Pengamat pajak sebut target penerimaan PPN Rp 552,3 triliun di 2022 tidak mudahPengamat pajak sebut target penerimaan PPN Rp 552,3 triliun di 2022 tidak mudahSenin 23 Ags 2021 10:14Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 2022 sebesar Rp 552,3 triliun cukup menantang.selengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Lahirkan Kesenjangan SosialPengamat: Tax Amnesty Lahirkan Kesenjangan SosialRabu 1 Jun 2016 15:54Administratordibaca 2030 kaliSemua Kategori

Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan mengatakan, RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang digodok DPR berpotensi memicu kesenjangan sosial makin tinggi. Alasan Anthony, aturan pengampunan pajak ini hanya memanjakan kelompok tajir fulus alias kaya saja. Padahal, mereka adalah pengemplang pajak yang justru merugikan negara. "Jelas sekali, tax amnesty ini hanya dinikmati orang kaya dan super kayaselengkapnya

 Pengamat: Aturan Pajak tak akan memberatkan bila Wajib Pajak jujurPengamat: Aturan Pajak tak akan memberatkan bila Wajib Pajak jujurJumat 2 Mar 2018 11:39Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 15/2018 terkait cara lain menghitung peredaran bruto atau omzet Wajib Pajak.selengkapnya

 Pengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianPengamat: Penerapan Pajak E-Commerce Beri KepastianSenin 14 Jan 2019 14:25Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Aturan penerapan pajak untuk pelaku e-commerce dinilai memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Akan tetapi, perlu sosialisasi lebih gencar sebelum dilakukan.selengkapnya

 Pengamat pajak: Penyampaian SPT akan membludak jelang batas waktuPengamat pajak: Penyampaian SPT akan membludak jelang batas waktuSenin 11 Mar 2019 11:17Ridha Anantidibaca 240 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, terdapat 4,3 juta wajib pajak yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan hingga Jumat (8/3) pagi.selengkapnya

 Ini Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Perekonomian IndonesiaIni Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Perekonomian IndonesiaJumat 1 Jul 2016 13:25Administratordibaca 1646 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menyambut baik disetujuinya RUU Pengampunan Pajak oleh DPR. Pengampunan pajak diyakini akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: Adanya batas waktu bagi PPh Final UKM itu positifPengamat: Adanya batas waktu bagi PPh Final UKM itu positifKamis 26 Apr 2018 09:57Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Selain menyiapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46, pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.selengkapnya

 Pengamat pajak: Kepatuhan WP Badan tahun ini mestinya lebih optimalPengamat pajak: Kepatuhan WP Badan tahun ini mestinya lebih optimalJumat 12 Apr 2019 09:57Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meyakini rasio kepatuhan wajib pajak (WP) Badan tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu.selengkapnya

 Pengamat: UU Konsultan Pajak bisa dorong kepatuhan wajib pajakPengamat: UU Konsultan Pajak bisa dorong kepatuhan wajib pajakKamis 19 Jul 2018 09:35Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur profesi Konsultan Pajak akan segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beleid ini dinilai mampu tingkatkan profesi Konsultan Pajak di Indonesia yang masih kurang.selengkapnya

 RI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatRI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatKamis 18 Feb 2016 06:01Administratordibaca 911 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Kemkeu masukkan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan, ini kata pengamatKemkeu masukkan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan, ini kata pengamatSenin 12 Nov 2018 10:29Ridha Anantidibaca 934 kaliSemua Kategori

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memasukkan pengetahuan dan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Ini sebagai upaya Kemkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan.selengkapnya

 Pengamat: implementasi revisi aturan laporan harta amnesti pajak tak mudahPengamat: implementasi revisi aturan laporan harta amnesti pajak tak mudahRabu 7 Mar 2018 10:00Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak.selengkapnya

 Kata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaKata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaJumat 22 Jan 2021 11:23Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Calon beleid ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.selengkapnya

 Singapura Berpeluang Pajaki E-commerceSingapura Berpeluang Pajaki E-commerceRabu 14 Feb 2018 09:39Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Para ekonom dan pengamat memprediksi, Pemerintah Singapura akan memberlakukan pajak baru bagi sektor e-commerce di negara tersebut.selengkapnya

 Saran pengamat benchmarking reformasi pajak ASSaran pengamat benchmarking reformasi pajak ASJumat 29 Des 2017 09:37Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 Batubara kena PPN, begini penilaian pengamat pajakBatubara kena PPN, begini penilaian pengamat pajakRabu 14 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 1159 kaliSemua Kategori

Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan batubara akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam UU sapu jagad tersebut, pemerintah telah mengatur jenis pajak yang tidak dikenai PPN antara lain hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Namun, tidak termasuk hasil pertambangan batubara.selengkapnya

 Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanRabu 27 Nov 2019 15:20Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Pengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakPengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakJumat 22 Mar 2019 10:48Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak di awal tahun 2019 menjadi peringatakan bagi pemerintah untuk meningkatkan basis pembayar pajak. Untuk itu, perlu kerja ekstra untuk bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak.selengkapnya

 Pengamat: Tiru Inggris untuk Tarik Pajak GooglePengamat: Tiru Inggris untuk Tarik Pajak GoogleSenin 17 Okt 2016 11:33Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Google tercatat sebagai salah satu perusahaan asing yang mengemplang pajak di Indonesia. Tunggakan perusahaan internet asal Amerika Serikat tersebut ditaksir mencapai Rp 5,5 triliun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.selengkapnya

 Tax Amnesty Jalan Keluar Atasi Rendahnya Penerimaan PajakTax Amnesty Jalan Keluar Atasi Rendahnya Penerimaan PajakKamis 30 Jun 2016 19:46Administratordibaca 1170 kaliSemua Kategori

Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Hal tersebut disampaikan Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dan Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia Danny Darussalam, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (29/6/2016selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :