Diskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiDiskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiSelasa 16 Jul 2019 14:50Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara mengharapkan kebijakan potongan pajak super atau super tax deduction mampu memperbanyak aktivitas riset, sehingga dapat meningkatkan inovasi di Tanah Air.selengkapnya

 Jika Tax Amnesty Gagal, Pemerintah Harus Potong BelanjaJika Tax Amnesty Gagal, Pemerintah Harus Potong BelanjaJumat 29 Jul 2016 13:49Administratordibaca 1145 kaliSemua Kategori

Jika program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak berhasil, pemerintah harus kembali memotong anggaran belanja untuk mengamankan defisit anggaran di level maksimal 3% dari pendapatan domestik bruto (PDB).selengkapnya

 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanKamis 6 Jul 2017 11:31Ajeng Widyadibaca 17418 kaliSemua Kategori

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

 Genjot Produktivitas Manufaktur Lewat SDM dan Potongan Pajak SuperGenjot Produktivitas Manufaktur Lewat SDM dan Potongan Pajak SuperSelasa 23 Jul 2019 11:41Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Produktivitas di sektor industri manufaktur terus digenjot agar dapat mengisi pasar ekspor. Dengan upaya tersebut, ditargetkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional semakin meningkat.selengkapnya

 Aturan Turunan PP Insentif Pajak Vokasi & Riset Terbit Pekan DepanAturan Turunan PP Insentif Pajak Vokasi & Riset Terbit Pekan DepanKamis 11 Jul 2019 10:01Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pihaknya bakal menyelesaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 tentang Perubahan PP No.94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan dalam waktu 1 minggu kedepan.selengkapnya

 Sri Mulyani Optimistis Regulasi Insentif Pajak Jumbo Segera DirilisSri Mulyani Optimistis Regulasi Insentif Pajak Jumbo Segera DirilisRabu 19 Jun 2019 11:31Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, draf kebijakan terkait insentif pajak jumbo atau super deduction tax sudah ditandatangani oleh menteri terkait. Karena itu, ia optimistis regulasi perihal insentif pajak ini bakal segera dirilis.Sepengetahuannya, draf kebijakan tersebut sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo. "Seharusnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasutselengkapnya

 Pemerintah Beri Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri PionirPemerintah Beri Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri PionirSenin 3 Des 2018 14:02Ridha Anantidibaca 736 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 26 November 2018.selengkapnya

 PMK baru tax holiday sudah terbit, ini isinyaPMK baru tax holiday sudah terbit, ini isinyaSenin 9 Apr 2018 09:29Ridha Anantidibaca 967 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).selengkapnya

 Kalah dari Tokelau dan Samoa, Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah Se-Asia PasifikKalah dari Tokelau dan Samoa, Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah Se-Asia PasifikJumat 24 Jul 2020 14:41Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Rasio pajak Indonesia lagi-lagi menempati posisi paling buncit dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.selengkapnya

 Perusahaan Wajib Lapor Dokumen Transfer Pricing ke Pajak hingga Akhir April IniPerusahaan Wajib Lapor Dokumen Transfer Pricing ke Pajak hingga Akhir April IniSenin 16 Apr 2018 14:24Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan telah meluncurkan sistem pelaporan elektronik melalui portal DJP Online yang dapat diakses ke alamat email https://djponline.pajak.go.id. Portal ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan mengenai penyampaian laporan per negara (country-by-country/cbc report) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016.selengkapnya

 DJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan per NegaraDJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan per NegaraSenin 16 Apr 2018 11:14Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Guna melaksanakan ketentuan mengenai penyampaian laporan per negara (country-bycountry report) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sistem pelaporan elektronik melalui portal DJP Online.selengkapnya

 DJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan NegaraDJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan NegaraSenin 16 Apr 2018 10:57Ridha Anantidibaca 1023 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluncurkan sistem pelaporan elektronik per negara (CbC report) melalui portal online untuk mendukung pelaksanaan penanganan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (BEPS) serta mendorong transparansi Wajib Pajak dalam transaksi afiliasi.selengkapnya

 Tangkal transfer pricing, Ditjen Pajak gunakan sistem pelaporan elektronikTangkal transfer pricing, Ditjen Pajak gunakan sistem pelaporan elektronikSenin 16 Apr 2018 10:11Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung pelaporan pajak anak usaha korporasi global, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah meluncurkan sistem pelaporan elektronik melalui portal DJP Online.selengkapnya

 Wajib Pajak Sektor Tambang yang Ikut Tax Amnesty Cuma 16 PersenWajib Pajak Sektor Tambang yang Ikut Tax Amnesty Cuma 16 PersenJumat 28 Okt 2016 14:05Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Partisipasi dari pekerja di sektor tambang serta minyak dan gas (migas) dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih sangat minim. Hal tersebut terbukti dari data surat pernyataan harga program tax amensty yang tidak sebesar wajib pajak di sektor tambang dan migas yang terdaftar.selengkapnya

 Sektor Jasa Keuangan Dapat Insentif Pajak Paling BesarSektor Jasa Keuangan Dapat Insentif Pajak Paling BesarJumat 24 Ags 2018 10:01Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Sektor jasa keuangan menjadi sektor yang belanja pajak atau tax expenditures-nya paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.selengkapnya

 Shortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarShortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarSenin 16 Des 2019 13:11Ridha Anantidibaca 822 kaliSemua Kategori

Semangat dan tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak boleh saja besar. Namun apa daya, semangat tekad yang besar tersebut tak sebanding dengan hasil yang didapat.selengkapnya

 Begini Cara Memanfaatkan PPh Final 0,5% untuk UMKMBegini Cara Memanfaatkan PPh Final 0,5% untuk UMKMSenin 13 Ags 2018 09:11Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus menggalakkan sosialisasi mengenai implementasi PPh final 0,5% bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Walaupun sebenarnya aturan ini telah banyak diulas dan dibicarakan oleh banyak pihak, tetapi tak jarang masih ada wajib pajak atau pihak-pihak tertentu yang bertanya mengenai implementasi kebijakan tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani : Penyesuaian APBNP Jadi Langkah AwalSri Mulyani : Penyesuaian APBNP Jadi Langkah AwalSabtu 6 Ags 2016 10:47Administratordibaca 552 kaliSemua Kategori

Penyesuaian postur APBNP 2016 yang sedang disusun diyakini mampu memberikan kepercayaan diri investor swasta, sehingga mampu mendorong perekonomian hingga akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mamandang perlambatan pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal II/2016 merupakan cermin dari masih belum percaya dirinya sektor swata.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceDitjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceJumat 6 Des 2019 10:19Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas cakupan fasilitas insentif pajak yakni Tax Allowance sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019. Hal ini sebagai upaya mendorong penanaman modal langsung, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu.selengkapnya

 Ini Dia Poin Penting Persyaratan Insentif Vokasi dan RisetIni Dia Poin Penting Persyaratan Insentif Vokasi dan RisetJumat 2 Ags 2019 11:03Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mematangkan aturan turunan PP No.45/2019 terkait mekanisme pemberian insentif bagi pelaku usaha padat karya, vokasi, serta riset dan perkembangan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :