Soal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiSoal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiKamis 25 Okt 2018 11:23Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berencana menghapus kendaraan penunggak pajak dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Untuk itu, Pemprov DKI mengimbau kepada penunggak pajak kendaraan bermotor yang sudah lebih dari lima tahun agar segera melunasi kewajibannya.selengkapnya

 Dirjen Pajak Dukung Penuh Transparansi Perpajakan CalegDirjen Pajak Dukung Penuh Transparansi Perpajakan CalegJumat 14 Sep 2018 14:55Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendukung transparansi perpajakan calon legislatif dijadikan persyaratan bagi peserta pemilihan umum.selengkapnya

 Mobil mewah di DKI banyak tunggak pajak, pemilik bisa manfaatkan bebas denda pajakMobil mewah di DKI banyak tunggak pajak, pemilik bisa manfaatkan bebas denda pajakJumat 29 Jun 2018 09:54Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, sekitar 69% kendaraan mewah yang ada di DKI Jakarta belum melunasi pajak kendaraan.selengkapnya

 Pajak hotel masukkan Rp6,8 miliar triwulan pertamaPajak hotel masukkan Rp6,8 miliar triwulan pertamaRabu 11 Apr 2018 11:35Ridha Anantidibaca 1191 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPR) Manado, Harke Tulenan, mengatakan pajak hotel memasukkan Rp6,8 miliar pendapatan asli daerah pada triwulan pertama 2018.selengkapnya

 Kepatuhan Membayar Pajak Warga Semarang Baru 70%Kepatuhan Membayar Pajak Warga Semarang Baru 70%Rabu 14 Mar 2018 15:17Ridha Anantidibaca 1486 kaliSemua Kategori

Kepala Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang, Saryono mengatakan kepatuhan membayar pajak warga Kota Semarang baru mencapai 70%. Untuk itu, Bapenda Semarang akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak di tahun 2018 bisa mencapai 75% dari seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada.selengkapnya

 Bapenda Kota Semarang Targetkan Kepatuhan Pajak Mencapai 75%Bapenda Kota Semarang Targetkan Kepatuhan Pajak Mencapai 75%Selasa 13 Mar 2018 13:52Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan membayar pajak warga Kota Semarang baru mencapai 70%. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menargetkan kepatuhan membayar pajak untuk tahun ini bisa mencapai 75% dari seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada di Kota Semarang.selengkapnya

 Menyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan AniesMenyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan AniesSenin 29 Jan 2018 09:55Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "memaksa" para pemilik mobil mewah untuk taat bayar pajak dengan cara mengumumkan data tunggapan pajak di hadapan media.selengkapnya

 UMKM Yogyakarta Berharap Nikmati Dana RepatriasiUMKM Yogyakarta Berharap Nikmati Dana RepatriasiSenin 1 Ags 2016 07:13Administratordibaca 1071 kaliSemua Kategori

Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Daerah Istimewa Yogyakarta berharap kebijakan amnesti pajak menyasar sektor UMKM melalui dana repatriasi.selengkapnya

 Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahIni penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahKamis 8 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 845 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 723 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Insentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisInsentif Pajak Daerah Belum Jadi Kebutuhan PebisnisSenin 10 Feb 2020 08:49Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Insentif pajak daerah dinilai belum menjawab problem kemudahan berusaha di daerah. Sejalan, keterkaitan pajak daerah dengan layanan yang diberikan perlu diperbaiki.selengkapnya

 Basaria: Tuntut Pemerintah Berikan Fasilitas dari PajakBasaria: Tuntut Pemerintah Berikan Fasilitas dari PajakKamis 5 Des 2019 13:38Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bisa meningkatkan target pendapatan daerah dari hotel di tahun mendatang. Pasalnya, pendapatan di aspek tersebut berpotensi dapat naik hingga 10 persen.selengkapnya

 Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Selasa 8 Okt 2019 11:01Ridha Anantidibaca 656 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan untuk menaikkan pajak hiburan dari 25% menjadi 40%. Menurut dia, sangat dimungkinkan pajak hiburan dinaikkan sesuai permintaan dari parlemen Kebon Sirih.selengkapnya

 Dukung Keterbukaan Informasi, Bea Cukai Kepulauan Riau Luncurkan Aplikasi BEKENDukung Keterbukaan Informasi, Bea Cukai Kepulauan Riau Luncurkan Aplikasi BEKENSelasa 24 Sep 2019 08:58Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Telah resmi diperkenalkan Aplikasi BEKEN (Bea Cukai Kepri Online) kepada masyarakat luas pada Kamis (19/09) di Aula Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.selengkapnya

 Pemkot Makassar Bakal Tindak Tegas Wajib Pajak NakalPemkot Makassar Bakal Tindak Tegas Wajib Pajak NakalKamis 15 Ags 2019 15:12Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Masih adanya pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak usaha dipastikan akan mendapat surat teguran yang segera ditindaklanjuti.selengkapnya

 Bapenda Kobar: Swiss Belinn Pangkalan Bun Nunggak Pajak Hingga Rp4 MiliarBapenda Kobar: Swiss Belinn Pangkalan Bun Nunggak Pajak Hingga Rp4 MiliarKamis 15 Ags 2019 14:58Ridha Anantidibaca 967 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan terus mengejar tunggakan pajak sejumlah pengusaha perhotelan, sarang burung walet dan galian C di Pangkalan Bun dan sekitarnya.selengkapnya

 Pemkot Bandung akan Tarik Pajak dari PKLPemkot Bandung akan Tarik Pajak dari PKLJumat 26 Jul 2019 10:04Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) akan menarik pajak dari pedagang kaki lima (PKL). Keputusan tersebut diberlakukan setelah melalui proses pembahasan dan kajian yang melibatkan banyak pihak dan ahli.selengkapnya

 Kemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikKemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikSenin 15 Jul 2019 12:21Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta membatalkan peraturan daerah yang sudah terbit.selengkapnya

 Pencapaian Pajak Air Tanah Kabupaten Bekasi Belum MaksimalPencapaian Pajak Air Tanah Kabupaten Bekasi Belum MaksimalSelasa 9 Jul 2019 15:10Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus menggenjot pendapatan sektor pajak air tanah pada 2019 ini. Sebab, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut dinilai masih belum maksimal sejak 2016 lalu.selengkapnya

 Libur Lebaran Berhasil Tingkatkan Realisasi Pajak MalangLibur Lebaran Berhasil Tingkatkan Realisasi Pajak MalangRabu 19 Jun 2019 10:02Ridha Anantidibaca 330 kaliSemua Kategori

Libur lebaran dilaporkan berhasil membantu meningkatkan realisasi pajak Kota Malang. Hal ini terutama pada sektor pajak hotel dan restoran.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :