Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Senin 6 Ags 2018 13:31Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III sampai dengan Juli 2018 baru mencapai 43% dari target penerimaan sebesar Rp31,5 triliun yang dipicu masih lesunya bisnis industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEKantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEJumat 12 Apr 2019 13:54Ridha Anantidibaca 901 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim II menerbitkan izin pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pertama kepada PT Adiputro Wirasejati, perusahaan yang bergerak di bidang industri karoseri bus. Hal ini terjadi setelah PT Adiputro Wirasejati memaparkan proses bisnis di Kanwil Bea Cukai Jatim II pada 9 April lalu.selengkapnya

 Tak Lapor Dana Repatriasi, Izin Bank Bakal DicabutTak Lapor Dana Repatriasi, Izin Bank Bakal DicabutRabu 7 Sep 2016 18:08Administratordibaca 623 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bank persepsi wajib melaporkan pergerakan dana repatriasi yang diterimanya dalam program pengampunan pajak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka bank bisa terkena sanksi, termasuk pencabutan izin sebagai gateway atau pintu masuk dana tax amnesty itu.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng dan DIY Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan BerikatBea Cukai Jateng dan DIY Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan BerikatSelasa 16 Apr 2019 13:55Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 KPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 RibuKPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 RibuSenin 28 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif geram dengan indikasi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Syarif menyebut korupsi pada sektor itu sudah menjadi-jadi dan kerap terulang.selengkapnya

 Izin di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Jam Demi Genjot EksporIzin di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Jam Demi Genjot EksporKamis 29 Nov 2018 14:02Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengubah wajah (rebranding) kawasan berikat. Sebagai kawasan pendukung kegiatan ekspor, kawasan berikat harus memberi kemudahan buat pelaku ekspor.selengkapnya

 Karangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruKarangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruRabu 30 Mei 2018 09:06Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Bupati Karangasem I Gusti Mas Sumatri menyatakan bakal mengeluarkan peraturan bupati agar pengusaha Galian C di daerahnya bisa beroperasi kembali.selengkapnya

 LKM Berbadan Hukum Minim, OJK: Takut Terpantau PajakLKM Berbadan Hukum Minim, OJK: Takut Terpantau PajakKamis 15 Sep 2016 12:13Administratordibaca 1109 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menilai minimnya jumlah lembaga keuangan mikro atau LKM yang berbadan hukum lantaran khawatir jadi sasaran pajak dan belum siap keterbukaan laporan.selengkapnya

 DJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakDJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakJumat 3 Jun 2016 13:31Administratordibaca 1440 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II mengantongi nama-nama baru pengemplang pajak di Jateng yang layak untuk dilakukan penyanderaan (gijzeling). Namun, untuk penyanderaan masih menunggu izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiani, mengatakan DJP Jateng membawahi sebanyak 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Rata-rata dari 12 KPPselengkapnya

 Freeport Ogah Keluar dari IndonesiaFreeport Ogah Keluar dari IndonesiaRabu 1 Mar 2017 11:17Ajeng Widyadibaca 1109 kaliSemua Kategori

Induk PT Freeport Indonesia, Freeport McMoRan Inc menegaskan tetap beroperasi di Indonesia. Kendati belum ada kesepakatan dengan pemerintah RI terkait izin.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng beri izin kawasan berikat untuk perusahaan asal KorselBea Cukai Jateng beri izin kawasan berikat untuk perusahaan asal KorselJumat 31 Jan 2020 10:28Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Terus berpartisipasi dalam peningkatan investasi dan ekspor, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jateng DIY kembali memberikan fasilitas fiskal berupa perizinan kawasan berikat, pada Kamis (23/1) lalu.selengkapnya

 Bea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatBea Cukai Jateng Tambah Penerima Fasilitas BerikatKamis 18 Apr 2019 09:25Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksaan Peraturan Presdien Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelakasanaan Berusaha.selengkapnya

 Menkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalMenkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalSelasa 16 Apr 2019 13:48Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 Bea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatBea Cukai sebut kawasan berikat di Jawa Tengah terus meningkatJumat 29 Mar 2019 09:58Ridha Anantidibaca 774 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan kawasan berikat (KB) terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan berbagai insentif yang diberikan mulai dari penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) dan tidak dipungut PPh Impor.selengkapnya

 Regulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKRegulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKJumat 10 Ags 2018 10:39Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hasil perubahan dari Kontrak Karya (KK) kini mendapatkan angin segar berupa jaminan dan kepastian soal kewajiban keuangan kepada negara.selengkapnya

 Dua Perusahaan Perkebunan Peroleh Diskon PajakDua Perusahaan Perkebunan Peroleh Diskon PajakSenin 10 Okt 2016 14:58Admindibaca 725 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyetujui pemberian insentif fiskal dalam bentuk diskon pajak (tax allowance) kepada dua perusahaan perkebunan, yaitu PT Sukses Mantap Sejahtera yang bergerak di bidang pabrik gula dan PT Permata Hijau Palm Oleo untuk pabrik oleochemical.selengkapnya

 Rebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporRebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporKamis 29 Nov 2018 13:38Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Untuk mempermudah legal ekspor-impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan Rebranding Kawasan Berikat. Itu merupakan wilayah bisnis-ekspor impor yang terdiri berbagai sektor bisnis yang dipusatkan dalam suatu kawasan seperti di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.selengkapnya

 Genjot ekspor, begini cara Bea Cukai `rebranding` kawasan berikatGenjot ekspor, begini cara Bea Cukai `rebranding` kawasan berikatKamis 29 Nov 2018 09:39Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 1.016,52 triliun per akhir Oktober atau 71,39% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Ini artinya, target pajak masih kurang Rp 407,48 triliun.selengkapnya

 Kanwil Bea Cukai Kalbagsel Terbitkan SKEP Fasilitas Kawasan BerikatKanwil Bea Cukai Kalbagsel Terbitkan SKEP Fasilitas Kawasan BerikatSenin 9 Jul 2018 14:04Ridha Anantidibaca 2112 kaliSemua Kategori

Setelah PT Citra Borneo Utama (CBU) melaksanakan presentasi proses bisnisnya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan beserta para pejabat eselon III, Kepala Kanwil langsung memberikan izin fasilitas Kawasan Berikat kepada PT CBU, Kamis (5/7). Izin Kawasan Berikat ini diberikan dalam kurun waktu kurang dari 1 jam sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.selengkapnya

 Ada Bank Asing di TA, Anak Buah Prabowo KritikAda Bank Asing di TA, Anak Buah Prabowo KritikSabtu 23 Jul 2016 20:06Administratordibaca 1074 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan heran dengan keputusan pemerintah melibatkan bank asing dalam menampung dana tax amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :