Pemerintah mengatakan, akan menghadapi segala tentangan atas pengesahan UU Pengampunan Pajak. Termasuk terhadap uji materi yang dilakukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).selengkapnya
Pada wacana skema harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang kini sedang dikaji membuat program Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Low Cost Green Car (LCGC) tak lagi istimewa. Hal itu bakal pindah ke program pemerintah yang lain yakni Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).selengkapnya
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. PDIP telah menyampaikan hal ini langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terkait dengan uji materi Undang Undang Amnesti Pajak yang diajukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan dua orang warga Indonesia.selengkapnya
Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) hanya mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang memiliki kepercayaan tinggi. Sebab pro dan kontra atas rencana kebijakan ini sudah dipastikan akan cukup tinggi.selengkapnya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Inggris (HM Revenue and Customs/HMRC) dikabarkan tengah mengawasi 43 individu dengan kekayaan tertinggi terkait skandal Panama Papers. Lebih dari 30 individu dan perusahaan akan menghadapi tuntutan pidana atas dugaan penggelapan pajak setelah bocornya data pengelola investasi asal Panama yakni Mossack Fonseca yang dikenal dengan sebutan Panama Papers.selengkapnya
Motor Besar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Moge termasuk dalam barang mewah yang wajib membayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Tujuan diberlakukan pajak ini adalah menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi (Pasal 5 Ayat (1) UU PPN dan PPnBM).selengkapnya
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menilai selebgram -sebutan untuk orang yang terkenal di Instagram- sebagai generasi kreatif,sehingga menurutnya pemerintah perlu memberikan insentif seperti pembebasan membayar pajak. Pernyataan ini menanggapi rencana Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang ingin mengejar pajak dari orang-orang yang terkenal di jejaring sosial seperti Instagram daselengkapnya
Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggugat Undang Undang Tax Amnesty (UU TA) atau Undang-Undang Pengampunan Pajak. YSK akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berencana membentuk wilayah surga pajak (tax haven) di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik ‎dana warga negara Indonesia (WNI) yang masih parkir di luar negeri. ‎Tax haven sendiri merupakan sebutan bagi negara di dunia yang memberikan tarif pajak rendah, bahkan sampai 0% demi menarik perusahaan asing untuk menyimpan uang di negara tersebut, danselengkapnya
Pemerintah belum bersikap terhadap rencana gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang akan dilayangkan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa beleid itu bertujuan untuk kepentingan negara.selengkapnya
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo menyambut gembira kebijakan penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5 persen oleh pemerintah. Braman mengatakan keputusan tersebut sebagai buah dari perjuangan selama dua tahun terakhir.selengkapnya
UU Tax Amnesty akan digugat oleh Yayasan Satu Keadilan bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Terdapat sedikitnya 21 alasan bagi SPRI untuk dapat segera menggugat UU yang baru saja disahkan pada akhir bulan Juni ini.selengkapnya
Pemerintah rencananya akan melanjutkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk periode II dan III. Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Jakarta, 24 Oktober 2016, menilai dilaksanakannya kebijakan ini tidak lepas dari adanya kepercayaan rakyat, terbukti dari hasil yang dicapai pada periode I.selengkapnya
Di balik kesuksesan pencapaian program pengampunan pajak (tax amnesty), ada perjuangan dari para pegawai pajak. Program tersebut menguras tenaga dan pikiran para fiskus, terutama menjelang akhir periode karena peserta tax amnesty bisa mencapai 2.000 wajib pajak (WP).selengkapnya
Dari seluruh undang-undang yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, UU Tax Amnesty bisa jadi layak disebut produk hukum yang prosesnya tercepat. Anggota Komisi VI asal Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah "Oneng" Pitaloka menyebut UU Tax Amnesty layak masuk MURI (Musium Rekor Indonesia).selengkapnya
Penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kembali diragukan akan kelar tepat waktu. Pasalnya partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini. Politisi PDI-P yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty Hendrawan Supratikno berharap, beleid ini menghasilkan kebijakan yang kredibel.selengkapnya
Pemerintah berupaya merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar dapat disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/6) besok. Sebagian besar fraksi sudah sepakat dengan pemerintah, namun PDI Perjuangan masih mempersoalkan besaran tarif tebusan dan jangka waktu program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya
Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketiselengkapnya
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro malam ini menghadiri opening ceremony sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB). Dalam sambutannya, Bambang sempat berkeluh kesah mengenai proyek infrastuktur hingga perjuangan pajak di Indonesia. "Serangkaian paket kebijakan juga telah diterbitkan, kita juga akan mencari sumber pendanaan lain untuk memperkuat belanja anggaran," kata Bambang dalam acaraselengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya