Pengusaha Siap Bawa Pulang Uang dari Luar Negeri, Ini SyaratnyaPengusaha Siap Bawa Pulang Uang dari Luar Negeri, Ini SyaratnyaRabu 4 Mei 2016 05:11Administratordibaca 1445 kaliSemua Kategori

Pengusaha menyatakan sangat antusias membawa pulang dananya yang diparkir di luar negeri apabila pemerintah sunguh-sungguh mampu menciptakan rasa nyaman setelah uang masuk ke Indonesia. Apalagi jika pemerintah dapat menghapus bukan saja sanksi pidana pajak, tapi juga pidana hukum.selengkapnya

 Ken: Tax Amnesty Bikin WP Jujur Laporkan KekayaanKen: Tax Amnesty Bikin WP Jujur Laporkan KekayaanSelasa 3 Mei 2016 19:02Administratordibaca 1146 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengatakan, tax amnesty secara harfiah dapat membantu orang untuk jujur. Karena, orang akan melaporkan hartanya yang tidak ada di dalam SPT lewat tax amnesty. "Tujuan tax amnesty itu secara harfiah untuk membuat orang jadi jujur. Karena, mereka akan melaporkan hartanya yang enggak ada di SPT," kata Ken di Jakarta, Selasaselengkapnya

 Oesman Sapta: Negara Maju Bila Wajib Pajak AktifOesman Sapta: Negara Maju Bila Wajib Pajak AktifSelasa 3 Mei 2016 15:59Administratordibaca 863 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Oesman SaptaOdang mengatakan bila berbicara pajak selalu menimbulkan pro dan kontra. Menurutnya, untuk memenuhi keinginan target pajak tidak lah mudah, karena wajib pajak selalu ingin membayar pajak sekecil mungkin. "Di Amerika yang ditakuti ada dua, pajak dan lawyer. Negara maju bila wajib pajak aktif dan mampu mengatasi masalah perpajakan," kata Oesman Sapta dalam sambutannyaselengkapnya

 Ampuni Konglomerat Hitam, Tax Amnesty Diminta BatalAmpuni Konglomerat Hitam, Tax Amnesty Diminta BatalSelasa 26 Apr 2016 21:02Administratordibaca 1078 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak tax amnesty yang kemarin dibahas oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan tak dipertimbangkannya unsur korupsi. Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengatakan pihaknya menyayangkan sikap Presiden yang tak mempertimbangkan unsur dana hasil korupsi yang ditimbun di luar negeri. "Rapat terbatas itu semakin menegaskan bahwa RUU Tax Amnesty dekatselengkapnya

 Menkeu: 79 Persen Data Ditjen Pajak Cocok dengan Panama PapersMenkeu: 79 Persen Data Ditjen Pajak Cocok dengan Panama PapersSelasa 12 Apr 2016 10:50Administratordibaca 1366 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menemukan adanya 79 persen kecocokan data sejumlah nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dan data menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. "Kami menemukan kesamaan 79 persen (nama) yang ada di Panama Papers. Itu diyakini punya rekening di luar negeri dan tahun ini akan dilakukan penegakan hukum.selengkapnya

 Ini Alasan Orang Punya Perusahaan di `Surga Pajak`Ini Alasan Orang Punya Perusahaan di `Surga Pajak`Senin 11 Apr 2016 11:42Administratordibaca 1985 kaliSemua Kategori

Swiss, British Virgin Island, Cayman Island, dan Panama merupakan beberapa negara surga pajak (tax haven) di dunia. Negara-negara tersebut adalah destinasi utama bagi orang Indonesia membuat perusahaan offshore dengan beragam motif. Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam menegaskan belum tentu orang Indonesia yang masuk dalam bocoran data Panama Papers merupakan para penggelapselengkapnya

 Ada Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakAda Orang RI di Daftar Panama Papers yang Belum Lapor PajakJumat 8 Apr 2016 15:06Administratordibaca 1785 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa dari nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers yang belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaannya.selengkapnya

 Ekonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranEkonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranRabu 23 Mar 2016 09:36Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya

 DJP Ingin Tingkatkan Kapasitas Pemeriksa untuk Wajib PajakDJP Ingin Tingkatkan Kapasitas Pemeriksa untuk Wajib PajakRabu 9 Mar 2016 20:03Administratordibaca 1519 kaliSemua Kategori

Salah satu target dari pemeriksa maupun penyidik pajak mulai tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini belum membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 sesuai potensinya. Saat ini, penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 hanya mencapai Rp9 triliun dari 900 ribu Wajib Pajak pada 2015, padahal jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP 27 juta dan yang melaporkan SPT Tahunanselengkapnya

 Panggil Menkeu dan Dirjen Pajak, Jokowi Tanya Setoran 2016Panggil Menkeu dan Dirjen Pajak, Jokowi Tanya Setoran 2016Kamis 4 Feb 2016 16:05Administratordibaca 2012 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Plt Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi, secara khusus dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terkait dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016, khususnya soal penerimaan pajak.selengkapnya

 2016, Revaluasi Aset Masih Jadi Andalan Pajak2016, Revaluasi Aset Masih Jadi Andalan PajakSenin 11 Jan 2016 13:19Administratordibaca 2026 kaliSemua Kategori

Poin krusial nantinya tergantung upaya tambahan yang dilakukan pemerintah. Terkait hal ini Mardiasmo mengaku sudah menyiapkan beberapa upaya, salah satunya mengejar kembali perusahaan yang belum melakukan revaluasi aset.selengkapnya

 Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanSenin 13 Sep 2021 11:37Ridha Anantidibaca 3104 kaliSemua Kategori

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

 Bea Cukai Ajak IKM Tasikmalaya Manfaatkan Fasilitas KITE-IKMBea Cukai Ajak IKM Tasikmalaya Manfaatkan Fasilitas KITE-IKMJumat 26 Jul 2019 11:35Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk IKM (KITE IKM) berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN untuk impor bahan baku yang hasil produksinya diekspor. Hal ini juga merupakan langkah Bea Cukai untuk meningkatkan ekspor dan daya saing produk IKM.selengkapnya

 Industri minuman beralkohol sambut positif penghapusan fasilitas pembebasan cukaiIndustri minuman beralkohol sambut positif penghapusan fasilitas pembebasan cukaiKamis 23 Mei 2019 13:32Ridha Anantidibaca 870 kaliSemua Kategori

Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menghapus fasilitas pembebasan cukai untuk minuman beralkohol (MMEA) dan tembakau di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya

 Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Kamis 4 Apr 2019 09:50Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membatalkan berlakunya aturan pajak bagi e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 itu tadinya akan efektif berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya

 PLN Raih Penghargaan Wajib Pajak Besar dari DJPPLN Raih Penghargaan Wajib Pajak Besar dari DJPJumat 15 Mar 2019 14:33Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperoleh apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2019. PLN mendapatkan apresiasi sebagai BUMN dengan kontribusi besar serta patuh terhadap peraturan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pengusaha Minta Kenaikan PPh Impor Dikecualikan untuk Barang EksporPengusaha Minta Kenaikan PPh Impor Dikecualikan untuk Barang EksporRabu 20 Feb 2019 14:08Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Sejumlah pengusaha meminta tarif pajak penghasilan (PPh) 22 impor pada 1.147 barang dikecualikan untuk produk ekspor. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada sejumlah barang impor yang diolah untuk diekspor lagi.selengkapnya

 Bea Cukai Rancang Kemudahan Pengurusan Importasi Kendaraan Bermotor Secara DaringBea Cukai Rancang Kemudahan Pengurusan Importasi Kendaraan Bermotor Secara DaringJumat 16 Nov 2018 14:42Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang merancang kemudahan proses pengurusan dokumen importasi kendaraan bermotor secara daring untuk memangkas waktu pengurusan.selengkapnya

 Komnas Pengendalian Tembakau tuntut cabut penundaan kenaikan cukaiKomnas Pengendalian Tembakau tuntut cabut penundaan kenaikan cukaiRabu 7 Nov 2018 10:49Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menuntut kebijakan penundaan kenaikan cukai tembakau dicabut.selengkapnya

 Tidak Bayar Pajak, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Gianyar pada WargaTidak Bayar Pajak, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Gianyar pada WargaRabu 26 Sep 2018 09:07Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mulai Januari 2019, akan sosialisasi kepada para wajib pajak (WP) agar tidak menunggak pembayarannya, sekaligus memasang stiker besar di rumah dan lokasi yang terlihat untuk menimbulkan efek jera dan malu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :