Perhatian! Belanja Barang Impor Via E-Commerce Sekarang Kena PajakPerhatian! Belanja Barang Impor Via E-Commerce Sekarang Kena PajakRabu 25 Des 2019 10:23Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari sebelumnya US menjadi US per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Sedangkan pungutan Pajak dalam Rangka Impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang bawah/de minimis).selengkapnya

 Asosiasi mainan bersama direktorat bea dan cukai adakan sosialisasi perubahan PMKAsosiasi mainan bersama direktorat bea dan cukai adakan sosialisasi perubahan PMKRabu 28 Ags 2019 10:45Ridha Anantidibaca 1926 kaliSemua Kategori

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) bekerjasama dengan Direktorat Bea Cukai mengadakan sosialisasi mengenai Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/pmk.04/2019.selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakAsosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakSenin 1 Apr 2019 10:15Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons positif kebijakan Kementerian Keuangan yang memutuskan menarik kembali aturan perpajakan atas kegiatan perdagangan melalui platform e-commerce.selengkapnya

 Asosiasi Tunggu Kabar Pemerintah Soal Pajak E-CommerceAsosiasi Tunggu Kabar Pemerintah Soal Pajak E-CommerceKamis 28 Mar 2019 12:58Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (Idea) Ignatius Untung menuturkan, pihaknya belum mengetahui keberlanjutan penerapan pajak e-commerce. Ia sendiri masih menunggu kabar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai direktorat teknis yang sampai saat ini belum memberikan konfirmasi.selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce Siap Buka-Bukaan Soal Data ke PemerintahAsosiasi E-Commerce Siap Buka-Bukaan Soal Data ke PemerintahRabu 13 Feb 2019 10:44Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) terbuka untuk memberikan data kepada pemerintah. Asalkan, ada tujuan dan payung hukum yang jelas.selengkapnya

 Kemkop dan UKM gelar advokasi perpajakan di Kota MalangKemkop dan UKM gelar advokasi perpajakan di Kota MalangJumat 23 Mar 2018 09:40Ridha Anantidibaca 1248 kaliSemua Kategori

Kementerian Koperasi dan UKM menggelKementerian Koperasi dan UKM menggelar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terkait. Tujuan advar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terselengkapnya

 Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Keluhkan Masalah PajakAsosiasi Pengusaha Truk Indonesia Keluhkan Masalah PajakKamis 1 Feb 2018 14:21Ridha Anantidibaca 1154 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, para pengusaha jasa angkutan barang dan logistik perlu memperoleh insentif. Bahkan, Misbakhun siap mengawal permintaan para pengusaha angkutan barang dan logistik dalam memperjuangkan insentif.selengkapnya

 Soal RPMK Pajak e-Commerce, Asosiasi: Harus EqualSoal RPMK Pajak e-Commerce, Asosiasi: Harus EqualRabu 31 Jan 2018 15:28Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) mengaku keberatan dengan adanya rencana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di marketplace sebesar 0,5%.selengkapnya

 Masih banyak sektor yang membutuhkan insentif pajak, ini daftarnyaMasih banyak sektor yang membutuhkan insentif pajak, ini daftarnyaSenin 15 Jan 2018 09:59Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin menggunakan instrumen pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan mengevaluasi fasilitas tax allowance dan tax holiday.selengkapnya

 Kemenag akan Bertemu Penyelenggara Umrah Bahas Pajak Arab SaudiKemenag akan Bertemu Penyelenggara Umrah Bahas Pajak Arab SaudiSelasa 2 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemenag) akan bertemu asosiasi penyelenggara ibadah Haji dan Umrah dalam waktu dekat. Pertemuan ini membahas dampak kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan ProfesiDitjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan ProfesiSelasa 18 Okt 2016 12:28Ajeng Widyadibaca 891 kaliSemua Kategori

Rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) dari kalangan profesi dalam membayar pajak merupakan akibat lemahnya pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut dan bagaimana membayar pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 Strategi Kemenkeu Gaet Wajib Pajak Ikut Tax AmnestyStrategi Kemenkeu Gaet Wajib Pajak Ikut Tax AmnestySabtu 15 Okt 2016 10:07Administratordibaca 1343 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan masih berusaha mendorong wajib pajak baik orang pribadi maupun badan agar ikut program tax amnesty (pengampunan pajak) pada periode II dan III. Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata, wajib pajak (WP) yang memiliki wajib surat pemberitahuan (SPT) masih banyak belum ikut tax amnesty.selengkapnya

 Lapor Tax Amnesty, UMKM Bisa secara KolektifLapor Tax Amnesty, UMKM Bisa secara KolektifKamis 6 Okt 2016 08:30Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mempermudah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan hak dalam program kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberlakukan aturan khusus pelaporan harta UMKM dengan sistem kolektif.selengkapnya

 Terancam Gulung Tikar, Toko di Mal Butuh Keringanan PajakTerancam Gulung Tikar, Toko di Mal Butuh Keringanan PajakKamis 19 Mar 2020 14:08Ridha Anantidibaca 780 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang menyewa toko-toko di mal mengaku merugi dengan sepinya pengunjung mal imbas serangan virus corona. Pengusaha meminta bantuan ke pemerintah dan pengurus mal agar usaha mereka bisa tetap berjalan.selengkapnya

 Gubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk DaerahGubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk DaerahSenin 6 Ags 2018 14:18Ridha Anantidibaca 720 kaliSemua Kategori

Gubernur Jatim Soekarwo minta kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan kepada pemerintah daerah dana hasil pajakyang dihimpun dari Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha. Ini dimaksudkan untuk menjaga ekonomi di daerah, khususnya Jatim, tetap tumbuh.selengkapnya

 Pacu pajak, investor asing minta kemudahan imporPacu pajak, investor asing minta kemudahan imporKamis 2 Ags 2018 13:56Ridha Anantidibaca 892 kaliSemua Kategori

Investor asing minta pemerintah memberi kemudahan dan insentif impor. Salah satu yang diusulkan adalah pembebasan pungutan impor, agar bisa mendorong penerimaan pajak. Usulan itu terungkap saat investor asing menghadiri tax gathering bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) II Jakarta, Selasa (31/7) malam. 100 investor asing hadir di acara itu.selengkapnya

 DPR RI minta Sumsel tingkatkan penerimaan pajakDPR RI minta Sumsel tingkatkan penerimaan pajakSenin 28 Mei 2018 13:40Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran DPR RI minta Pemprov Sumatera Selatan untuk meningkatkan penerimaan pajak supaya anggaran pendapatan belanja nasional meningkat.selengkapnya

 Menkeu Minta Ditjen Pajak Perbaiki Persepsi MasyarakatMenkeu Minta Ditjen Pajak Perbaiki Persepsi MasyarakatRabu 6 Des 2017 11:32Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap institusi tersebut menjadi lebih positif, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.selengkapnya

 Sukses TA, Kedubes Singapura Minta DJP Kirim TimSukses TA, Kedubes Singapura Minta DJP Kirim TimSenin 24 Okt 2016 14:08Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Kedubes RI di Singapura minta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengirimkan tim untuk help desk. Masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertarik ikut amnesti pajak.selengkapnya

 Ditemui Sri Mulyani, Muhammadiyah Minta Tax Amnesty DiperpanjangDitemui Sri Mulyani, Muhammadiyah Minta Tax Amnesty DiperpanjangKamis 15 Sep 2016 09:28Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta waktu penerapan program pengampunan pajak (tax amnesty) diperpanjang hingga tiga tahun. Saat ini, amnesti pajak hanya berlaku sekitar sembilan bulan mulai Juli 2016 hingga Maret 2017.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :