Mengadili Persepsi AmnestiMengadili Persepsi AmnestiRabu 12 Okt 2016 16:56Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.selengkapnya

 Dear Ditjen Pajak, YouTuber hingga Selebgram Potensinya Gede LhoDear Ditjen Pajak, YouTuber hingga Selebgram Potensinya Gede LhoSelasa 26 Mar 2019 14:55Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak dinilai belum begitu optimal. Padahal jika pemerintah bisa mendorong penerimaan pajak defisit APBN bisa dikurangi.selengkapnya

 Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraWajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraSelasa 6 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataPENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataKamis 23 Jun 2016 09:06Administratordibaca 1051 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengandalkan beleid Kementerian Keuangan supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kalimantan Barat wajib memberikan informasi data milik Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak. Peraturan yang dimaksud yakni, Permenkeu No. 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Terkait Dengan Perpajakanselengkapnya

 Selusin Paket Ekonomi Bikin Jokowi Kecewa BeratSelusin Paket Ekonomi Bikin Jokowi Kecewa BeratSenin 30 Mei 2016 16:36Administratordibaca 1251 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo ternyata belum puas dengan selusin paket ekonomi yang diluncurkan sejak Sepetember 2015. Termasuk soal investasi. "Dalam rapat terbatas (ratas), Bapak Presiden Jokowi, meminta jajaranya untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi 1-12. Presiden memberi arahan untuk membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan 12 paket derselengkapnya

 Ditjen Pajak lanjutkan reformasi perpajakan untuk dongkrak tax ratioDitjen Pajak lanjutkan reformasi perpajakan untuk dongkrak tax ratioJumat 26 Jul 2019 14:23Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis laporan terbaru tentang perkembangan peningkatan rasio pajak (tax ratio) terhadap pendapatan nasional (PDB) di sejumlah negara.selengkapnya

 Kemampuan Memungut Pajak Pemerintah DipertanyakanKemampuan Memungut Pajak Pemerintah DipertanyakanRabu 17 Jul 2019 13:59Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Shortfall penerimaan pajak yang diproyeksikan berada pada angka Rp140,4 triliun membuktikan bahwa kinerja pemungutan pajak belum optimal.selengkapnya

 Kantong Plastik Bakal Kena Cukai, Siapa yang Tanggung?Kantong Plastik Bakal Kena Cukai, Siapa yang Tanggung?Kamis 29 Nov 2018 14:21Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengenakan cukai pada kantong plastik untuk mengendalikan konsumsi. Saat ini peraturan pemerintah (PP) yang bakal jadi payung hukumnya sedang digodok.selengkapnya

 Ditjen Pajak Kumpulkan 100 Pengusaha Asing, Ada Apa?Ditjen Pajak Kumpulkan 100 Pengusaha Asing, Ada Apa?Rabu 1 Ags 2018 15:05Ridha Anantidibaca 831 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak hari ini mengumpulkan 100 pembayar pajak dari perusahaan asing terbesar di Indonesia. Mayoritas adalah investor dari Jepang, dan ada juga beberapa konsultan pajak.selengkapnya

 Reformasi Pajak Harus Dorong Kepatuhan Wajib PajakReformasi Pajak Harus Dorong Kepatuhan Wajib PajakSelasa 22 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 1089 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereformasi sistem perpajakan diharapkan fokus pada tujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahSri Mulyani: Penerimaan Pajak Indonesia Sangat RendahJumat 21 Okt 2016 07:13Administratordibaca 1320 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Selain penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibanding negara lain.selengkapnya

 Sri Mulyani: Sistem Tax Amnesty Belum OptimalSri Mulyani: Sistem Tax Amnesty Belum OptimalSelasa 16 Ags 2016 07:59Administratordibaca 968 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memberikan hasil dari kesiapan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Kali ini, yang dilaporkannya dari sisi komunikasi.selengkapnya

 DPR dan Pemerintah Diminta Hentikan `Drama` Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Diminta Hentikan `Drama` Tax AmnestySelasa 7 Jun 2016 00:14Administratordibaca 773 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty belum juga disahkan. Padahal, Tax Amnesty digadang-gadang bisa menarik ribuan triliun dana yang parkir di luar negeri. Sayangnya, masih ada beberapa aturan atau pasal yang masih diperdebatkan. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, prinsipnya Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak,selengkapnya

 KLHK Dukung Keterbukaan InformasiKLHK Dukung Keterbukaan InformasiSenin 27 Feb 2017 14:19Ajeng Widyadibaca 726 kaliSemua Kategori

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para media binaan Kementerian LHK yang selama ini telah bekerja mendukung publikasi informasi kinerja KLHK.selengkapnya

 Ekonomi di Ujung Resesi, Penerimaan Pajak Makin SuramEkonomi di Ujung Resesi, Penerimaan Pajak Makin SuramSenin 28 Sep 2020 08:56Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Tren memburuknya kinerja ekonomi tahun 2020 yang diproyeksikan di kisaran angka minus 1,7 persen - minus 0,6 persen turut mempengaruhi prospek penerimaan pajak tahun ini.selengkapnya

 Tren penerimaan pajak bumi dan bangunan kian melambat, ini sebabnyaTren penerimaan pajak bumi dan bangunan kian melambat, ini sebabnyaRabu 9 Okt 2019 13:13Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) semakin melambat. Baik penerimaan PBB di pemerintah pusat yang meliputi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (P3) maupun PBB di daerah yaitu perdesaan dan perkotaan (P2) tidak optimal.selengkapnya

 KPPU : Simplifikasi Cukai Rokok Ciptakan OligopoliKPPU : Simplifikasi Cukai Rokok Ciptakan OligopoliKamis 12 Sep 2019 10:20Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Wacana penetapan simplifikasi cukai rokok dikhawatirkan akan membentuk oligopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat dan menurunkan potensi penerimaan negara.selengkapnya

 KPK: PHRI Online Cermin Transparansi PajakKPK: PHRI Online Cermin Transparansi PajakJumat 26 Okt 2018 09:47Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Bali sebagai lokasi percontohan penerapan PHR online bagi seluruh daerah di Indonesia.selengkapnya

 Reformasi pajak syarat Moody`s kerek rating utangReformasi pajak syarat Moody`s kerek rating utangRabu 29 Nov 2017 14:08Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Lembaga pemeringkat utang Moody's mengingatkan kinerja penerimaan negara yang lemah bisa mengancam penurunan peringkat Indonesia. Reformasi perpajakan untuk mengatrol kinerja penerimaan negara menjadi salah satu syarat mempertahankan peringkat utang saat ini, atau bahkan bisa naik level.selengkapnya

 KPK Sebut 24% Pemegang IUP Tambang Tak Punya NPWPKPK Sebut 24% Pemegang IUP Tambang Tak Punya NPWPRabu 31 Ags 2016 12:15Administratordibaca 804 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi 24% dari 10.432 perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena tak memiliki NPWP, pajak yang diterima oleh pemerintah dari sektor itu tidak optimal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :