Menkeu Bambang Selipin Asumsi TA,Berbuntut PanjangMenkeu Bambang Selipin Asumsi TA,Berbuntut PanjangSelasa 7 Jun 2016 09:39Administratordibaca 605 kaliSemua Kategori

Gara-gara memasukkan asumsi tax amnesty ke dalam draf RAPBN-P 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dikritik Komisi XI DPR. Kelihatannya sang menteri sangat bernafsu. Adalah Melchias Markus Mekeng, vokalis Komisi XI DPR asal Golkar yang mempertanyakan masuknya asumsi tax amnesty dalam RAPBN-P 2016. "Tadi saya lihat, sudah dimasukan asumsi dana tax amnesty (RAPBN-P 2016).selengkapnya

 Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakSelasa 21 Nov 2017 09:34Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Darmin Panggil Kemendag dan Pengusaha Bahas Bea Masuk Biodiesel EropaDarmin Panggil Kemendag dan Pengusaha Bahas Bea Masuk Biodiesel EropaRabu 31 Jul 2019 09:30Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil sejumlah pejabat dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk membahas masalah bea masuk ke Uni Eropa hari ini (29/7/2019). Rapat dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB.selengkapnya

 Biodiesel RI Kena Bea Masuk 18% ke Uni Eropa, Luhut: Saya PelajariBiodiesel RI Kena Bea Masuk 18% ke Uni Eropa, Luhut: Saya PelajariJumat 26 Jul 2019 11:21Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bakal mempelajari kebijakan baru Uni Eropa terhadap produk biodiesel yang diimpor dari Indonesia. Biodiesel yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa akan kena bea masuk 8-18%.selengkapnya

 Jadi Andalan APBN-P 2016, UU Tax Amnesty Sulit Rampung Juni IniJadi Andalan APBN-P 2016, UU Tax Amnesty Sulit Rampung Juni IniJumat 10 Jun 2016 12:58Administratordibaca 1024 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengandalkan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menutup seretnya pendapatan negara tahun ini. Bahkan, potensi penerimaan dari program itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Padahal, pembahasan beleid pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih alot dan sulit rampung akhir bulan ini.selengkapnya

 DPR Minta Penerimaan Jangan Tergantung Pengampunan PajakDPR Minta Penerimaan Jangan Tergantung Pengampunan PajakSelasa 7 Jun 2016 00:31Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah jangan terlalu mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk mendorong penerimaan pajak, apabila tidak memiliki sumber data aset para wajib pajak di luar negeri, secara memadai. "Bahaya kalau ekspektasi penerimaan dari tax amnesty tidak terjadi, apakah menteri keuangan mempunyai daftar wajib pajak yang mau masuk ini?," katanyaselengkapnya

 Uni Eropa Resmi Pungut Bea Masuk 18 Persen Atas Sawit RIUni Eropa Resmi Pungut Bea Masuk 18 Persen Atas Sawit RIRabu 11 Des 2019 13:31Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Uni Eropa resmi memungut bea masuk anti subsidi (BMAS) sebesar 8-18 persen terhadap impor biodiesel asal Indonesia pada Senin (9/12) waktu setempat. Pengenaan bea masuk merupakan tindakan perlawanan dari Uni Eropa atas subsidi yang dinilai tidak adil dari Indonesia.selengkapnya

 Dirjen Bea Cukai optimistis aturan cukai plastik rampung tahun depanDirjen Bea Cukai optimistis aturan cukai plastik rampung tahun depanRabu 28 Nov 2018 10:26Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Aturan cukai plastik masih belum berlaku. Padahal, pemerintah sudah mewacanakan adanya pungutan untuk plastik sejak beberapa tahun lalu.selengkapnya

 DPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPRDPR Papua Laporkan Permainan Pajak Freeport ke DPRJumat 27 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1243 kaliSemua Kategori

Pansus Freeport DPR Papua (DPRP) mendatangi Komisi XI DPR guna melaporkan dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan PT Freeport Indonesia (Freeport). Ketua Pansus Freeport DPRP Yan Permenas Mandenasdi bersama Wakil Ketua I DPRP Edoardus Kaize mengatakan bahwa kewajiban pajak Freeport yang harus dibayarkan dari kegiatan penambangan emas dan tembaga, tidaklah terasa.selengkapnya

 Duh, Eropa kenakan pajak impor atas biodiesel Indonesia hingga 18%Duh, Eropa kenakan pajak impor atas biodiesel Indonesia hingga 18%Rabu 11 Des 2019 09:15Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Uni Eropa, Senin (9/12), memastikan pengenaan tarif impor atas produk biodiesel dari Indonesia, untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai subsidi tidak adilselengkapnya

 Khawatir Target Tax Amnesty Tak Tercapai, DPR Berencana Panggil Sri MulyaniKhawatir Target Tax Amnesty Tak Tercapai, DPR Berencana Panggil Sri MulyaniRabu 24 Ags 2016 13:57Administratordibaca 1270 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengkhawatirkan target pendapatan negara lewat kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tak tercapai mengingat sampai saat ini baru mencapai sekitar Rp1 triliun.selengkapnya

 NasDem Pesimistis RUU Pengampunan Pajak Diketok JuliNasDem Pesimistis RUU Pengampunan Pajak Diketok JuliSelasa 14 Jun 2016 13:12Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Sampai saat ini pembahasan RUU Pengampunan Pajak belum menghasilkan progres yang signifikan. Anggota Komisi XI Donny Priambodo mengatakan, hingga rapat konsinyering terakhir, Panja belum memutuskan pasal-pasal yang substansial. Dari 27 pasal, Panja baru menyelesaikan 20% atau sekitar 6 pasal saja.selengkapnya

 TAX AMNESTY, Ketua Komisi XI: Pembahasan Rampung Sebelum Bahas APBN-PTAX AMNESTY, Ketua Komisi XI: Pembahasan Rampung Sebelum Bahas APBN-PRabu 1 Jun 2016 14:54Administratordibaca 1209 kaliSemua Kategori

Ketua komisi XI Ahmadi Noor Supit meyakini rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat diselesaikan sebelum pembahasan APBN-P. Kendati demikian, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar itu tak menampik jika dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari tiap-tiap fraksi, panitia kerja (panja) RUU Pengampunan Pajak masih mengalami perdebatan.selengkapnya

 Dicecar soal Bea Masuk 0% Etanol, Ini Jawaban MendagDicecar soal Bea Masuk 0% Etanol, Ini Jawaban MendagRabu 13 Feb 2019 14:05Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Perdebatan terjadi antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan anggota Komisi VI DPR RI. Hal tersebut terjadi saat kedua belah pihak melakukan rapat kerja.selengkapnya

 Perusahaan digital raksasa bakal dikenai pajak 3% atas pendapatan kotorPerusahaan digital raksasa bakal dikenai pajak 3% atas pendapatan kotorSenin 19 Mar 2018 10:10Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Perusahaan digital besar yang beroperasi di Uni Eropa, seperti Alphabet Inc atau Twitter Inc harus siap-siap menghadapi pajak penghasilan kotor sebesar 3% berdasarkan lokasi pengguna mereka. Ini adalah aturan yang tercantum dalam draf proposal oleh Komisi Ekonomi Uni Eropa.selengkapnya

 Target Tebusan Tax Amnesty Rp 165 Triliun Diprediksi TercapaiTarget Tebusan Tax Amnesty Rp 165 Triliun Diprediksi TercapaiSelasa 13 Des 2016 09:23Ajeng Widyadibaca 812 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI memprediksi ‎target uang tebusan sebesar Rp 165 triliun dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) bisa tercapai pada akhir tahun ini.selengkapnya

 KPPU, KPK, dan Ditjen Pajak Diminta Selidiki Perang Tarif SelulerKPPU, KPK, dan Ditjen Pajak Diminta Selidiki Perang Tarif SelulerJumat 14 Okt 2016 11:26Ajeng Widyadibaca 850 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak segera turun tangan untuk mencegah kerugian negara akibat perang tarif seluler.selengkapnya

 Komisi XI Upayakan Tax Amnesty Jalan Awal JuliKomisi XI Upayakan Tax Amnesty Jalan Awal JuliKamis 9 Jun 2016 20:18Administratordibaca 1107 kaliSemua Kategori

Komisi XI melalui panitia kerja (Panja) telah melakukan rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Panja tax amnesty Soepriyatno mengatakan, pihaknya memang mengusahakan agar RUU ini bisa rampung pada Juni. Jika selesai, maka RUU ini bisa segera disahkan menjadi Undang-undang (UU) untuk segera dijalankan.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 987 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

 DPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestySenin 16 Mei 2016 11:32Administratordibaca 1037 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :