Pemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaPemprov Sulsel Nunggak Pajak Kendaraan Dinas Rp 460 JutaSenin 7 Okt 2019 14:42Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor dengan total Rp 460 juta. Tunggakan pajak itu tercatat dari kendaraan dinas tua hingga sudah tidak diketahui keberadaannya.selengkapnya

 PEMERIKSAAN PESERTA TAX AMNESTY: Ditjen Pajak Klaim Tak Langgar AturanPEMERIKSAAN PESERTA TAX AMNESTY: Ditjen Pajak Klaim Tak Langgar AturanSenin 30 Jul 2018 09:50Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menyisir data wajib pajak (WP), tak hanya peserta yang tak ikut tax amnesy, data yang notabene peserta tax amnesty pun menjadi sasaran. Langkah otoritas pajak ini merupakan konsekuensi pascaimplementasi pengampunan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kami Tak Segan Berikan Sanksi!Sri Mulyani: Kami Tak Segan Berikan Sanksi!Selasa 28 Nov 2017 14:00Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Buka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanBuka lagi jendela ampunan, penegakan tetap jalanSenin 20 Nov 2017 09:51Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Seperti yang dijanjikan, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Namun, isi dari revisi aturan itu ternyata melampaui harapan dari yang tadinya hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset.selengkapnya

 KPK: Nilai LHKPN dan Surat Pemberitahuan Pajak Harus SeimbangKPK: Nilai LHKPN dan Surat Pemberitahuan Pajak Harus SeimbangAhad 20 Mar 2016 10:33Administratordibaca 3991 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan, harta pejabat yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. "Nanti kami akan cek silang sehingga harta yang dilaporkan di LHKPN itu sama dengan yang dilaporkan ke SPT," kata Alex di kantor KPK, Jakarta, Jumat (18/3).selengkapnya

 Penemu Vaksin Corona Pajaknya Bakal Dikurangi hingga 300%Penemu Vaksin Corona Pajaknya Bakal Dikurangi hingga 300%Senin 22 Jun 2020 15:08Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang mempercepat penemuan vaksin Corona (COVID-19) di Indonesia. Penemuan vaksin dalam waktu cepat menjadi penting untuk memutus mata rantai pandemi dan untuk menormalkan ekonomi kembali.selengkapnya

 Yuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakYuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakSelasa 11 Feb 2020 10:40Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga.selengkapnya

 Belasan mobil mewah bermasalah ditemukan saat dilakukan razia pajakBelasan mobil mewah bermasalah ditemukan saat dilakukan razia pajakJumat 6 Des 2019 14:07Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Petugas Samsat Jakarta Utara bersama BPRD DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan belasan mobil mewah bermasalah saat melakukan razia pajak di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (5/12).selengkapnya

 Garuda Angkut Harley Davidson Bodong, Sri Mulyani Bergerak!Garuda Angkut Harley Davidson Bodong, Sri Mulyani Bergerak!Kamis 5 Des 2019 09:31Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati merespons terkait dugaan penyelundupan sepeda motot Harley Davidson yang diangkut oleh maskapai Garuda Indonesia berjenis A300-900 Neo.selengkapnya

 Cara Jakarta Cegah Pemilik Mobil Mewah Ngemplang PajakCara Jakarta Cegah Pemilik Mobil Mewah Ngemplang PajakRabu 20 Nov 2019 11:15Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk mencegah pemilik mobil mewah mengemplang pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus dikategorikan kendaraan mewah. Sekretaris BPRD DKI Jakarta Pilar Hendrani menjabarkan hal tersebut bisa dilakukan dengan program yang diluncurkan, yakni tax clearance atau dengan surat keterangan fiskal.selengkapnya

 Banyak yang Nunggak, Berapa Pajak Mobil Mewah di Jakarta?Banyak yang Nunggak, Berapa Pajak Mobil Mewah di Jakarta?Rabu 6 Feb 2019 10:09Ridha Anantidibaca 1103 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu ini di Jakarta ditemukan banyak mobil mewah yang menunggak pajak. Samsat Jakarta Barat mencatat sedikitnya ada 24 mobil mewah yang menunggak pajak, bahkan nilai pajak yang ditunggak capai miliaran rupiah.selengkapnya

 GIMNI Beri Apresiasi Atas Program Reformasi Bea CukaiGIMNI Beri Apresiasi Atas Program Reformasi Bea CukaiRabu 23 Mei 2018 11:29Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengakui bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi tersebut.selengkapnya

 GIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea CukaiGIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea CukaiRabu 23 Mei 2018 11:09Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, program reformasi yang dijalankan Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah sengketa penentuan klasifikasi jenis barang.selengkapnya

 Ini Sanksi bagi Pegawai Pajak yang Terbukti Terima GratifikasiIni Sanksi bagi Pegawai Pajak yang Terbukti Terima GratifikasiSelasa 8 Mei 2018 15:48Ridha Anantidibaca 866 kaliSemua Kategori

Dalam pemberian penghargaan kepada wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Tarakan juga melakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.selengkapnya

 Penerapan prosedur PAS-Final butuh kepastian hukumPenerapan prosedur PAS-Final butuh kepastian hukumSenin 4 Des 2017 13:42Ridha Anantidibaca 2057 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, yang merupakan revisi kedua PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak. Di mana salah satunya berisi mengenai masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan hartanya.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingatkan Para Pemilik Mal untuk Lapor HartaSri Mulyani Ingatkan Para Pemilik Mal untuk Lapor HartaRabu 29 Nov 2017 10:37Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran.selengkapnya

 Menkeu Antisipasi Grey Area dalam Penerapan PMK 165Menkeu Antisipasi Grey Area dalam Penerapan PMK 165Rabu 29 Nov 2017 09:39Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017 bisa menimbulkan area abu-abu yang dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Seperti diketahui, dalam aturan tersebut WP bisa terhindar dari sanksi apabila melaporkan harta sebelum ditemukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 DJP: Tak Ada Amnesti Pajak Jilid DuaDJP: Tak Ada Amnesti Pajak Jilid DuaSelasa 28 Nov 2017 10:20Ridha Anantidibaca 767 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 tahun 2017 bukan amnesti pajak jilid kedua. Beleid tersebut mengatur penggunaan surat keterangan pengampunan pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset tanah atau bangunan yang diungkapkan dalam program amnesti pajak.selengkapnya

 Menkeu: Patuh Lapor Pajak Itu Lebih MurahMenkeu: Patuh Lapor Pajak Itu Lebih MurahSelasa 28 Nov 2017 10:13Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Wajib Pajak (WP) semakin meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017yang merupakan revisi kedua dari PMK Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Menkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnestiMenkeu beri kesempatan WP yang tak ikut amnestiJumat 17 Nov 2017 14:09Ridha Anantidibaca 956 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :