Marsekal TNI Hadi Tjahjanto serahkan SPT pajakMarsekal TNI Hadi Tjahjanto serahkan SPT pajakRabu 7 Mar 2018 09:47Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bersama pimpinan puncak ketiga matra TNI menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) secara dalam jaringan, di Aula Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.selengkapnya

 Pajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankPajak bakal lebih mudah buka data nasabah bankJumat 13 Jan 2017 09:28Ajeng Widyadibaca 908 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya agar otoritas pajak bisa mengakses data nasabah di bank, yang selama ini memiliki sifat kerahasiaan sesuai Undang-udang (UU) Perbankan. Meskipun, saat ini data perbankan belum bisa diakses bebas oleh Direktorat jenderal pajak (DJP), dari sisi mekanisme permohonannya akan dipermudah.selengkapnya

 Administrasi Amnesti Pajak Periode 1 DipermudahAdministrasi Amnesti Pajak Periode 1 DipermudahSabtu 24 Sep 2016 15:14Administratordibaca 745 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan administrasi bagi para wajib pajak yang ingin berpartisipasi dalam program amnesti pajak menjelang berakhirnya akhir periode satu pada 30 September 2016.selengkapnya

 Ketentuan Amnesti Pajak DipermudahKetentuan Amnesti Pajak DipermudahJumat 23 Sep 2016 15:18Administratordibaca 682 kaliSemua Kategori

Raut muka bahagia terlihat dari wajah sejumlah pengusaha setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (22/9) malam di Istana Negara. Harapan mereka agar lebih mudah mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty) berbuah hasil melegakan.selengkapnya

 TENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru AmnestiTENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru AmnestiRabu 7 Sep 2016 17:51Administratordibaca 882 kaliSemua Kategori

Pengambilalihan saham di lantai bursa dalam rangka amnesti pajak kini menjadi lebih mudah dan murah setelah otoritas pasar modal merilis aturan yang meniadakan kewajiban tender offer.selengkapnya

 KPK Sebut 24% Pemegang IUP Tambang Tak Punya NPWPKPK Sebut 24% Pemegang IUP Tambang Tak Punya NPWPRabu 31 Ags 2016 12:15Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi 24% dari 10.432 perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena tak memiliki NPWP, pajak yang diterima oleh pemerintah dari sektor itu tidak optimal.selengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraKPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraSelasa 14 Jun 2016 14:20Administratordibaca 3607 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya

 BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3223 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Soal pajak penjualan minyak KKKS ke Pertamina, pemerintah akan cari jalan keluarSoal pajak penjualan minyak KKKS ke Pertamina, pemerintah akan cari jalan keluarSenin 1 Okt 2018 10:53Ridha Anantidibaca 824 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menjual minyak mentah bagiannya ke PT Pertamina seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Kendati demikian, pelaksanaannya bukan tanpa kendala.selengkapnya

 Bea Cukai fasilitasi pelaku industri untuk tingkatkan ekspor melalui Kawasan BerikatBea Cukai fasilitasi pelaku industri untuk tingkatkan ekspor melalui Kawasan BerikatSenin 24 Feb 2020 13:54Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mengoptimalkan fungsinya sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance, Bea Cukai terus berupaya meningkatkan perekonomian melalui investasi dengan kembali menambah izin Kawasan Berikat (KB) kepada beberapa perusahaan sebagai bentuk fasilitas fiskalselengkapnya

 KPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 RibuKPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 RibuSenin 28 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif geram dengan indikasi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Syarif menyebut korupsi pada sektor itu sudah menjadi-jadi dan kerap terulang.selengkapnya

 Izin di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Jam Demi Genjot EksporIzin di Kawasan Berikat Dipangkas Jadi 1 Jam Demi Genjot EksporKamis 29 Nov 2018 14:02Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengubah wajah (rebranding) kawasan berikat. Sebagai kawasan pendukung kegiatan ekspor, kawasan berikat harus memberi kemudahan buat pelaku ekspor.selengkapnya

 Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakJokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakSelasa 6 Des 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 726 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

 BC Jateng & DIY Terbitkan Izin Kawasan Berikat ke Investor Asal KorselBC Jateng & DIY Terbitkan Izin Kawasan Berikat ke Investor Asal KorselSelasa 3 Mar 2020 09:56Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan izin Kawasan Berikat (KB) ke PT Shoenary Javanesia Inc (SJI).selengkapnya

 Bea Cukai Beri Izin Kawasan Berikat pada PT Rubber Pan JavaBea Cukai Beri Izin Kawasan Berikat pada PT Rubber Pan JavaJumat 22 Nov 2019 13:39Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Terus berkomitmen untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi dalam mendukung peningkatan investasi dan ekspor, Kantor Wilayah (Kanwil) bea cukai Jateng DIY pada Rabu (13/11) mengeluarkan izin fasilitas kawasan berikat ke-21 di tahun ini.selengkapnya

 Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III baru 43%Senin 6 Ags 2018 13:31Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III sampai dengan Juli 2018 baru mencapai 43% dari target penerimaan sebesar Rp31,5 triliun yang dipicu masih lesunya bisnis industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Karangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruKarangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruRabu 30 Mei 2018 09:06Ridha Anantidibaca 703 kaliSemua Kategori

Bupati Karangasem I Gusti Mas Sumatri menyatakan bakal mengeluarkan peraturan bupati agar pengusaha Galian C di daerahnya bisa beroperasi kembali.selengkapnya

 Tak Lapor Dana Repatriasi, Izin Bank Bakal DicabutTak Lapor Dana Repatriasi, Izin Bank Bakal DicabutRabu 7 Sep 2016 18:08Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bank persepsi wajib melaporkan pergerakan dana repatriasi yang diterimanya dalam program pengampunan pajak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka bank bisa terkena sanksi, termasuk pencabutan izin sebagai gateway atau pintu masuk dana tax amnesty itu.selengkapnya

 DJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakDJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakJumat 3 Jun 2016 13:31Administratordibaca 1438 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II mengantongi nama-nama baru pengemplang pajak di Jateng yang layak untuk dilakukan penyanderaan (gijzeling). Namun, untuk penyanderaan masih menunggu izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiani, mengatakan DJP Jateng membawahi sebanyak 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Rata-rata dari 12 KPPselengkapnya

 Pengusaha yang Tunggak Pajak akan Dilarang Ajukan Izin Usaha di DKIPengusaha yang Tunggak Pajak akan Dilarang Ajukan Izin Usaha di DKIRabu 12 Jun 2019 14:44Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah. Pengusaha yang menunggak pajak akan dilarang mengajukan izin usaha kembali sampai pajak dibayarkanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :