Laporan dari India: International Taxation Conference 2018 Soroti Implementasi BEPSLaporan dari India: International Taxation Conference 2018 Soroti Implementasi BEPSSenin 10 Des 2018 11:34Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

International Taxation Conference 2018 kembali digelar oleh Foundation for International Taxation dan International Bureau of Fiscal Documentation, serta bekerja sama dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Mumbai, India.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Perang Dagang Bikin Pengusaha Malas InvestasiSri Mulyani Sebut Perang Dagang Bikin Pengusaha Malas InvestasiSelasa 16 Jul 2019 15:27Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dampak perang dagang membuat pelaku usaha mengerem investasi. Hal tersebut disebabkan ketidakpastian yang diakibatkan oleh perang dagang sehingga membuat pelaku usaha berhati-hati.selengkapnya

 Keseimbangan pajak bisnis digital di OECDKeseimbangan pajak bisnis digital di OECDSenin 6 Feb 2017 09:49Ajeng Widyadibaca 580 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penyeimbangan hak pemajakan bisnis digital antar negara kepada anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulan ini dilayangkan karena selama ini banyak potensi pajak negara berkembang hilang dari pajak bisnis digital.selengkapnya

 Sri Mulyani Beri Sinyal Gelar Tax Amnesty Jilid IISri Mulyani Beri Sinyal Gelar Tax Amnesty Jilid IIJumat 2 Ags 2019 15:51Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan sinyal akan kembali menerapkan tax amnesty jilid II atau pengampunan pajak kepada Wajib Pajak (WP). Di mana program kembali tax amnesty sudah masuk dalam kajian paket reformasi pajak yang segera diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

 PAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalPAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalSelasa 20 Okt 2020 10:10Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Pemerintah rupanya lebih memilih menunggu tercapainya konsensus global dibandingkan dengan menerapkan langkah unilateral untuk memajaki ekonomi digital.selengkapnya

 Konsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalKonsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalRabu 14 Okt 2020 13:49Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

 Ical: Kubur Dosa Lama dengan Ikut Tax AmnestyIcal: Kubur Dosa Lama dengan Ikut Tax AmnestyKamis 29 Sep 2016 17:01Administratordibaca 1493 kaliSemua Kategori

Bos Bakrie Group Aburizal Bakrie hari ini melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk ikut tax amnesty. Didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama, Aburizal nampak elegan menggunakan batik berwarna biru gradasi merah siang ini.selengkapnya

 Sri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSelasa 21 Jul 2020 11:37Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Indonesia dan anggota G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Hal tersebut lantaran sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global.selengkapnya

 Pemerintah diminta tetap tarik pajak penghasilan perusahaan digital asingPemerintah diminta tetap tarik pajak penghasilan perusahaan digital asingSenin 19 Okt 2020 13:16Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun dan pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mendorong pemerintah untuk menjalankan aksi unilateral atas pengenaan pajak penghasilan perusahaan digital asing.selengkapnya

 Pemprov DKI Incar Penerimaan Pajak 44,18 TriliunPemprov DKI Incar Penerimaan Pajak 44,18 TriliunSenin 3 Des 2018 13:56Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menargetkan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak yang menurut perencanaan bakal mencapai Rp 44,18 triliun.selengkapnya

 Penurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakPenurunan PPh Badan perlu pertimbangan potensi kehilangan penerimaan pajakRabu 9 Jan 2019 10:27Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini pemerintah menyebut masih mengkaji penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ini dilakukan berbagai usulan yang menyarankan agar tarif PPh badan yang saat ini sebesar 25% diturunkan kembali.selengkapnya

 Go-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakGo-Jek dan Tokopedia Diusulkan Jadi Agen PajakJumat 17 Nov 2017 10:33Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengusulkan agar Tokopedia dan Go-Jek diberikan insentif khusus untuk menjadi agen pajak, atau kerap disebut Wajib Pungut (WAPU).selengkapnya

 Menteri BUMN Usul ke Menteri Keuangan Agar PPN Avtur DihapusMenteri BUMN Usul ke Menteri Keuangan Agar PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 10:44Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dihapus.selengkapnya

 Soal Besaran Ideal Penurunan PPH Badan, Ini Jawaban Sri MulyaniSoal Besaran Ideal Penurunan PPH Badan, Ini Jawaban Sri MulyaniSelasa 26 Mar 2019 13:49Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, berapa besaran ideal terkait penutunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan masih harus dikaji lebih dalam dan secara menyeluruh. Sebelumnya ada anggapan bahwa seharusnya PPh Badan bisa menjadi 5% sampai dengan 8%, tapi Ia menegaskan masih harus ada pertimbangan yang matang.selengkapnya

 Jokowi sudah Serahkan RUU Pengampunan Pajak ke DPRJokowi sudah Serahkan RUU Pengampunan Pajak ke DPRKamis 4 Feb 2016 12:32Administratordibaca 1305 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, keduanya siap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

 Ditjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingDitjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingRabu 3 Jun 2020 15:08Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak siap memajaki penghasilan perusahaan barang/jasa asing dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Otoritas pajak pun sudah melakukan pendekatan kepada sepuluh yurisdiksi pada Jumat (29/5), ini sambil menyusun payung hukumnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingDitjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingSelasa 2 Jun 2020 12:17Ridha Anantidibaca 39 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak siap memajaki penghasilan perusahaan barang/jasa asing dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Otoritas pajak pun sudah melakukan pendekatan kepada sepuluh yurisdiksi pada Jumat (29/5), ini sambil menyusun payung hukumnya.selengkapnya

 Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021Senin 10 Feb 2020 15:26Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, Omnibus Law Perpajakan baru bisa rampung dan efektif berlaku pada 2021. Peraturan tersebut kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian dimatangkan bersama pemerintah.selengkapnya

 Rasio Pajak 12%, Sri Mulyani Sebut Stamina RI Kelas Liga KelurahanRasio Pajak 12%, Sri Mulyani Sebut Stamina RI Kelas Liga KelurahanRabu 9 Nov 2016 13:50Ajeng Widyadibaca 498 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, persentase produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi. Namun, rasio pajak (tax ratio) di Indonesia masih berada di kisaran 12%, membuat stamina Indonesia masih jauh di bawah negara lain.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :