan Industri KreatifJumat 26 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Insentif pajak yang diberikan pemerintah dinilai sudah tepat untuk mendorong investasi dan inovasi. Namun, akan lebih baik lagi jika cakupan industri yang bisa mendapatkan insentif tersebut dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini.selengkapnya

 Kriteria Potongan Pajak Bagi Sektor IndustriKriteria Potongan Pajak Bagi Sektor IndustriRabu 26 Jun 2019 14:48Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Terobosan kebijakan terus dilakukan sebagai upaya untuk menggairahkan iklim usaha di dalam negeri, sehingga pada akhirnya turut memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah strategis dalam waktu dekat akan direalisasikan, yakni melalui pemberian insentif fiskal berupa diskon pajak kepada sektor industri manufaktur.selengkapnya

 Aturan Tax Holiday Berpotensi DievaluasiAturan Tax Holiday Berpotensi DievaluasiRabu 11 Apr 2018 11:07Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang telah diundangkan pada 4 April 2018.selengkapnya

 Daftar tambahan industri pionir yang dapat Daftar tambahan industri pionir yang dapat "tax holiday"Rabu 4 Apr 2018 13:55Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperluas cakupan industri pionir yang diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau "tax holiday".selengkapnya

 Menteri Saleh Berikan Insentif Pajak bagi Industri Sektor HuluMenteri Saleh Berikan Insentif Pajak bagi Industri Sektor HuluKamis 12 Mei 2016 15:35Administratordibaca 1077 kaliSemua Kategori

Industri di Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan bahan baku dari negara lain. Padahal saat ini Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dapat digunakan sebagai bahan baku bagi berbagai sektor industri. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, saat ini secara keseluruhan industri di Indonesia masih melakukan impor bahan baku hingga 70 persen.selengkapnya

 PKL Bandung Menolak Ditarik Pajak oleh PemdaPKL Bandung Menolak Ditarik Pajak oleh PemdaJumat 26 Jul 2019 10:07Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Cicadas menolak adanya pajak bagi mereka. Hal ini mengomentari rencana Pemkot Bandung menarik pajak dari PKL pada 2020 mendatang.selengkapnya

 Pemkot Bandung akan Tarik Pajak dari PKLPemkot Bandung akan Tarik Pajak dari PKLJumat 26 Jul 2019 10:04Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) akan menarik pajak dari pedagang kaki lima (PKL). Keputusan tersebut diberlakukan setelah melalui proses pembahasan dan kajian yang melibatkan banyak pihak dan ahli.selengkapnya

 PKL Kota Bandung Keberatan Ditarik PajakPKL Kota Bandung Keberatan Ditarik PajakRabu 10 Jul 2019 15:11Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menarik pajak dari pedagang kaki lima (PKL). Rencana yang sedang dalam tahap kajian itu sontak menuai respon negatif dari sejumlah PKL.selengkapnya

 Pemkot Bandung Kaji Penarikan Pajak PKLPemkot Bandung Kaji Penarikan Pajak PKLSelasa 9 Jul 2019 11:22Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menarik pajak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Rencana ini masih dalam tahap kajian untuk mengetahui potensi dan landasan aturannya.selengkapnya

 Tarif Pajak Diturunkan, Asosiasi Ungkap Alasan UMKM Tak GembiraTarif Pajak Diturunkan, Asosiasi Ungkap Alasan UMKM Tak GembiraJumat 29 Jun 2018 11:26Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah, M. Ikhsan Ingratubun menyambut baik keputusan pemerintah yang menurunkan pajak penghasilan atau PPh UMKM dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Namun, kebijakan tersebut menurutnya belum memberikan kegembiraan bagi pelaku usaha.selengkapnya

 Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameSelasa 20 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 2736 kaliSemua Kategori

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

 Serial, Tax Amnesty : Mengenal Tax Amnesty Sebagai Insentif Bagi Warga IndonesiaSerial, Tax Amnesty : Mengenal Tax Amnesty Sebagai Insentif Bagi Warga IndonesiaSenin 1 Ags 2016 15:38Administratordibaca 3230 kaliSemua Kategori

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang dianugerahi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.selengkapnya

 3 Alasan Banggar DPR RI Loloskan RUU Tax Amnesty3 Alasan Banggar DPR RI Loloskan RUU Tax AmnestySelasa 28 Jun 2016 07:08Administratordibaca 690 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) DPR menyetujui draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna. Ada beberapa hal yang mendasari anggota dewan akhirnya sepakat memberi ampun para pengemplang pajak lewat kebijakan tax amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :