Pemerintah siap Membela UU Tax Amnesty di MKPemerintah siap Membela UU Tax Amnesty di MKSelasa 12 Jul 2016 19:56Administratordibaca 661 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatakan, akan menghadapi segala tentangan atas pengesahan UU Pengampunan Pajak. Termasuk terhadap uji materi yang dilakukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).selengkapnya

 Bakal Dikenakan Pajak 3%, LCGC Bisa Sepi PeminatBakal Dikenakan Pajak 3%, LCGC Bisa Sepi PeminatJumat 22 Mar 2019 09:54Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua Kategori

Pada wacana skema harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang kini sedang dikaji membuat program Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Low Cost Green Car (LCGC) tak lagi istimewa. Hal itu bakal pindah ke program pemerintah yang lain yakni Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).selengkapnya

 Bertemu Presiden, PDIP Dukung Penuh RUU Tax AmnestyBertemu Presiden, PDIP Dukung Penuh RUU Tax AmnestySelasa 28 Jun 2016 10:38Administratordibaca 687 kaliSemua Kategori

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. PDIP telah menyampaikan hal ini langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

 MK Gelar Sidang Pendahuluan Amnesti PajakMK Gelar Sidang Pendahuluan Amnesti PajakRabu 27 Jul 2016 13:41Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terkait dengan uji materi Undang Undang Amnesti Pajak yang diajukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan dua orang warga Indonesia.selengkapnya

 Tax Amensty Diklaim Sebagai Kebijakan Pro Kepentingan NasionalTax Amensty Diklaim Sebagai Kebijakan Pro Kepentingan NasionalSenin 25 Jul 2016 15:22Administratordibaca 659 kaliSemua Kategori

Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) hanya mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang memiliki kepercayaan tinggi. Sebab pro dan kontra atas rencana kebijakan ini sudah dipastikan akan cukup tinggi.selengkapnya

 Tersandung Panama Papers, 22 Orang Kaya Inggris DiselidikiTersandung Panama Papers, 22 Orang Kaya Inggris DiselidikiKamis 10 Nov 2016 13:22Administratordibaca 789 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Inggris (HM Revenue and Customs/HMRC) dikabarkan tengah mengawasi 43 individu dengan kekayaan tertinggi terkait skandal Panama Papers. Lebih dari 30 individu dan perusahaan akan menghadapi tuntutan pidana atas dugaan penggelapan pajak setelah bocornya data pengelola investasi asal Panama yakni Mossack Fonseca yang dikenal dengan sebutan Panama Papers.selengkapnya

 Pajak Barang Mewah Tidak Jadi Masalah Bagi Pemilik MogePajak Barang Mewah Tidak Jadi Masalah Bagi Pemilik MogeSelasa 19 Feb 2019 14:58Ridha Anantidibaca 945 kaliSemua Kategori

Motor Besar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Moge termasuk dalam barang mewah yang wajib membayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Tujuan diberlakukan pajak ini adalah menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi (Pasal 5 Ayat (1) UU PPN dan PPnBM).selengkapnya

 Dikejar DJP Soal Pajak, Selebgram Dibela Kemenkop UKMDikejar DJP Soal Pajak, Selebgram Dibela Kemenkop UKMSabtu 15 Okt 2016 10:31Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menilai selebgram -sebutan untuk orang yang terkenal di Instagram- sebagai generasi kreatif,sehingga menurutnya pemerintah perlu memberikan insentif seperti pembebasan membayar pajak. Pernyataan ini menanggapi rencana Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang ingin mengejar pajak dari orang-orang yang terkenal di jejaring sosial seperti Instagram daselengkapnya

 YSK Gugat UU Tax AmnestyYSK Gugat UU Tax AmnestyAhad 10 Jul 2016 10:06Administratordibaca 1174 kaliSemua Kategori

Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggugat Undang Undang Tax Amnesty (UU TA) atau Undang-Undang Pengampunan Pajak. YSK akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Tarik Dana WNI di Luar Negeri, Menkeu Akan Bentuk Surga Pajak di IndonesiaTarik Dana WNI di Luar Negeri, Menkeu Akan Bentuk Surga Pajak di IndonesiaSelasa 21 Jun 2016 10:44Administratordibaca 1816 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berencana membentuk wilayah surga pajak (tax haven) di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik ‎dana warga negara Indonesia (WNI) yang masih parkir di luar negeri. ‎Tax haven sendiri merupakan sebutan bagi negara di dunia yang memberikan tarif pajak rendah, bahkan sampai 0% demi menarik perusahaan asing untuk menyimpan uang di negara tersebut, danselengkapnya

 Pemerintah Peringatkan Rencana Gugatan UU Tax AmnestyPemerintah Peringatkan Rencana Gugatan UU Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 13:12Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum bersikap terhadap rencana gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang akan dilayangkan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa beleid itu bertujuan untuk kepentingan negara.selengkapnya

 Penurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaPenurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaKamis 28 Jun 2018 15:02Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo menyambut gembira kebijakan penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5 persen oleh pemerintah. Braman mengatakan keputusan tersebut sebagai buah dari perjuangan selama dua tahun terakhir.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Yang Gugat UU Tax Amnesty, SPT Udah Benar?Dirjen Pajak: Yang Gugat UU Tax Amnesty, SPT Udah Benar?Selasa 12 Jul 2016 12:28Administratordibaca 1478 kaliSemua Kategori

UU Tax Amnesty akan digugat oleh Yayasan Satu Keadilan bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Terdapat sedikitnya 21 alasan bagi SPRI untuk dapat segera menggugat UU yang baru saja disahkan pada akhir bulan Juni ini.selengkapnya

 Kepercayaan Rakyat Dorong Kebijakan Tax AmnestyKepercayaan Rakyat Dorong Kebijakan Tax AmnestySenin 24 Okt 2016 14:34Administratordibaca 649 kaliSemua Kategori

Pemerintah rencananya akan melanjutkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk periode II dan III. Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Jakarta, 24 Oktober 2016, menilai dilaksanakannya kebijakan ini tidak lepas dari adanya kepercayaan rakyat, terbukti dari hasil yang dicapai pada periode I.selengkapnya

 Pengorbanan Petugas Pajak demi Suksesnya Tax AmnestyPengorbanan Petugas Pajak demi Suksesnya Tax AmnestyAhad 16 Okt 2016 14:14Administratordibaca 765 kaliSemua Kategori

Di balik kesuksesan pencapaian program pengampunan pajak (tax amnesty), ada perjuangan dari para pegawai pajak. Program tersebut menguras tenaga dan pikiran para fiskus, terutama menjelang akhir periode karena peserta tax amnesty bisa mencapai 2.000 wajib pajak (WP).selengkapnya

 PDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanPDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanRabu 29 Jun 2016 14:44Administratordibaca 1056 kaliSemua Kategori

Dari seluruh undang-undang yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, UU Tax Amnesty bisa jadi layak disebut produk hukum yang prosesnya tercepat. Anggota Komisi VI asal Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah "Oneng" Pitaloka menyebut UU Tax Amnesty layak masuk MURI (Musium Rekor Indonesia).selengkapnya

 Fraksi PDI-P masih Keberatan Tarif Tax AmnestyFraksi PDI-P masih Keberatan Tarif Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 20:36Administratordibaca 883 kaliSemua Kategori

Penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kembali diragukan akan kelar tepat waktu. Pasalnya partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini. Politisi PDI-P yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty Hendrawan Supratikno berharap, beleid ini menghasilkan kebijakan yang kredibel.selengkapnya

 Mayoritas Fraksi Sepakat, PDIP Minta Tarif Tax Amnesty Lebih BesarMayoritas Fraksi Sepakat, PDIP Minta Tarif Tax Amnesty Lebih BesarSelasa 28 Jun 2016 09:49Administratordibaca 654 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar dapat disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/6) besok. Sebagian besar fraksi sudah sepakat dengan pemerintah, namun PDI Perjuangan masih mempersoalkan besaran tarif tebusan dan jangka waktu program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 DPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluDPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluJumat 5 Ags 2016 15:02Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketiselengkapnya

 Di Hadapan Anggota IDB, Menkeu Curhat Sulitnya Capai Penerimaan PajakDi Hadapan Anggota IDB, Menkeu Curhat Sulitnya Capai Penerimaan PajakRabu 18 Mei 2016 12:03Administratordibaca 558 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro malam ini menghadiri opening ceremony sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB). Dalam sambutannya, Bambang sempat berkeluh kesah mengenai proyek infrastuktur hingga perjuangan pajak di Indonesia. "Serangkaian paket kebijakan juga telah diterbitkan, kita juga akan mencari sumber pendanaan lain untuk memperkuat belanja anggaran," kata Bambang dalam acaraselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :