Pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ditargetkan sebesar Rp2.221,5 triliun atau naik sebesar 9,04% dibandingkan target pendapatan di APBN 2019 sebesar Rp2.142,5 triliun. Kenaikan ini mengiringi lonjakan penerimaan perpajakan sebesar 13,31% namun dengan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebesar -7%.selengkapnya

Turunnya target pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,3% menjadi 5,2% tidak memangkas target penerimaan perpajakan. Dalam Rancangan Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.527,1 triliun. Nilai tersebut sama seperti usulan pemerintah pertama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%. Namun dibandingkan dengan APBNselengkapnya

Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 tidak tercapai sesuai target. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hanya sebesar Rp 1.315 triliun dari target Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah ini hanya naik 10,94% dibanding target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pengenaan cukai terhadap emisi atau gas buang kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Rencananya pungutan cukai ini bisa diajukan pada tahun depan sebagai objek cukai baru.selengkapnya

Target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp1.307,9 triliun dinilai masih terlalu tinggi. Penilaian itu mengacu pada realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang jauh di bawah target.selengkapnya

Penerimaan bea dan cukai Provinsi Kalimantan Timur diyakini bisa mencapai target tahun ini dengan indikator gejolak ekonomi yang lebih membaik dibandingkan dengan tahun lalu serta pertumbuhan ekonomi yang lebih positif.selengkapnya

Target penerimaan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Timur pada 2019 tidak sesuai harapan. Dari target total penerimaan yang dikejar sebesar Rp628.883.826.000, hanya terealisasi sebesar Rp606.978.165.590 atau 96,52 persen.selengkapnya

Dinas Pelayanan Pajak(Disyanjak) Kota Bandung, terus berusaha mengejar target pajak. Dari target total penerimaan pajak di Kota Bandung Rp 2,18 triliun, hingga saat ini yang terealisasi baru Rp 1,25 triliun.selengkapnya

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak makin berat di pengujung tahun ini. Pasalnya, hingga jelang akhir tahun, realisasi penerimaan negara masih saja lesu.selengkapnya

Pemerintah berencana untuk menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal yacht sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

Realisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) periode pertama menunjukkan masih banyak potensi wajib pajak besar yang belum tergarap. Hal ini bisa menjadi catatan bagi Direktorat Jenderal untuk menambah Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar.selengkapnya

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Tax Amnesty diharapkan lebih ditingkatkan, seiring baru 7.670 peserta atau baru sekitar 1% dari total wajib pajak yang ada di wilayah Suluttenggomalut.selengkapnya

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

Kendati realisasi uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak hingga saat ini baru mencapai 0,1% dari target, otoritas fiskal masih kukuh mempertahankan target.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) tak ingin mencatatkan selisih antara realisasi dengan target penerimaan (shortfall) bea dan cukai pada tahun ini. Ditjen Bea dan Cukai mengaku akan berupaya mengejar target penerimaan, salah satunya melalui kerja sama dengan Ditjen Pajak Kemkeu.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan penerimaan bea dan cukai per 26 November 2018 sudah mencapai Rp160,85 triliun atau 82,87% dari total target APBN Rp194,1 triliun.selengkapnya

Mendapat mandat sebagai bank persepsi untuk menampung uang tebusan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, tentu membawa berkah. Likuiditas dari dana tax amnesty harus cepat disalurkan kembali bank persepsi dalam bentuk kredit.selengkapnya

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan di tahun 2019.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak periode Januari sampai Juli 2018 sebesar Rp 687,2 triliun. Dengan begitu telah terealisasi sebesar 48,2 persen dari total target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar 1.424 triliunselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya