Peliknya Masalah Pajak FintechPeliknya Masalah Pajak FintechRabu 14 Nov 2018 10:42Ridha Anantidibaca 1336 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, masih terdapat masalah perpajakan di industri financial technology (fintech). Pengawasan yang sulit menjadi penyebabnya.selengkapnya

 15 Warga Inggris Sukarela Bayar Pajak Tambahan Rp 3,6 Miliar15 Warga Inggris Sukarela Bayar Pajak Tambahan Rp 3,6 MiliarKamis 28 Des 2017 10:14Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

15 warga Inggris mengajukan diri membayar hampir 200.000 poundsterling atau sekitar Rp 3,62 miliar (asumsi kurs pound sterling 18.127 per rupiah) untuk pajak tambahan pada tahun lalu.selengkapnya

 Gelar Due Diligence untuk Kasus `Paradise Papers`Gelar Due Diligence untuk Kasus `Paradise Papers`Jumat 10 Nov 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 574 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen keuangan berskala luas yang disebut Paradise Papers telah membuat Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak meningkatkan pengawasannya. Dokumen tersebut mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya seperti Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiantoselengkapnya

 Ada Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAda Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAhad 16 Okt 2016 15:19Administratordibaca 1809 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah berjalan hampir 4 bulan masih terdapat sedikit kendala. Kali ini datang dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uang di Swiss dan kesulitan membawa pulang dananya ke negara ini karena terganjal masalah status pencucian uang.selengkapnya

 Tak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakTak Ada Uang Kotor di Amnesti PajakKamis 13 Okt 2016 11:20Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Ketika proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah berusaha meyakinkan dunia terkait dengan posisi dan implementasi UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak di Tanah Air.selengkapnya

 Duit Tebusan Tax Amnesty Lampaui Banyak PrediksiDuit Tebusan Tax Amnesty Lampaui Banyak PrediksiSelasa 27 Sep 2016 23:00Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Di luar prediksi banyak pihak, jumlah uang tebusan dari program pengampunan pajak alias tax amnesty kini hampir mencapai sepertiga dari target pemerintah sebesar Rp 165 triliun. Sebelumnya, banyak pihak ragu pemerintah bisa meraup banyak duit dari program yang berjalan terburu-buru ini.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1117 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Menkeu Tegaskan ke Dunia Tax Amnesty Bukan Fasilitas KejahatanMenkeu Tegaskan ke Dunia Tax Amnesty Bukan Fasilitas KejahatanRabu 12 Okt 2016 17:26Administratordibaca 1137 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam World Bank - IMF (Dana Moneter Internasional) Annual Meeting 2016 di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 4 hingga 8 Oktober lalu telah melakukan pertemuan dengan berbagai pimpinan negara. Terdapat setidaknya 189 pimpinan negara yang hadir dalam pertemuan ini.selengkapnya

 Menkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensMenkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensKamis 23 Jun 2016 12:21Administratordibaca 1002 kaliSemua Kategori

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya

 Menkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanMenkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanKamis 23 Jun 2016 11:43Administratordibaca 812 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa pembentukan kawasan bebas pajak atau "tax haven" di Indonesia adalah legal apabila syarat-syaratnya lengkap sesuai aturan. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal apabila syarat-syaratnya komplit sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeuselengkapnya

 Darmin: Tak Perlu Khawatir RI Jadi Negara Surga PajakDarmin: Tak Perlu Khawatir RI Jadi Negara Surga PajakSelasa 26 Apr 2016 21:26Administratordibaca 864 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pengampunan pajak untuk menarik dana-dana pengusaha yang terparkir di luar negeri. Oleh beberapa pihak, kebijakan tersebut dianggap bisa membuka peluang bagi pengusaha di negara lain untuk melarikan dananya ke Indonesia karena RI akan menjadi negara surga pajak (tax haven).selengkapnya

 Demi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholDemi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholKamis 19 Mar 2020 10:33Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan kemudahan untuk tujuan sosial dan pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik, Bea Cukai memberikan pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku/bahan penolong.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Belum Satu Suara soal Tax AmnestyPemerintah Dinilai Belum Satu Suara soal Tax AmnestyAhad 12 Jun 2016 07:24Administratordibaca 919 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai belum kompak atau satu suara dalam hal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Padahal, kebijakan ini harus berhasil dalam rangka tujuan yang lebih bersifat jangka panjang yaitu mereformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, hingga saat ini belum ada satu arah dan tujuanselengkapnya

 Potensi Pajak Rp 390,5 Miliar Hilang Akibat Treaty ShoppingPotensi Pajak Rp 390,5 Miliar Hilang Akibat Treaty ShoppingJumat 6 Des 2019 14:45Ridha Anantidibaca 2265 kaliSemua Kategori

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp 390,5 miliar dalam periode 2010 hingga 2019. Angka ini disampaikan Perkumpulan Prakarsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Belanda, SOMO, dalam laporannya bertajuk How the Indonesia-Netherlands Tax Treaty Enables Tax Avoidance.selengkapnya

 Kemenkeu terbitkan beleid terkait tata cara pembebasan cukaiKemenkeu terbitkan beleid terkait tata cara pembebasan cukaiRabu 4 Des 2019 14:44Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung usaha di bidang bahan bakar nabati untuk mengakomodir kebutuhan barang kena cukai dan keperluan ibadah, menteri keuangan (menkeu) menyempurnakan tata cara pembebasan cukai.selengkapnya

 Bea Cukai Dorong Daerah Ekspor Langsung ke Negara TujuanBea Cukai Dorong Daerah Ekspor Langsung ke Negara TujuanJumat 15 Mar 2019 15:43Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) mendorong daerah untuk bisa melakukan ekspor langsung ke negara tujuan (direct call). Dukungan tersebut diwujudkan dengan memberikan kemudahan atau simplifikasi prosedur.selengkapnya

 Bawa Kembali Tax Amnesty ke Tujuan AwalBawa Kembali Tax Amnesty ke Tujuan AwalRabu 31 Ags 2016 08:44Administratordibaca 1010 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak dinilai telah menimbulkan keresahan. Keresahan dipicu oleh ketakutan masyarakat akan sanksi jika tidak mengikuti amnesti. Mereka berharap tax amnesty kembali ke tujuan awal, menarik dana di luar negeri.selengkapnya

 DPR Diminta Loloskan RUU Tax AmnestyDPR Diminta Loloskan RUU Tax AmnestySabtu 11 Jun 2016 10:31Administratordibaca 869 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai, pengesahan pengampunan pajak sangat mendesak. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahselengkapnya

 DPR Diminta Tak Sandera UU Tax AmnestyDPR Diminta Tak Sandera UU Tax AmnestySabtu 11 Jun 2016 09:13Administratordibaca 681 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahanselengkapnya

 DPR Disarankan tak Menaikkan Tarif Pengampunan PajakDPR Disarankan tak Menaikkan Tarif Pengampunan PajakSelasa 7 Jun 2016 00:01Administratordibaca 745 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menyarankan DPR untuk tidak meminta kenaikan tarif tebusan pengampunan pajak, khususnya untuk tarif tebusan repatriasi modal. Kalau tarif terlalu tinggi, Darusaslam khawatir program pengampunan pajak tidak akan laku. Darussalam mengatakan, pengampunan pajak punya tujuan besar membangun ekonomi Indonesia dengan uang-uang yang masukselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :