Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 yang ditargetkan sebesar 5,3% kini sulit dipenuhi. Bank Indonesia (BI) bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2020 akan berada di bawah 2,3%.selengkapnya

Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang segera diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan berisi tarif pajak yang akan diterapkan terhadap e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 bisa di kisaran 5%, dimana pertumbuhan itu bisa menjadi titik balik bagi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi anjlok tahun ini.selengkapnya

Bank Indonesia menilai asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2016 sebesar 5,2 persen masih bisa tercapai dengan memasukkan dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah memasukkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, naik 0,1 persen dari pembahasan yang dilakukan pemerintah dengan Komisi XI sebelumnya 5,1 persen.selengkapnya

Setelah pada kuartal I kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia tergerus cukup dalam akibat pandemi Corona. Kini pemerintah tengah menyusun strategi agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami minus.selengkapnya

Pemerintah menyadari raihan penerimaan negara dari pengampunan pajak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen bisa berubah.selengkapnya

Paket kebijakan ekonomi ke-16 resmi diluncurkan hari ini oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, ketika fasilitas pajak tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 dianggap kurang maksimal. Maka melalui paket kebijakan ekonomi terbaru, Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diperluas.selengkapnya

Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.selengkapnya

Wilayah Indonesia begitu luas membuat perkembangan ekonomi tak merata sehingga ada kesenjangan di setiap daerah, alhasil pertumbuhan ekonomi tidak benar-benar diraskan manfaatnya.selengkapnya

Kalau Menko Perekonomian Darmin Nasution optimis dengan pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pesimis. Waduh, tim ekonomi terbelah dong.selengkapnya

Kesadaran masyarakat membayar pajak merupakan bentuk dukungan mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan hal tersebut tertuang dalam semangat Trisakti. "Pajak ini adalah bentuk kemandirian ekonomi. Lebih dari separuh pemasukan negara berasal dari pajak yang dibayarkan warganya," ujarnya usai menerima penghargaan dari Dirjen Pajak sebagai taat pajak sertaselengkapnya

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 607,65 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran ini disiapkan untuk membiayai pemulihan ekonomi secara khusus di luar pemulihan kesehatan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo ternyata belum puas dengan selusin paket ekonomi yang diluncurkan sejak Sepetember 2015. Termasuk soal investasi. "Dalam rapat terbatas (ratas), Bapak Presiden Jokowi, meminta jajaranya untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi 1-12. Presiden memberi arahan untuk membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan 12 paket derselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak khawatir saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, petugas sensus hanya mendata saja, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak. "Tidak menjurus ke pajak, masyarakat tidak perlu khawatir ini menyangkut masalah pajak," kata Wapres JK usai menjalani pendataan oleh tim Sensus Ekonomi di kediamanselengkapnya

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Prof Dr Chandra Fajri Ananda, meminta penundaan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok masing masing sebesar 23 dan 35 persen yang direncanakan pemerintah.selengkapnya

Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman mulai melakukan pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Sleman. Kegiatan SE sendiri berlangsung 1–31 Mei mendatang. Selain sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan, SE ini juga untuk mengetahui data real tentang perekonomian, terutama usaha masyarakat di luar pertanian, daya saing bisnis, dan penyediaan informasi usaha.selengkapnya

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

Kenaikan pajak daerah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kota Batam dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Batam. Pemko Batam diminta menunda kenaikan pajak, terutama yang berhubungan dengan sektor pariwista dan NJOP.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) berharap dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak dapat masuk ke pasar keuangan primer (primary market) dan sektor riil. Agar tidak terjadi bubble ekonomi dan dapat benar-benar bermanfaat bagi perekonomian.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya