Apresiasi Kerja Bea Cukai di 2018, Menkeu Sampaikan Arahan Hadapi 2019Apresiasi Kerja Bea Cukai di 2018, Menkeu Sampaikan Arahan Hadapi 2019Jumat 25 Jan 2019 14:00Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani berkesempatan menghadiri acara Rapat Koordinasi Gabungan Bea Cukai pada Rabu 23 Januari 2018. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani memberikan beberapa arahan kepada seluruh jajaran Bea Cukai dalam mengadapi tahun 2019, di mana beberapa poin penting yang ditekankan adalah penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh tetap ditingkatkan dan Bea Cukaiselengkapnya

 Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniJumat 29 Jul 2016 07:05Administratordibaca 979 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Asing Hambat TA, Menkeu Beri Peringatan KerasAsing Hambat TA, Menkeu Beri Peringatan KerasSabtu 28 Mei 2016 10:59Administratordibaca 570 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang brojonegoro memperingatkan adanya campur tangan asing dalam polemik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masih dibahas di DPR. Tak sedang bercanda, Menkeu Bambang melontarkan pernyataan kerasnya. "Ya kami kasih warning (negara-negara tersebut)," kata Menkeu Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

 Kurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKamis 2 Jul 2020 10:42Ridha Anantidibaca 270 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat menunggu pembayaran kurang bayar pajak dan royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp180 miliar oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Keputusan Dirjen Pajak Baru Tunggu Surat PresidenSri Mulyani: Keputusan Dirjen Pajak Baru Tunggu Surat PresidenKamis 30 Nov 2017 13:48Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pengumuman nama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru masih harus menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara pembahasan Dirjen Pajak sudah dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) sejak Rabu kemarin (29/11/2017).selengkapnya

 Perpajakan Alami Kontraksi, Penerimaan Bea Cukai Masih PositifPerpajakan Alami Kontraksi, Penerimaan Bea Cukai Masih PositifKamis 18 Jun 2020 14:40Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Realisasi pendapatan negara hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp664,3 triliun. Di mana, secara umum penerimaan tersebut mengalami kontraksi akibat dampak negatif wabah virus Corona atau Covid-19.selengkapnya

 Menkeu: Petugas Bea Cukai Ungkap Kasus Besar Dapat ApresiasiMenkeu: Petugas Bea Cukai Ungkap Kasus Besar Dapat ApresiasiSelasa 24 Des 2019 08:21Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan petugas Bea dan Cukai yang mengungkap kasus-kasus besar akan mendapatkan apresiasi. Dan, tidak menutup kemungkinan, kata Menkeu, petugas tersebut mendapatkan promosi.selengkapnya

 Desakan SPS agar Menkeu Bebaskan Pajak Kertas Mentok LagiDesakan SPS agar Menkeu Bebaskan Pajak Kertas Mentok LagiRabu 14 Ags 2019 14:41Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan ‘Bebas Pajak bagi Pengetahuan’ (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 Pesan Sri Mulyani Menuju Bea Cukai Bebas dari KorupsiPesan Sri Mulyani Menuju Bea Cukai Bebas dari KorupsiSelasa 11 Des 2018 15:04Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati hadir memimpin apel luar biasa peringatan hari anti korupsi internasional di Kantor Pusat Bea Cukai pada hari Selasa (11/12). Dalam peringatan hari anti korupsi tahun ini yang mengambil tema Menuju Bea Cukai Bebas dari Korupsi, Menkeu menyampaikan amanat kepada seluruh jajaran pegawai Bea Cukai.selengkapnya

 Menkeu: Memalukan BUMN Ikut Tax Amnesty Hanya 4%!Menkeu: Memalukan BUMN Ikut Tax Amnesty Hanya 4%!Kamis 1 Des 2016 11:07Ajeng Widyadibaca 659 kaliSemua Kategori

Sosialisasi telah menyasar para UMKM, kali ini Menkeu Sri bersosialisasi dengan para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

 Menkeu Sidak di Mal?Menkeu Sidak di Mal?Rabu 2 Nov 2016 19:07Administratordibaca 434 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendadak muncul di mall kelas menengah atas di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Pasific Place, Rabu (2/11/2016).selengkapnya

 Menkeu: Google Wajib Penuhi Kewajiban Pajak di IndonesiaMenkeu: Google Wajib Penuhi Kewajiban Pajak di IndonesiaSabtu 17 Sep 2016 12:04Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PT Google Indonesia wajib memenuhi kewajibannya membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 Ini Yang Bikin Menkeu Bambang Senyum SendiriIni Yang Bikin Menkeu Bambang Senyum SendiriRabu 29 Jun 2016 13:57Administratordibaca 1610 kaliSemua Kategori

RUU Pengampunan Utang (Tax Amnesty) akhirnya disetujui DPR menjadi undang-undang. Ini membuat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro senyum-senyum. Dalam rapat Paripurna DPR ke-32 di masa persidangan V yang dipimpin Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa (28/6/2016), UU Tax Amnesty diketok palu.selengkapnya

 Menkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensMenkeu Bambang Ingin Bangun Kawasan Tax HavensKamis 23 Jun 2016 12:21Administratordibaca 1005 kaliSemua Kategori

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya

 Soal status Ditjen Pajak dalam RUU KUP, Kemkeu tunggu pembahasanSoal status Ditjen Pajak dalam RUU KUP, Kemkeu tunggu pembahasanSelasa 27 Nov 2018 09:11Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan tampaknya masih menjadi poin pengganjal dalam draf Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di sisi lain, Kemkeu pasrah pada proses pembahasan dengan DPR yang tak kunjung dijadwalkan, bahkan akan ditunda hingga akhir periode pemerintahan ini.selengkapnya

 Tunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih OverweightTunggu Kepastian Pajak Progresif Lahan, Sektor Properti Masih OverweightJumat 3 Feb 2017 13:38Ajeng Widyadibaca 690 kaliSemua Kategori

Mandiri Sekuritas masih merekomendasikan overweight sektor properti meski target sales marketing perusahaan pengembang konservatif serta adanya sejumlah rencana aturan baru.selengkapnya

 Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah PajakBertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah PajakSelasa 25 Feb 2020 11:16Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu panelis dalam acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.selengkapnya

 Menkeu : Pelanggar Kepabeanan Harley Davidson akan Ditindak TegasMenkeu : Pelanggar Kepabeanan Harley Davidson akan Ditindak TegasRabu 4 Des 2019 14:39Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan informasi terbaru terkait kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada pesawat Garuda Indonesia.selengkapnya

 Pangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifPangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifKamis 5 Sep 2019 15:53Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Untuk merespon kebutuhan perekonomian yang bergerak secara sangat dinamis dan cepat, Pemerintah berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan tiga Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

 Ekonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniEkonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniSenin 8 Apr 2019 11:20Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) terbaik Asia Pasifik dari Majalah FinanceAsia. Sri Mulyani meraih penghargaan tersebut untuk ketiga kalinya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :