Bank-Bank Pemerintah akan Perluas Kanal Pembayaran PajakBank-Bank Pemerintah akan Perluas Kanal Pembayaran PajakSelasa 16 Jul 2019 14:45Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Bank Milik Negara (Himbara) akan memperluas kanal di masing-masing perbankan untuk digunakan masyarakat dalam membayar pajak. Direktur Distribusi dan Jaringan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Dasuki Amsir mengatakan Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet perbankan (internet banking), layanan perbankan dalam gawai (mobile banking), agen laku pandai, dan ATM yang memiliselengkapnya

 Termasuk E-Commerce, Pajak Airbnb Dibahas Secara KomprehensifTermasuk E-Commerce, Pajak Airbnb Dibahas Secara KomprehensifKamis 30 Nov 2017 14:41Ridha Anantidibaca 943 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyatakan akan mengatur pajak bisnis penyewaan kamar nonhotel berbasis aplikasi seperti Airbnb dalam aturan pajak e-commerce. Peraturan tersebut tengah dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Tax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekTax Amnesty: Tampung Repatriasi Dana, Pemerintah Perlu Obligasi Berbasis ProyekSenin 30 Mei 2016 12:02Administratordibaca 830 kaliSemua Kategori

Pemerintah memerlukan obligasi berbasis proyek untuk menampung repatriasi dana dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah mengatakan pemilik dana bakal memperhatikan kesiapan proyek dan perkembangan proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah.selengkapnya

 Pojok Pajak di Jakarta Fair 2016Pojok Pajak di Jakarta Fair 2016Rabu 15 Jun 2016 12:53Administratordibaca 1400 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Juli 2016, pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara dengan sistem e-Billing. Sebelum melakukan pembayaran, Wajib Pajak harus membuat kode billing dan membayar melalui ATM, Teller, atau Internet Banking. Sistem pembayaran elektronik ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja melalui media internet, serta tidak perlselengkapnya

 Selebgram, Buzzer di Media Sosial dan Bisnis Online Akan DipajakiSelebgram, Buzzer di Media Sosial dan Bisnis Online Akan DipajakiKamis 13 Okt 2016 14:20Admindibaca 1108 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan mengejar penerimaan pajak dari setiap transaksi keuangan yang terjadi di jaringan Internet. Hal ini bagian dari upaya menggenjot penerimaan pajak tahun ini, yang realisasinya masih rendah.selengkapnya

 Pajak Digital: Pemerintah Disebut Manfaatkan Gaya Hidup DaringPajak Digital: Pemerintah Disebut Manfaatkan Gaya Hidup DaringRabu 1 Jul 2020 14:58Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Pungutan pajak digital yang ditujukan kepada perusahaan teknologi seperti Netflix dan dinilai tidak hanya sebagai upaya pemerintah dalam menangkap peluang ekonomi, tetapi juga perilaku konsumen di Tanah Air yang telah berpindah dari luring ke daring.selengkapnya

 Warga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialWarga Negara Ini Harus Bayar Pajak Tiap Buka Media SosialKamis 5 Jul 2018 10:33Ridha Anantidibaca 767 kaliSemua Kategori

Pemerintah Uganda menerapkan pajak bagi warganya yang mengakses media sosial. Pajak yang ditetapkan sebesar 200 shilling Uganda atau berkisar Rp 750 per hari. Aturan pajak akses media sosial tersebut berlaku sejak mulai bulan Mei lalu.selengkapnya

 Ini Dia Solusi Isi SPT Online (EFIN) Ketika Jaringan Internet LeletIni Dia Solusi Isi SPT Online (EFIN) Ketika Jaringan Internet LeletKamis 22 Mar 2018 13:45Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Untuk menghindari gangguan Internet saat pengisian SPT secara online, wajib pajak bisa mengisi SPT melalui mekanisme e-form.selengkapnya

 Ini Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalIni Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalSabtu 5 Nov 2016 11:20Administratordibaca 746 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan penyedia konten internet atau Over The Top (OTT) lokal maupun asing tetap akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen.selengkapnya

 Google Tak Bayar Pajak, Kemenkominfo Ikut Bertanggung JawabGoogle Tak Bayar Pajak, Kemenkominfo Ikut Bertanggung JawabRabu 21 Sep 2016 12:41Administratordibaca 527 kaliSemua Kategori

Kasus lolosnya Google dari pandangan pemerintah dalam hal kewajiban membayar pajak, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Terutama agar tidak terulang pada perusahaan-perusahaan lainnya di masa yang akan datang.selengkapnya

 BEI dan Ditjen Pajak kerja sama pengawasan penyampaian laporan keuangan XBRLBEI dan Ditjen Pajak kerja sama pengawasan penyampaian laporan keuangan XBRLJumat 25 Jan 2019 15:51Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama untuk pilot project penyampaian laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL), Jumat (25/1).selengkapnya

 RI Belum Terima Setoran Pajak Netflix hingga TikTokRI Belum Terima Setoran Pajak Netflix hingga TikTokRabu 23 Sep 2020 11:16Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hingga saat ini belum menerima setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan internasional berbasis digital yang sudah ditunjuk sebagai wajib pungut (wapu) terhadap transaksi barang maupun jasa digital di Tanah Air.selengkapnya

 Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleSenin 13 Mar 2017 13:35Ajeng Widyadibaca 906 kaliSemua Kategori

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

 Menteri Sri Mulyani Ancam Seret Google ke Peradilan PajakMenteri Sri Mulyani Ancam Seret Google ke Peradilan PajakSabtu 17 Sep 2016 06:55Administratordibaca 1215 kaliSemua Kategori

Raksasa internet, Google, menolak pemeriksaan pajak. Pemerintah Indonesia menegaskan tetap pada pendirian Google harus melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia.selengkapnya

 Pengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanPengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanSenin 16 Sep 2019 15:08Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Setelah menunggu beberapa lama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM).selengkapnya

 Terapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal DitindakTerapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal DitindakSenin 16 Sep 2019 14:30Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM)selengkapnya

 Urusan Bea Cukai di 4 Pelabuhan Milik Pelindo II Sudah Bisa OnlineUrusan Bea Cukai di 4 Pelabuhan Milik Pelindo II Sudah Bisa OnlineRabu 5 Sep 2018 10:51Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Cabang Pelabuhan Panjang, hari ini mulai memanfaatkan aplikasi Tempat Penimbunan Sementara berbasis Online (TPS Online) di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.selengkapnya

 Dirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha TetapDirjen Pajak Desak Kemkominfo Percepat Badan Usaha TetapRabu 18 Mei 2016 17:38Administratordibaca 1002 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak mendesak Kemkominfo untuk segera merampungkan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet agar seluruh pemain OTT dan e-commerce asing dapat dikenakan wajib pajak. Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak mengakui sampai saat ini banyak pemain over the top (OTT) dan e-commerce asing yangselengkapnya

 Pemerintah siap uji coba Palapa Ring Tengah untuk layanan pajak dan kesehatanPemerintah siap uji coba Palapa Ring Tengah untuk layanan pajak dan kesehatanJumat 18 Jan 2019 14:31Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara besok Jumat (18/1).selengkapnya

 Pemerintah harus Kenakan Pajak ke Sopir Grabcar dan UberPemerintah harus Kenakan Pajak ke Sopir Grabcar dan UberSenin 28 Mar 2016 06:45Administratordibaca 2142 kaliSemua Kategori

Keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi masih belum bisa diterima oleh pelaku industri transportasi konvensional. Salah satunya, penyedia layanan aplikasi transportasi tersebut belum tersentuh mekanisme pajak. Pakar Hukum dan Regulasi Mohamad Mova Al Afghani menilai pemerintah sudah harus mulai merancang aturan pajak bagi penyedia transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :