Produk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturProduk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturJumat 1 Mar 2019 16:13Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia diharapkan segera merumuskan regulasi khusus dan mengatur secara jelas tentang produk tembakau alternatif untuk mengurangi asumsi yang simpang siur di masyarakat terkait profil produk dan tingkat risiko penggunaannya.selengkapnya

 Pengenaan Cukai Plastik Tak Efektif Turunkan Konsumsi KresekPengenaan Cukai Plastik Tak Efektif Turunkan Konsumsi KresekKamis 20 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 664 kaliSemua Kategori

Pengenaan cukai plastik sampai saat ini masih menimbulkan polemik. Di satu sisi pemerintah bertekad untuk secepatnya menerapkannya, di sisi lain masih ada penolakan terhadap kebijakan tersebut.selengkapnya

 Pengusaha Minta Ditjen Pajak Tak Pandang Bulu dalam Penegakan HukumPengusaha Minta Ditjen Pajak Tak Pandang Bulu dalam Penegakan HukumJumat 14 Des 2018 12:58Ridha Anantidibaca 730 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha meminta Ditjen Pajak untuk konsisten melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak patuh.selengkapnya

 Mahasiswa ITS Ciptakan Aplikasi Permudah Bayar Pajak ReklameMahasiswa ITS Ciptakan Aplikasi Permudah Bayar Pajak ReklameSelasa 10 Apr 2018 13:57Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Peningkatan jumlah reklame, khususnya di wilayah Surabaya, kerap menimbulkan permasalahan baru. Pasalnya, hal ini seringkali tidak diimbangi dengan pajak pemasukan reklame ke pemerintah. Beranjak dari masalah tersebut, tiga mahasiswa dari Departemen Teknik Komputer ITS menciptakan aplikasi Siklame sebagai solusinya.selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruPengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 11:47Ridha Anantidibaca 926 kaliSemua Kategori

Ketidaksiapan para pelaku usaha dalam menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak elektronik (e-fatktur), menjadi salah satu alasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunda kebijakan e-faktur.selengkapnya

 Jual Beli di Medsos Mau Kena Pajak, Apa Kata Pebisnis Mainan?Jual Beli di Medsos Mau Kena Pajak, Apa Kata Pebisnis Mainan?Senin 26 Feb 2018 09:44Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak berniat menarik pajak dari transaksi jual beli lewat media sosial seperti Facebook dan Instagram, selain menarik pajak dari transaksi marketplace e-commerce. Rencana ini pun menimbulkan beragam reaksi, termasuk dari kolektor sekaligus pebisnis mainan.selengkapnya

 Reformasi pajak terancam mandekReformasi pajak terancam mandekRabu 14 Feb 2018 13:46Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Setahun program amnesti pajak berlalu, reformasi perpajakan yang dijanjikan pemerintah belum banyak terdengar gaungnya. Padahal, reformasi pajak ini penting untuk menjangkau potensi pajak secara lebih luas.selengkapnya

 Ditjen Pajak Intip Data Kartu Kredit Nasabah, Ini Reaksi BankirDitjen Pajak Intip Data Kartu Kredit Nasabah, Ini Reaksi BankirRabu 7 Feb 2018 15:47Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sudah menerbitkan aturan wajib lapor data tagihan kartu kredit nasabah minimal Rp 1 miliar setahun bagi perbankan. Hal ini menimbulkan reaksi dari para bankir.selengkapnya

 Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraWajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraSelasa 6 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia.selengkapnya

 Sosialisasi minim, akar pro-kontra beleid perpajakanSosialisasi minim, akar pro-kontra beleid perpajakanJumat 26 Jan 2018 13:43Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

KETIDAKTAHUAN terhadap aturan pemerintah menjadi akar masalah yang belakangan ini ramai di media sosial. Seharusnya polemik tidak perlu terjadi jika pemerintah melakukan sosialisasi kebijakannya dengan benar.selengkapnya

 Penerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian HukumPenerapan PMK 165 Perlu Berikan Kepastian HukumRabu 29 Nov 2017 09:49Ridha Anantidibaca 1896 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas penghapusan denda pajak dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017. Ada kekhawatiran program ini dapat menimbulkan permasalaham hukum di kemudian hari.selengkapnya

 Pengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerPengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerRabu 12 Okt 2016 14:04Admindibaca 520 kaliSemua Kategori

Kata pakar Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini, , Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah meninjau kembali rencana revisi PP nomor 52/2000 dan PP nomor 23/2000 tentang berbagi jaringan dan tarif interkoneksi.selengkapnya

 Ada Potensi Pajak Baru dari Tax AmnestyAda Potensi Pajak Baru dari Tax AmnestyKamis 6 Okt 2016 21:48Administratordibaca 857 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyisir potensi penambahan objek pajak baru dari hasil pelaporan harta amnesti pajak. Ditjen Pajak berharap hasil amnesti pajak akan memperluas basis pajak mulai tahun depan, sehingga potensi penerimaan pajak meningkat.selengkapnya

 OJK Jamin Dana Repatrisi Tak Picu Gejolak di Pasar KeuanganOJK Jamin Dana Repatrisi Tak Picu Gejolak di Pasar KeuanganSelasa 16 Ags 2016 07:47Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis aliran dana repatriasi dalam program tax amensty (pengampunan pajak) tak menimbulkan bubble atau ketidakwajaran di pasar keuangan. Pemerintah telah menyiapkan banyak pintu masuk ataugateway untuk menampung dana tersebut sehingga potensi bubble bisa diminimalisir.selengkapnya

 Fadli Zon Pesimis UU Pengampunan Pajak Akan EfektifFadli Zon Pesimis UU Pengampunan Pajak Akan EfektifRabu 29 Jun 2016 21:34Administratordibaca 955 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menengarai pelaksanaan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty tidak akan berjalan efektif. Sebab, sejak awal pembahasan RUU Tax Amnesty telah menimbulkan polemik di publik. "Apakah ini memang menjadi lahan yang terbaik untuk mendapatkan dana yang diharapkan bisa masuk seperti yang diharapkan pemerintah dalam hal ini presiden atau ekspektasi pemerintah terlalu tinggi,selengkapnya

 Dorong kesepakatan dengan DPR, Sri Mulyani jelaskan pentingnya cukai plastikDorong kesepakatan dengan DPR, Sri Mulyani jelaskan pentingnya cukai plastikKamis 20 Feb 2020 08:45Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Pembahasan tentang rencana pengenaan cukai terhadap kantong plastik telah bergulir cukup lama. Di hadapan anggota Komisi XI DPRRI periode 2019-2024, hari ini, Rabu (19/2), Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mendorong rencana tersebut untuk segera diputuskan.selengkapnya

 Google, Facebook dan Amazon bersaksi di sidang pajak digital PrancisGoogle, Facebook dan Amazon bersaksi di sidang pajak digital PrancisRabu 14 Ags 2019 16:10Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Perusahaan- perusahaan teknologi seperti Google, Facebook Inc dan Amazon Inc mulai menghadapi sidang pajak layanan digital Prancis. Seperti diberitakan Reuters, ketiga perusahaan itu mulai bersaksi dalam sidang.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Tingkatkan Sumber Pendapatan PajakPemerintah Perlu Tingkatkan Sumber Pendapatan PajakRabu 10 Jul 2019 11:27Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, mengatakan kondisi keuangan negara saat ini berjalan normal sehingga masyarakat diminta tak khawatir. Namun Pemerintah diminta menggali dan memperluas sumber pendapatan salah satunya melalui pajak.selengkapnya

 Insentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonInsentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonRabu 13 Mar 2019 09:39Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tak ideal mengurangi emisi karbon.selengkapnya

 Penjelasan Sri Mulyani soal Pajak E-Commerce yang DiributkanPenjelasan Sri Mulyani soal Pajak E-Commerce yang DiributkanJumat 18 Jan 2019 14:21Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan penjelasan terkait peraturan tersebutselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :