Ikut Tax Amnesty, Hotman Paris Laporkan Properti di Luar NegeriIkut Tax Amnesty, Hotman Paris Laporkan Properti di Luar NegeriJumat 16 Sep 2016 08:42Administratordibaca 2096 kaliSemua Kategori

Pengacara Hotman Paris Hutapea melaporkan harta kekayaan yang belum pernah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sunter, Jakarta Utara. Hotman tak sendirian. Dia bersama ketiga anaknya, yaitu Frank Alexander Hutapea, Fritz Paris Junior Hutapea dan Felicia Putri Parisienne Hutapea yang juga ikut melaporkan kekayaannya.selengkapnya

 Dirjen Pajak Pasang Badan Kalau Target Tax Amnesty Tak TercapaiDirjen Pajak Pasang Badan Kalau Target Tax Amnesty Tak TercapaiRabu 7 Sep 2016 10:14Administratordibaca 476 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan akan bertanggung jawab penuh seandainya program pengampunan pajak (tax amnesty) gagal. Dia pun mengaku siap menerima hukuman jika target tax amnesty tidak tercapai.selengkapnya

 Pemerintah dan Otoritas Keuangan Buat MoU Lancarkan Tax AmnestyPemerintah dan Otoritas Keuangan Buat MoU Lancarkan Tax AmnestySabtu 27 Ags 2016 14:32Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama otoritas moneter dan keuangan berkoordinasi untuk menyamakan pemahaman tentang program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 Wajib Pajak Kelas Kakap Belum Mau Ikut Tax AmnestyWajib Pajak Kelas Kakap Belum Mau Ikut Tax AmnestyJumat 26 Ags 2016 15:27Administratordibaca 1205 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki data wajib pajak kelas kakap yang ada di Indonesia maupun wajib pajak yang ad di luar. Ken pun mengakui sejauh ini belum ada wajib pajak kelas kakap yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

 Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty, JIExpo Kebanjiran Wajib PajakJokowi Sosialisasi Tax Amnesty, JIExpo Kebanjiran Wajib PajakSenin 1 Ags 2016 19:12Administratordibaca 1338 kaliSemua Kategori

Hall D JIExpo Kemayoran mendadak dibanjiri puluhan ribu pengusaha atau Wajib Pajak demi mengikuti acara sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin (1/8/2016) siang ini. Rencananya sosialisasi terakhir yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan sejumlah menteri ekonomi lainnya.selengkapnya

 Ditanya Hasil Rapat Pajak, Sri Mulyani Pilih Tutup MulutDitanya Hasil Rapat Pajak, Sri Mulyani Pilih Tutup MulutAhad 31 Jul 2016 08:35Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini tetap bekerja meskipun tengah libur akhir pekan. Sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 10.00 WIB, Sri Mulyani telah hadir di Kantor Ditjen Pajak untuk membahas target penerimaan pajak tahun ini.selengkapnya

 Tax Amnesty Disahkan, Menko Darmin: Tunggu Saja DuluTax Amnesty Disahkan, Menko Darmin: Tunggu Saja DuluJumat 1 Jul 2016 07:04Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR biarkan berjalan. Dirinya enggan menerka-nerka apa yang akan terjadi setelah tax amnesty diberlakukan.selengkapnya

 Repatriasi Berhasil jika Tarif Tebusan Maksimal 5%Repatriasi Berhasil jika Tarif Tebusan Maksimal 5%Senin 6 Jun 2016 16:25Administratordibaca 1945 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai sukses tidaknya repatriasi modal sangat bergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak. Jika tarif tebusannya terlalu tinggi, para pengusaha akan enggan mengikuti. “Jadi jika tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal,” katanya, Senin (6/6).selengkapnya

 Sensus Ekonomi 2016, JK Jamin Tak Ada Pertanyaan Soal PajakSensus Ekonomi 2016, JK Jamin Tak Ada Pertanyaan Soal PajakJumat 27 Mei 2016 13:51Administratordibaca 1319 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Mei 2016. Menanggapi banyak masyarakat yang masih enggan disensus karena khawatir tentang pertanyaan soal pajak, JK menegaskan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak.selengkapnya

 Komentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditKomentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditSabtu 21 Mei 2016 15:21Administratordibaca 1449 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan enggan percaya dengan informasi yang beredar aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit telah memicu maraknya penutupan dan turunnya transaksi kartu kredit. Padahal Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk sudah mengalami dampak langsung dari pemberlakuan aturan tersebut. Terjadi kenaikan penutupan kartuselengkapnya

 RUU Tax Amnesty di Ujung TandukRUU Tax Amnesty di Ujung TandukRabu 24 Feb 2016 13:39Administratordibaca 1111 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

 Hantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraHantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraKamis 24 Nov 2016 12:14Ajeng Widyadibaca 803 kaliSemua Kategori

Citra baik Direktorat Jenderal Pajak yang baru kembali pulih dari serentetan kasus suap yang dialaminya, kini tercoreng kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin lalu, 21 November 2016, menangkap tangan pegawai pajak atas kasus suap.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3582 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Strategi tingkatkan penerimaan pajak melalui mesin perekamStrategi tingkatkan penerimaan pajak melalui mesin perekamSenin 3 Des 2018 15:34Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau gagal mengumpulkan setengah dari total potensi pajak daerah yang semestinya mencapai Rp2 triliun pada 2017.selengkapnya

 Wajib Pajak Jujurlah!Wajib Pajak Jujurlah!Kamis 24 Nov 2016 12:41Ajeng Widyadibaca 898 kaliSemua Kategori

Cek kembali! Itulah yang kembali diserukan oleh Ditjen Pajak kepada Anda yang sudah meminta pengampunan pajak tetapi masih belum sepenuhnya melaporkan harta.selengkapnya

 Reformasi Pajak Jilid II, Sri Mulyani Bakal Rombak UU IniReformasi Pajak Jilid II, Sri Mulyani Bakal Rombak UU IniSabtu 19 Nov 2016 11:52Ajeng Widyadibaca 798 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kian serius melakukan reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan di Indonesia.selengkapnya

 Dana Rp31 Triliun Siap Banjiri PerbankanDana Rp31 Triliun Siap Banjiri PerbankanKamis 22 Sep 2016 15:28Administratordibaca 511 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan nilai dana nasabah yang akan segera melakukan repatriasi kepada 21 bank gateway senilai Rp31 triliun. Tingkat repatriasi maupun tebusan yang masuk menjelang akhir September 2016 atau periode pertama pengampunan pajak pun disebut kian meningkat.selengkapnya

 OJK Minta Bank Persepsi ProaktifOJK Minta Bank Persepsi ProaktifAhad 31 Jul 2016 09:39Administratordibaca 621 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada bank nasional maupun internasional yang telah ditunjuk menjadi bank persepsi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) bisa melakukan terobosan dalam mensosialisasikan program tersebut. Salah satunya, dengan jemput bola (proaktif).selengkapnya

 Kemenkeu Masih Pertimbangkan Memulai Frontloading PembiayaanKemenkeu Masih Pertimbangkan Memulai Frontloading PembiayaanSenin 3 Des 2018 13:54Ridha Anantidibaca 800 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulai frontloading guna pembiayaan 2019 pada akhir tahun ini atau memulainya pada awal tahun.selengkapnya

 SKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitSKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitJumat 8 Des 2017 09:06Ridha Anantidibaca 861 kaliSemua Kategori

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan bahwa adanya aturan kontrak bagi hasil gross split tidak lantas membuat investor minyak dan gas (migas) takut untuk berinvestasi di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :