Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jokowi Kerek Tarif STNK&BPKB, Negara Jatuh Miskin?Jumat 6 Jan 2017 10:43Ajeng Widyadibaca 779 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang kenaikan tarif STNK, BPBB dan TNKB sebesar 300%.selengkapnya

 Bali Naikkan Target Pajak Daerah Rp129 MiliarBali Naikkan Target Pajak Daerah Rp129 MiliarRabu 19 Sep 2018 11:30Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Bali menaikkan target pendapatan pajak daerah senilai Rp129 miliar karena optimisme terhadap tingkat penjualan kendaraan bermotor.selengkapnya

 Soal Pajak Sedan Turun, Tunggu Pengumuman PemerintahSoal Pajak Sedan Turun, Tunggu Pengumuman PemerintahKamis 24 Mei 2018 13:53Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana melakukan revisi pajak kendaraan bermotor jenis sedan. Mendengar rencana tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia sebagai asosiasi dari para agen resmi kendaraan di Indonesia menyatakan masih menunggu kebijakan pemerintah terkait revisi tersebut.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Baru 22,8%Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Baru 22,8%Selasa 27 Mar 2018 14:21Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun ini bisa mencapai Rp8 triliun.selengkapnya

 Triwulan I-2018, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sulsel Rp270 MiliarTriwulan I-2018, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sulsel Rp270 MiliarRabu 25 Apr 2018 10:53Ridha Anantidibaca 1012 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel mencatat adanya kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 9,65 persen pada triwulan pertama tahun ini jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.selengkapnya

 BPRD DKI : Pembebasan denda pajak kendaaan bermotor tak berefek ke pendapatan daerahBPRD DKI : Pembebasan denda pajak kendaaan bermotor tak berefek ke pendapatan daerahJumat 29 Jun 2018 09:57Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor bagi warga DKI Jakarta.selengkapnya

 22 Juni-21 Juli Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor22 Juni-21 Juli Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan BermotorKamis 28 Jun 2018 13:57Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-491 Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta membebaskan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlaku 22 Juni ini hingga 21 Juli mendatang.selengkapnya

 Pemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniPemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniSenin 3 Des 2018 14:56Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak di PademanganRatusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak di PademanganKamis 26 Jul 2018 11:13Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Ratusan kendaraan bermotor terjaring razia Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jalan HBR Motik, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (25/7). Razia ini dilaksanakan Unit Pelayanan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Kota Jakarta Utara dan Satlantas Wilayah Jakarta Utara.selengkapnya

 Kabar Gembira! Penghapusan Denda Bea Balik Nama DiperpanjangKabar Gembira! Penghapusan Denda Bea Balik Nama DiperpanjangJumat 21 Des 2018 10:57Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

 Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga Akhir TahunPenghapusan Denda Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga Akhir TahunRabu 19 Des 2018 10:50Ridha Anantidibaca 890 kaliSemua Kategori

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan ‎Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

 Sebulan Diberlakukan, Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan Rp14,54 MiliarSebulan Diberlakukan, Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan Rp14,54 MiliarKamis 29 Nov 2018 13:43Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor senilai Rp14,54 miliar selama sebulan pelaksanaan program pembebasan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.selengkapnya

 Sambut HUT Jakarta, Pemprov DKI Bebaskan Denda Pajak MotorSambut HUT Jakarta, Pemprov DKI Bebaskan Denda Pajak MotorKamis 28 Jun 2018 14:55Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam menyambut HUT ke-491 Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, denda pembayaran pajak kendaraan bermotor ditiadakan mulai 22 Juni hingga 21 Juli.selengkapnya

 Tunggakan Pajak Pemilik Mobil Mewah di Jakbar Capai Rp16,6 MTunggakan Pajak Pemilik Mobil Mewah di Jakbar Capai Rp16,6 MJumat 16 Nov 2018 11:07Ridha Anantidibaca 261 kaliSemua Kategori

Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) Jakarta Barat mencatat sebanyak 140 kendaraan mewah masih menunggak pujak. Khusus untuk mobil Roll Royce dan Ferrari tunggakan pajak mencapai Rp16,6 miliar.selengkapnya

 Jasa Raharja dukung penghapusan denda pajak kendaraan di NTTJasa Raharja dukung penghapusan denda pajak kendaraan di NTTRabu 7 Ags 2019 15:41Ridha Anantidibaca 896 kaliSemua Kategori

Kepala PT Jasa Raharja (Persero), Cabang Nusa Tenggara Timur, Pahlevi Bernawi Syarif, mendukung kebijakan pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor termasuk denda keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ).selengkapnya

 Perolehan pajak BBNKB Riau terbesar kedua di SumateraPerolehan pajak BBNKB Riau terbesar kedua di SumateraSenin 1 Apr 2019 16:03Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Perolehan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Riau sampai 15 Maret 2019 tercatat Rp159,6 miliar atau terbesar kedua di Sumatera, setelah Sumatera Utara (Sumut).selengkapnya

 Skema Pajak Mobil Mewah Diubah, Penerimaan Negara Jadi Berapa?Skema Pajak Mobil Mewah Diubah, Penerimaan Negara Jadi Berapa?Selasa 12 Mar 2019 14:38Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengubah skema pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM Kendaraan Bermotor Roda Empat. Skema itu pun tengah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI.selengkapnya

 Menkeu Jelaskan Manfaat Kenaikan Tarif STNKMenkeu Jelaskan Manfaat Kenaikan Tarif STNKRabu 4 Jan 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 1528 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan untuk memperbaiki pelayanan surat perizinan yang dilakukan Polri kepada masyarakat.selengkapnya

 Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Kamis 4 Apr 2019 15:48Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan suatu hal yang wajib kita bayarkan untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, itulah mengapa semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahPenghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahSenin 26 Nov 2018 13:41Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Rencana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dinilai berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari pajak. Hal ini lantaran pajak sepeda motor berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :