Petani Tembakau Tolak Kenaikan Cukai RokokPetani Tembakau Tolak Kenaikan Cukai RokokSenin 19 Okt 2020 15:05Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Para petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai rokok pada 2021. Pasalnya, kenaikan cukai sebesar 23% yang berlaku tahun ini saja sudah sangat menyengsarakan petani.selengkapnya

 Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Jumat 3 Jul 2020 14:48Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap Alasan Penerbitan Pajak E-CommerceSri Mulyani Ungkap Alasan Penerbitan Pajak E-CommerceKamis 17 Jan 2019 13:04Ridha Anantidibaca 286 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan di balik penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Penerbitan aturan ini menimbulkan reaksi dari para pelaku usaha e-commerce.selengkapnya

 Pemungutan Pajak sektor UMKM Harus Hati-HatiPemungutan Pajak sektor UMKM Harus Hati-HatiJumat 21 Des 2018 09:24Ridha Anantidibaca 1492 kaliSemua Kategori

Meski mulai masuk dalam sistem perpajakan nasional, pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam memajaki sektor UMKM dan mengedepankan aspek proporsionalitas.selengkapnya

 PRODUK ALTERNATIF: Keringanan Pajak Belum Rangsang RDPT & DinfraPRODUK ALTERNATIF: Keringanan Pajak Belum Rangsang RDPT & DinfraJumat 23 Nov 2018 09:44Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk memangkas pos pajak pada reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) diyakini belum akan mengerek minat manajer investasi untuk aktif meluncurkan dua produk alternatif itu.selengkapnya

 Tiga Persoalan Sebelum Pemerintah Tarik Pajak Produk DigitalTiga Persoalan Sebelum Pemerintah Tarik Pajak Produk DigitalJumat 26 Okt 2018 10:54Ridha Anantidibaca 256 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada tiga persoalan sebelum menarik pajak digital, khususnya dalam hal jasa. Saat ini, persoalan subjek pajak sudah teratasi, namun masih ada dua persoalan yang masih dicari solusinya.selengkapnya

 Pemerintah Optimistis Target Penerimaan Negara Bakal TerlampauiPemerintah Optimistis Target Penerimaan Negara Bakal TerlampauiRabu 11 Jul 2018 09:03Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Tak seperti tahun lalu, pemerintah sangat optimistis pendapatan negara bisa melebihi target APBN 2018 yang dipatok sebesar Rp1.894,7 triliun.selengkapnya

 Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusSenin 24 Jul 2017 15:26Ajeng Widyadibaca 913 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

 Apindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakApindo Minta Ditjen Pajak tidak Menakuti-Nakuti Wajib PajakKamis 1 Des 2016 14:39Ajeng Widyadibaca 702 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali mengingatkan adanya risiko yang harus ditanggung oleh wajib pajak bila tidak melaporkan harta dan asetnya yang belum tercatat melalui amnesti pajak. Mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang diketahui ternyata memiliki harta dan aset yang belum dilaporselengkapnya

 Ekonomi Global Tak Pasti, ASEAN Fokus Bangun InfrastrukturEkonomi Global Tak Pasti, ASEAN Fokus Bangun InfrastrukturSelasa 15 Nov 2016 15:53Ajeng Widyadibaca 812 kaliSemua Kategori

Indonesia fokus mendorong investasi dan produksi di dalam negeri. Salah satu caranya, pemerintah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur sebesar 25 persen dari APBN 2016.selengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Butuh Kepastian PajakPengusaha Batu Bara Butuh Kepastian PajakKamis 13 Okt 2016 14:28Admindibaca 945 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak pemerintah memberikan kepastian aturan perpajakan terhadap pengusaha batubara.selengkapnya

 Cegah Pembangkangan Wajib Pajak, Jokowi Harus Sosialisasikan Tax AmnestyCegah Pembangkangan Wajib Pajak, Jokowi Harus Sosialisasikan Tax AmnestySenin 2 Mei 2016 16:19Administratordibaca 659 kaliSemua Kategori

Politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai komunitas wajip pajak (WP) harus diberi pemahaman mengenai alasan pemerintah dan DPR menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Selain itu, penjelasan manfaat pengampunan pajak bagi negara dan rakyat. "Maka, setelah menyeragamkan persepsi tentang urgensi dan manfaat dari rencana Kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) kepada sejumlah kementerian/lembaga,selengkapnya

 Menghitung `Harta Karun` dari Pajak DigitalMenghitung `Harta Karun` dari Pajak DigitalJumat 3 Jul 2020 14:41Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% atas produk digital. Pengenaan pajak ini berlaku baik produk digital dari dalam maupun luar negeriselengkapnya

 Bank Dunia: Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah di Antara Negara BerkembangBank Dunia: Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah di Antara Negara BerkembangSelasa 23 Jun 2020 15:06Ridha Anantidibaca 22 kaliSemua Kategori

Bank Dunia (World Bank) mencatat rasio pajak (tax ratio) Indonesia paling rendah dibandingkan negara berkembang lain (emerging and developing market economies/ EMDEs).selengkapnya

 Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%Jumat 23 Feb 2018 16:04Ridha Anantidibaca 793 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp 1.385,9 triliun, naik Rp 144,1 triliun dari target penerimaan sebelumnya. Hal ini akan tercapai apabila pemerintah dapat memanfaatkan data dari Automatic Exchange Of Information (AEOI).selengkapnya

 Tax Amnesty Periode II Rendah, Sri Mulyani: Konglomerat Sudah IkutTax Amnesty Periode II Rendah, Sri Mulyani: Konglomerat Sudah IkutKamis 29 Des 2016 13:51Ajeng Widyadibaca 963 kaliSemua Kategori

Dalam hitungan hari, periode kedua program pengampunan pajak (tax amnesty) akan rampung pada 31 Desember nanti. Namun, keikutsertaan pada wajib pajak dan hasil yang diperoleh pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.selengkapnya

 Cara BI Jaga Stabilitas Sistem KeuanganCara BI Jaga Stabilitas Sistem KeuanganSelasa 2 Ags 2016 15:19Administratordibaca 1439 kaliSemua Kategori

Menjaga sistem keuangan menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya iklim ekonomi yang baik. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) mengajak seluruh pihak yang terkait untuk berkoordinasi menciptakan sistem keuangan yang stabil.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Masih 56,5 Persen. Target Rp1.198,8 Triliun Makin Sulit Tercapai?Penerimaan Pajak Masih 56,5 Persen. Target Rp1.198,8 Triliun Makin Sulit Tercapai?Senin 28 Sep 2020 10:08Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Pemeritah melalui Peraturan Presiden 72/2020 merevisi target pajak menjadi Rp1.198,8 triliun dari sebelumnya Rp1.254,1 triliun. Meski sudah disesuaikan, tampaknya target tersebut masih sulit tercapai.selengkapnya

 Bea Cukai Pekanbaru Canangkan Zona IntegritasBea Cukai Pekanbaru Canangkan Zona IntegritasKamis 28 Nov 2019 10:37Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Kantor bea cukai Pekanbaru telah mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Selasa (12/11) lalu. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand design Reformasi Birokrasi.selengkapnya

 Apartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena PajakApartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena PajakRabu 23 Okt 2019 13:17Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Pemkot Bandung tengah berupaya menggali potensi pajak apartemen agar bisa menambah pendapatan daerah. Sebab, selama ini pajak yang diterapkan untuk apartemen baru berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :