KPK Periksa 3 `Pemalak` Pajak PT EDMIKPK Periksa 3 `Pemalak` Pajak PT EDMISenin 30 Mei 2016 12:26Administratordibaca 1335 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 tersangka kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak atau PPh Badan tahun 2012 dan PPn tahun 2013 PT Edmi Meter lndonesia (EDMl). Ketiga 'pemalak' pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru 3 itu diperiksa sebagai tersangka.selengkapnya

 Pajaknya Diperiksa, Pengusaha Minta SosialisasiPajaknya Diperiksa, Pengusaha Minta SosialisasiSenin 24 Sep 2018 15:07Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai bahwa otoritas pajak nasional lebih mengutamakan pemberian pembinaan jika masih banyak wajib pajak (WP) yang sulit menerima proses pemeriksaan.selengkapnya

 Pengusaha Rela Diperiksa Pajaknya, Tapi...Pengusaha Rela Diperiksa Pajaknya, Tapi...Senin 24 Sep 2018 15:05Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku tidak anti dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak nasional.selengkapnya

 Percepatan restitusi pajak tak banyak pengaruhi penerimaan tahun iniPercepatan restitusi pajak tak banyak pengaruhi penerimaan tahun iniRabu 4 Apr 2018 14:17Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan percepatan proses restitusi pajak. Dalam aturan baru nanti, bakal ada beberapa kemudahan langkah agar wajib pajak (WP) bisa mendapatkan percepatan restitusi.selengkapnya

 KEIN Minta Pemerintah Terus Kejar Pajak GoogleKEIN Minta Pemerintah Terus Kejar Pajak GoogleSelasa 20 Sep 2016 09:53Administratordibaca 1023 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ‎untuk tetap mengejar kewajiban pajak yang harus dibayar Google di Indonesia. Sebab jika tidak, akan terjadi ketidakadilan bagi pengusaha di dalam negeri yang telah taat membayar pajak.selengkapnya

 Google Mangkir Bayar Pajak, Pemerintah Diminta Bangun Payment Gateway Untuk Transaksi OnlineGoogle Mangkir Bayar Pajak, Pemerintah Diminta Bangun Payment Gateway Untuk Transaksi OnlineAhad 18 Sep 2016 12:14Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Donny Imam Priambodo mengatakan masalah Google yang bersikeras enggan diperiksa pajaknya harus dicermati dengan hati hati.selengkapnya

 Menteri Rudiantara Ngotot Google Harus Bayar PajakMenteri Rudiantara Ngotot Google Harus Bayar PajakAhad 18 Sep 2016 11:04Administratordibaca 841 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersikukuh Google mesti membayar pajak.selengkapnya

 Ini Cara Agar Google Mau Bayar Pajak di SiniIni Cara Agar Google Mau Bayar Pajak di SiniSabtu 17 Sep 2016 19:39Administratordibaca 1126 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo, mengatakan masalah Google yang bersikeras enggan diperiksa pajaknya harus dicermati dengan hati-hati. Jika Google mempunyai entitas resmi di Indonesia, tentu harus membayar pajak dan diperlakukan sama dengan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) lainnya.selengkapnya

 Siapa Saja yang Harus Ikut Tax Amnesty?Siapa Saja yang Harus Ikut Tax Amnesty?Ahad 28 Ags 2016 08:52Administratordibaca 9722 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) ‎sejak Juli 2016. Lantas siapa saja yang harus ikut dan memanfaatkan program ini? Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan,‎ tidak setiap orang atau wajib pajak harus ikut dalam program ini. Sebab, tax amnesty pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak mengikat bagi seluruh wajib pajak.selengkapnya

 RUU Rampung Tiga Pekan LagiRUU Rampung Tiga Pekan LagiSabtu 28 Mei 2016 11:04Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengestimasi pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak selesai pada pekan kedua Juni sehingga bisa mulai efektif pada 1 Juli 2016. Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, mengatakan hingga saat ini pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) masih berjalan. Setelah proses review arah kebijakan dan tujuan tax amnesty, mulai Senin pekan depan pembahasanselengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3599 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Menkeu: Perekonomian Global buat Pajak Isu InternasionalMenkeu: Perekonomian Global buat Pajak Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:34Administratordibaca 808 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perkembangan ekonomi global perlahan-lahan membuat isu pajak menjadi isu internasional. "Karena di masa lalu pajak itu dianggap isu domestik, masing-masing negara tentunya sibuk dengan urusan pajaknya baik di dalam bentuk mengumpulkan pajaknya, kebijakan pajaknya, dan bagaimana pajak bisa merangsang investasi sekaligus juga bisa menjaga penerimaanselengkapnya

 Pengusaha Minta Wajib Pajak Tak Paham Administrasi Jangan DisikatPengusaha Minta Wajib Pajak Tak Paham Administrasi Jangan DisikatRabu 11 Des 2019 10:45Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta petugas pajak agar tidak terlalu galak terhadap wajib pajak (WP) yang lalai administrasi. Sebab terkadang yang menjadi penyebab adalah karyawan dari WP yang tidak kompeten.selengkapnya

 Diperiksa, disandera, lalu diampuniDiperiksa, disandera, lalu diampuniSenin 21 Nov 2016 15:07Ajeng Widyadibaca 668 kaliSemua Kategori

Ancaman Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengejar para penunggak pajak, bukan isapan jempol. Kali ini Ditjen Pajak menyandera penunggak pajak berinisial RS, yang merupakan penanggung pajak PT HKP.selengkapnya

 Menko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di IndonesiaMenko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di IndonesiaAhad 18 Sep 2016 09:12Administratordibaca 1744 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Google harus menjadi badan usaha tetap (BUT) apabil ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Menkominfo Sebut Google Indonesia Tak Harus Bayar PajakMenkominfo Sebut Google Indonesia Tak Harus Bayar PajakSabtu 17 Sep 2016 10:57Administratordibaca 1190 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa yang saat ini dikejar Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk bisa membayar pajak bukanlah Google Indonesia, melainkan Google Singapura.selengkapnya

 Siap-Siap Diperiksa kalau Betulkan SPT Ketimbang Tax AmnestySiap-Siap Diperiksa kalau Betulkan SPT Ketimbang Tax AmnestySelasa 6 Sep 2016 16:40Administratordibaca 2380 kaliSemua Kategori

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) yang baru dirilis akhir bulan lalu, memberikan opsi pelaporan harta wajib pajak melalui pembetulan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Namun, berbeda dengan amnesti pajak, petugas pajak akan memeriksa semua harta yang dilaporkan tersebut.selengkapnya

 Nama di Panama Papers Mau Ikut Tax Amnesty, Eits Bayar Utang DuluNama di Panama Papers Mau Ikut Tax Amnesty, Eits Bayar Utang DuluJumat 13 Mei 2016 13:43Administratordibaca 1335 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, jika orang Indonesia yang ada dalam Panama Papers ingin ikut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), maka utang-utang pajaknya harus dibayar terlebih dahulu jika mereka memiliki tunggakan. Sejauh ini, nama-nama yang sudah berhasil dihimpun Ditjen Pajak sebanyak 1038 nama. Dari nama-nama tersebut, 528 nama belum diidentifikasikan apakahselengkapnya

 Cara Mudah Hitung Pajak bagi Pengusaha MLMCara Mudah Hitung Pajak bagi Pengusaha MLMJumat 3 Jun 2016 20:16Administratordibaca 4189 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai sebetulnya pengusaha Multi Level Marketing (MLM) tidak perlu kesulitan dalam melaporkan pajaknya. Sebab, sudah ada aturan yang memungkinkan mereka melaporkan pembayaran pajaknya atas bonus setelah dikurangi biaya.selengkapnya

 Dukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionDukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionRabu 23 Sep 2020 09:09Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Karantina akan melakukan joint inspection lewat single submisson (SSm QC) untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :