Jurus DJP Kejar Penerimaan Pajak Rp 407,48 TJurus DJP Kejar Penerimaan Pajak Rp 407,48 TRabu 21 Nov 2018 11:32Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sampai Oktober 2018 baru mencapai 71,39% atau Rp 1.016,52 triliun dari target Rp 1.424,00 triliun. Artinya penerimaan masih kurang Rp 407,48 triliun.selengkapnya

 Jurus Sri Mulyani Tingkatkan Kesadaran Pajak MasyarakatJurus Sri Mulyani Tingkatkan Kesadaran Pajak MasyarakatJumat 9 Nov 2018 14:59Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Masyarakat Indonesia masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Ini merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintah Indonesia.selengkapnya

 Jurus Misbakhun Ajak Masyarakat Biar Sadar Bayar PajakJurus Misbakhun Ajak Masyarakat Biar Sadar Bayar PajakKamis 12 Jul 2018 13:33Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya arti pajak bagi sebuah negara. Misbakhun menyampaikan itu dalam seminar bertema ’Membangun Kesadaran Pajak' yang digelar di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Rabu (11/07).selengkapnya

 Jurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.423 Triliun di 2018Jurus Ditjen Pajak Kejar Setoran Rp 1.423 Triliun di 2018Jumat 5 Jan 2018 15:06Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengunci setoran pajak di 2017 sebesar 89,6% atau Rp 1.151,10 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.283,6 triliun.selengkapnya

 Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiTurunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiRabu 22 Feb 2017 09:51Ajeng Widyadibaca 548 kaliSemua Kategori

Konkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya

 Jurus APLN & DILD hadapi pajak progresif tanahJurus APLN & DILD hadapi pajak progresif tanahKamis 16 Feb 2017 14:54Ajeng Widyadibaca 609 kaliSemua Kategori

Wacana pengenaan pajak progresif untuk kepemilikan tanah yang luas, capital gain tax untuk transaksi tanah, dan unutilized asset tax untuk tanah menganggur yang tengah berkembang, membuat para pengembang mempersiapkan strategi khusus demi menghadapi hal tersebut.selengkapnya

 Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi PajakSelasa 6 Des 2016 14:29Ajeng Widyadibaca 633 kaliSemua Kategori

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

 Jurus Sri Mulyani Kejar Pajak GoogleJurus Sri Mulyani Kejar Pajak GoogleSabtu 17 Sep 2016 14:17Administratordibaca 1065 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus berupaya menggunakan Undang-Undang (UU) Perpajakan untuk mengejar pajak dari Google. Ini karena Google selama ini sudah mencari penghasilan dari Indonesia.selengkapnya

 Jurus Sri Mulyani Sukseskan Program Pengampunan PajakJurus Sri Mulyani Sukseskan Program Pengampunan PajakJumat 29 Jul 2016 07:17Administratordibaca 942 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat mandat khusus dari Presiden Joko Widodo untuk menyukseskan program pengampunan pajak. Sri mengatakan, ada dua langkah yang akan dilakukannya untuk memastikan program ini dapat berhasil.selengkapnya

 Jurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakJurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakKamis 7 Apr 2016 12:05Administratordibaca 837 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk/BBNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan digital Online Pajak. Dengan perjanjian ini, 300 ribu nasabah BNI bisa melakukan perhitungan, setor, dan lapor pajak online (e-filling) di aplikasi OnlinePajak. Sementara 150 ribu pengguna aplikasi OnlinePajak bisa membayar dengan menggunakan akun BNI.selengkapnya

 Menkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahMenkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahAhad 14 Feb 2016 21:56Administratordibaca 1832 kaliSemua Kategori

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

 Menkeu : Tax Ratio bertambah dua persen jika pajak daerah dihitungMenkeu : Tax Ratio bertambah dua persen jika pajak daerah dihitungRabu 19 Jun 2019 11:49Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika pajak daerah dimasukkan dalam perhitungan Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Tax Ratio, maka asumsi besaran "Tax Ratio" 2019 akan bertambah dua persen, menjadi sebesar 14,2 persen.selengkapnya

 Menkeu Akui Ekonomi Daerah JomplangMenkeu Akui Ekonomi Daerah JomplangJumat 16 Des 2016 09:45Ajeng Widyadibaca 644 kaliSemua Kategori

Wilayah Indonesia begitu luas membuat perkembangan ekonomi tak merata sehingga ada kesenjangan di setiap daerah, alhasil pertumbuhan ekonomi tidak benar-benar diraskan manfaatnya.selengkapnya

 Menkeu Akan Potong Rp94 Triliun Anggaran Transfer DaerahMenkeu Akan Potong Rp94 Triliun Anggaran Transfer DaerahRabu 15 Apr 2020 15:12Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut akan ada penurunan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada tahun ini. Pasalnya, saat ini seluruh anggaran dan juga fokus pemerintah adalah untuk penanganan virus corona (Covid-19).selengkapnya

 Menkeu Buat Tiga Syarat Daerah Khusus Tax Havens di IndonesiaMenkeu Buat Tiga Syarat Daerah Khusus Tax Havens di IndonesiaKamis 23 Jun 2016 12:27Administratordibaca 1735 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” atau kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Ada beberapa kriteria dalam menentukan wilayah surga pajak tersebut, salah satunya adalah telah menerapkan rezim pajak yang berbeda. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada tiga kriteria agar suatu daerah atau wilayah bisa dijadikan offshore financialselengkapnya

 Dirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifDirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifKamis 20 Sep 2018 10:01Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, daerah perlu mencari sumber lain karena pajak rokok daerah akan dipotong untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Maklum, pemotongan ini akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang.selengkapnya

 Mendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinMendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinRabu 22 Jun 2016 15:26Administratordibaca 1693 kaliSemua Kategori

Kota Solo terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai imbas dari pembatalan ribuan peraturan daerah dinilai bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Dua perda Solo dibatalkan adalah Peraturan Daerah nomor 10/2010 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah. Padahal kedua Perda tersebut merupakan produk semasa Wali Kota Jokoselengkapnya

 BIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakBIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakJumat 29 Jan 2016 06:32Administratordibaca 1227 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memerintahkan BIN Daerah melakukan kerja sama dengan kantor pajak di setiap daerah untuk membantu pengumpulan pajak. "Saya sudah memerintahkan jajaran BIN Daerah (Binda) melakukan sinergi dengan kantor perpajakan di daerah. Hasil kerja sama itu seperti yang dilihat akan kami lanjutkan,"selengkapnya

 Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanRabu 27 Nov 2019 15:20Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Insentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisInsentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisSenin 10 Feb 2020 08:49Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Insentif pajak daerah dinilai belum menjawab problem kemudahan berusaha di daerah. Sejalan, keterkaitan pajak daerah dengan layanan yang diberikan perlu diperbaiki.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :