Relaksasi PPnBM: Cukai Lebih Cocok Untuk Kendalikan Emisi?Relaksasi PPnBM: Cukai Lebih Cocok Untuk Kendalikan Emisi?Rabu 13 Mar 2019 08:45Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai emisi dinilai lebih tepat untuk mengurangi emisi kendaraan sekaligus ramah lingkungan. Penerapan harmonisasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) lebih tepat untuk harga kendaraan barang mewah.selengkapnya

 Relaksasi Pajak Kendaraan: Jangan Lupa LokalisasiRelaksasi Pajak Kendaraan: Jangan Lupa LokalisasiSelasa 12 Mar 2019 10:56Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Upaya Kementerian Keuangan melakukan relaksasi tarif pajak dan insentif untuk kendaraan ramah lingkungan diharapkan juga mampu memberikan perlindungan kepada pabrikan yang telah melakukan lokalisasi produk di dalam negeri. Pasalnya, industri otomotif bukan hanya terkait jualan tetapi juga terkait produksi dan industri penunjangnya.selengkapnya

 Industri Plastik Khawatir Rugi dengan Penerapan CukaiIndustri Plastik Khawatir Rugi dengan Penerapan CukaiJumat 30 Nov 2018 16:17Ridha Anantidibaca 900 kaliSemua Kategori

Industri pengguna plastik menilai rencana pemerintah untuk mengurangi limbah plastik dengan menerapkan cukai pada plastik tidak akan mengurangi sampah plastik. Upaya ini malah akan merugikan industri.selengkapnya

 PP difinalisasi, tarif cukai plastik bakal diatur di PMKPP difinalisasi, tarif cukai plastik bakal diatur di PMKJumat 24 Ags 2018 11:11Ridha Anantidibaca 811 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius menyiapkan aturan pengenaan cukai plastik kresek berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, tarifnya baru akan diatur dalam aturan turunan dari PP tersebut, yakni lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Berikut tiga poin dalam PP cukai plastikBerikut tiga poin dalam PP cukai plastikJumat 24 Ags 2018 11:07Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih serius menyiapkan aturan pengenaan cukai plastik kresek berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, beberapa kisi-kisi sudah dipaparkan terkait poin-poin dalam PP itu.selengkapnya

 GIIAS 2018: Ini Bocoran Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi KarbonGIIAS 2018: Ini Bocoran Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi KarbonRabu 8 Ags 2018 11:19Ridha Anantidibaca 923 kaliSemua Kategori

Saat ini sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia masih dihitung berdasarkan kapasitas mesin. Ke depan, dalam rangka menyambut kendaraan ramah lingkungan, sistem perpajakan akan diubah menjadi berbasis emisi karbon CO2.selengkapnya

 Bantu Pajak Daerah, BP2D Libatkan Polresta MalangBantu Pajak Daerah, BP2D Libatkan Polresta MalangRabu 10 Jan 2018 10:08Ridha Anantidibaca 1042 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) mencoba melibatkan Polresta Kota Malang demi membantu perpajakan daerah. Pelibatan jajaran kepolisian ini dianggap salah satu upaya menjalankan amanat Undang-Undang dan Perda tentang Perpajakan Daerah.selengkapnya

 Senat Prancis Gugurkan Usulan Pajak Progresif CPOSenat Prancis Gugurkan Usulan Pajak Progresif CPOSenin 20 Jun 2016 11:43Administratordibaca 915 kaliSemua Kategori

Upaya Pemerintah Prancis menjegal masuknya produk minyak kelapa sawit Indonesia ke negaranya dengan menerapkan pajak progresif akan diputuskan Juli 2016. Berdasarkan kabar terbaru, Senat Prancis telah mengugurkan usulan pengenaan pajak progresif untuk crude palm oil (CPO).selengkapnya

 Sri Mulyani Beri Ditjen Pajak Nilai 7 untuk Level Anti KorupsiSri Mulyani Beri Ditjen Pajak Nilai 7 untuk Level Anti KorupsiRabu 6 Des 2017 13:47Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi nilai 7 untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam hal tindakan melawan perbuatan korupsi. Angka tersebut diberikannya karena berani memastikan bahwa korupsi secara sistematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak ada lagi.selengkapnya

 Dirjen Pajak Baru Dilantik Pekan Ini. Siapa Dia?Dirjen Pajak Baru Dilantik Pekan Ini. Siapa Dia?Senin 28 Okt 2019 11:00Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Calon pengganti Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak telah mengerucut ke nama Suryo Utomo yang saat ini menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani Kumpulkan Orang Kaya di Kantor Pajak, Ada Apa?Sri Mulyani Kumpulkan Orang Kaya di Kantor Pajak, Ada Apa?Rabu 13 Mar 2019 15:29Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para wajib pajak besar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar. Penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Pejabat Negara Sudah Patuh Lapor SPTDitjen Pajak: Pejabat Negara Sudah Patuh Lapor SPTSabtu 11 Mar 2017 11:38Ajeng Widyadibaca 744 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pejabat negara di lingkungan Kementerian/Lembaga atau K/L cukup tinggi. Hal ini didukung dari pengawasan internal yang dilakukan unit terkait di K/L.selengkapnya

 Korupsi pajak, pendapatan negara berpotensi kurangKorupsi pajak, pendapatan negara berpotensi kurangSabtu 26 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 919 kaliSemua Kategori

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam kasus suap permintaan penghapusan Surat Tagihan Pajak diapresiasi.selengkapnya

 Menkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakMenkeu Rombak Jajaran Eselon II Ditjen PajakSabtu 21 Mei 2016 15:47Administratordibaca 3215 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro baru saja melantik 28 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.selengkapnya

 PERBAIKAN ADMINISTRASI PAJAK - Dunia Belum RuntuhPERBAIKAN ADMINISTRASI PAJAK - Dunia Belum RuntuhKamis 29 Sep 2016 14:11Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Jarum jam menunjukkan pukul 19.15 WIB. Dari luar salah satu ruangan di lantai dua kantor pusat Ditjen Pajak, Selasa (27/9), masih terdengar sayup-sayup panggilan nomor antrean peserta amnesti pajak lewat pengeras suara.selengkapnya

 Ini Rincian Anggaran Rp 42 T yang Diusul Sri MulyaniIni Rincian Anggaran Rp 42 T yang Diusul Sri MulyaniRabu 24 Jun 2020 13:45Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran sebesar Rp 42,36 triliun untuk tahun 2021. Usulan tersebut ditujukan untuk menjalankan lima program prioritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Apa saja lima program tersebut?selengkapnya

 WNA Jadi Target Ditjen Pajak Berikutnya untuk Tingkatkan Kepatuhan Bayar PajakWNA Jadi Target Ditjen Pajak Berikutnya untuk Tingkatkan Kepatuhan Bayar PajakRabu 30 Mei 2018 13:10Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus menyisir data untuk meningkatkan penerimaan data. Setelah data lembaga keuangan, kini Ditjen Pajak menyasar wajib pajak (WP) Warga Negara Asing (WNA).selengkapnya

 Pemerintah Bidik WNA untuk Patuh Bayar PajakPemerintah Bidik WNA untuk Patuh Bayar PajakSenin 28 Mei 2018 13:23Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menyisir data untuk meningkatkan penerimaan data. Setelah data lembaga keuangan, kini Ditjen Pajak menyasar wajib pajak (WP) Warga Negara Asing ( WNA).selengkapnya

 Ditjen Pajak sasar WNA untuk patuh bayar pajakDitjen Pajak sasar WNA untuk patuh bayar pajakSenin 28 Mei 2018 10:44Ridha Anantidibaca 812 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus menyisir data untuk meningkatkan penerimaan data. Setelah data lembaga keuangan, kini Ditjen Pajak menyasar wajib pajak (WP) Warga Negara Asing (WNA).selengkapnya

 Omnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiOmnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiRabu 12 Feb 2020 09:58Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Eskalasi barang kena cukai akan semakin mulus. Nantinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak harus menentukan barang kena cukai melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :