Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Selasa 2 Jan 2018 10:15Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% di awal 2018. Kebijakan ini bakal berimbas ke ongkos ibadah Haji dan Umrah.selengkapnya

 Raup Hampir Rp 100 Triliun dari Tax Amnesty, Sri Mulyani TerharuRaup Hampir Rp 100 Triliun dari Tax Amnesty, Sri Mulyani TerharuSenin 3 Okt 2016 08:22Administratordibaca 595 kaliSemua Kategori

Periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) baru saja berlalu. Jumlah penyertaan atau pelaporan harta mendekati Rp 4.000 triliun, sedangkan perolehan dana tebusan sudah hampir Rp 100 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku terharu oleh pencapaian tersebut.selengkapnya

 Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahSenin 5 Des 2016 09:58Ajeng Widyadibaca 460 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

 Menag imbau travel umrah tak asal naikkan biayaMenag imbau travel umrah tak asal naikkan biayaJumat 5 Jan 2018 12:11Ridha Anantidibaca 1335 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% terhitung 1 Januari 2018. Kebijakan baru ini diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga paket umrah.selengkapnya

 KPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaKPK Tahan 3 Tersangka Pemerasan Pajak PT EDMI IndonesiaSelasa 17 Mei 2016 16:35Administratordibaca 1763 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya

 Tebusan periode dua pengampunan pajak tidak spektakulerTebusan periode dua pengampunan pajak tidak spektakulerKamis 29 Des 2016 09:30Ajeng Widyadibaca 953 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, pencapaian uang tebusan pada periode dua pengampunan pajak alias amnesti pajak tidak terlalu spektakuler seperti realisasi periode satu yang sempat mencapai kisaran Rp97,2 triliun.selengkapnya

 Keuntungan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Lebih AwalKeuntungan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Lebih AwalSelasa 9 Ags 2016 13:28Administratordibaca 709 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menegaskan. langkah Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bagi wajib pajak yang menyimpan aset hartanya di luar negeri dipastikan terserap sesuai portofolio yang tengah disiapkan. Jokowi menyebutkan, portofolio aset tersebut di antaranya bursa, reksadana, industri keuangan, dana pensiun, dan asuransi.selengkapnya

 Setya Novanto Pindahkan Misbakhun ke Komisi Pajak dan Keuangan DPRSetya Novanto Pindahkan Misbakhun ke Komisi Pajak dan Keuangan DPRKamis 16 Jun 2016 15:07Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Fraksi Partai Golkar kembali merotasi anggotanya. Kali ini, dua anggota FPG DPR bertukar posisi. Ketua FPG Setya Novanto melalui surat bernomor SJ.00 832/FPG/DPRRI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 memindah M Misbakhun dari Komisi II ke Komisi XI DPR. Dalam surat yang sama, FPG menggeser M Nur Purnamasidi dari Komisi XI ke Komisi II.selengkapnya

 Repatriasi modal bukan pilihan utama pemilik danaRepatriasi modal bukan pilihan utama pemilik danaKamis 29 Des 2016 09:39Ajeng Widyadibaca 527 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, repatriasi modal dari luar negeri bukan merupakan opsi utama bagi para pemilik dana peserta program pengampunan pajak, karena kurang ekonomis dari segi biaya.selengkapnya

 Kemenkeu: Bea Cukai Tumbuh 119,05%Kemenkeu: Bea Cukai Tumbuh 119,05%Kamis 21 Mar 2019 11:16Ridha Anantidibaca 293 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai (bea cukai) sampai dengan bulan lalu 2019 tumbuh 119,05% (yoy), atau sebesar Rp16,39 triliun. Meski positif, ternyata angka ini baru 7,85% dari total target penerimaan bea cukai sebesar Rp208,82 triliun.selengkapnya

 Kemenkeu: Aturan e-Commerce Bukan untuk Kejar Penerimaan PajakKemenkeu: Aturan e-Commerce Bukan untuk Kejar Penerimaan PajakSelasa 15 Jan 2019 11:04Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah bertemu para pelaku e-Commerce yang tergabung dalam idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia) guna membahas implementasi peraturan menteri keuangan (PMK) tentang perpajakan transaksi e-commerce atau toko online.selengkapnya

 Agustus, Realisasi Penerimaan Pajak Masih 39,71%Agustus, Realisasi Penerimaan Pajak Masih 39,71%Senin 15 Ags 2016 19:50Administratordibaca 1351 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak hingga minggu pertama Agustus 2016 baru sebesar Rp 538,17 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 77,5 triliun dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada Juni 2016 lalu.selengkapnya

 Sidak Menteri Susi Temukan Praktik Manipulasi KapalSidak Menteri Susi Temukan Praktik Manipulasi KapalJumat 3 Mar 2017 14:01Ajeng Widyadibaca 704 kaliSemua Kategori

Susi mencurigai, masih banyak kecurangan mark down ukuran kapal terjadi di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baruselengkapnya

 Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanSenin 5 Des 2016 10:55Ajeng Widyadibaca 906 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

 Dikritik Bank Dunia soal insentif pajak, begini tanggapan KemenkeuDikritik Bank Dunia soal insentif pajak, begini tanggapan KemenkeuJumat 6 Sep 2019 10:43Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons kritik Bank Dunia terkait langkah pemerintah menggelontorkan berbagai insentif perpajakan untuk menarik investasi, terutama investasi langsung asing (foreign direct investment) ke Indonesia.selengkapnya

 DJP Serahkan Penunggak Pajak ke Kejaksaan Negeri PontianakDJP Serahkan Penunggak Pajak ke Kejaksaan Negeri PontianakSenin 25 Jan 2016 11:42Administratordibaca 1297 kaliSemua Kategori

Tersangka berinisial YLT tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak. Ia diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) selama tahun pajak 2010. Nilai kerugian pada pendapatan negara atas pelanggaran ini mencapai Rp4,2 miliar.selengkapnya

 Pajak Progresif Lahan Tak Berlaku SurutPajak Progresif Lahan Tak Berlaku SurutSelasa 20 Ags 2019 14:01Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan aturan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu bidang. Aturan tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang akan disahkan September 2019.selengkapnya

 Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Pajak KertasKemenkeu Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Pajak KertasJumat 16 Ags 2019 14:41Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi dikabarkan telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menindaklanjuti tuntutan No Tax for Knowledge, khususnya bagi pajak kertas.selengkapnya

 PAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniPAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniSenin 19 Ags 2019 10:17Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) menunggu niat baik Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait permintaan relaksasi PPN bagi pembelian kertas dan penjualan media cetak.selengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraKPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraSelasa 14 Jun 2016 14:20Administratordibaca 3552 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :