Kerek Ekonomi Tinggi, Kalla Minta Bantuan KadinKerek Ekonomi Tinggi, Kalla Minta Bantuan KadinRabu 29 Jun 2016 13:49Administratordibaca 850 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) turun tangan dalam membangun perekonomian negara. "Kadin selalu mengharapkan kerja sama pemerintah, padahal pemerintahlah yang seharusnya minta kerja sama Kadin," kata Wapres JK dalam acara buka bersama Kadin di Jakarta Convention Center/JCC, Jakarta, Selasa (28/6/2016).selengkapnya

 OJK Siapkan Kemudahan Penempatan Dana Repatriasi PajakOJK Siapkan Kemudahan Penempatan Dana Repatriasi PajakSelasa 28 Jun 2016 10:16Administratordibaca 1459 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan mengantisipasi masuknya dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Hal ini diharapkan bisa memunculkan sentimen positif di pasar modal.selengkapnya

 Rapat Lima Hari, Inilah Kesepakatan Tim Perumus RUU Pengampunan PajakRapat Lima Hari, Inilah Kesepakatan Tim Perumus RUU Pengampunan PajakSenin 27 Jun 2016 07:43Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Tim Perumus akhirnya menyelesaikan pembahasan konten semua pasal RUU Pengampunan Pajak. Rekomendasi tersebut rencananya akan dikembalikan ke Panitia Kerja ppada hari senin besok. Sejak rapat konsinyering yang dilakukan di salah satu hotel di Jakarta dari hari Senin hingga Jumat (24/06), terjadi penyusutan pasal dari draft yang diajukan oleh pemerintah yakni 14 Bab dan 27 pasal menjadi 12 Bab 24selengkapnya

 Perda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiPerda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiSabtu 25 Jun 2016 13:57Administratordibaca 825 kaliSemua Kategori

Setelah mengaku mengirimkan surat protes, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudyatmo akan mempertanyakan pembatalan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seutuhnya atau hanya beberapa pasal saja.selengkapnya

 Pemerintah Susun Penyelesaian Tunggakan Pajak IUPPemerintah Susun Penyelesaian Tunggakan Pajak IUPSabtu 25 Jun 2016 08:39Administratordibaca 970 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus melakukan koordinasi guna menemukan formula yang tepat dalam menyelesaikan tunggakan pajak dari pemilik izin usaha pertambangan (IUP). "Tunggakan royalti untuk IUP sekarang sedang bicarakan dengan Kementerian Keuangan akan dicari solusi seperti apa," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Jakarta, Jumat (24/6/2016).selengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Ini Rincian PerubahannyaGaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Ini Rincian PerubahannyaSabtu 25 Jun 2016 08:19Administratordibaca 3581 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. ‎ Dengan kebijakan ini, seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan, sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutangselengkapnya

 Tax Amnesty: LDR Perbankan Bisa Turun 14%Tax Amnesty: LDR Perbankan Bisa Turun 14%Sabtu 25 Jun 2016 08:04Administratordibaca 620 kaliSemua Kategori

Morgan Stanley, bank investasi yang berbasis di Amerika Serikat, mengestimasi arus dana repatriasi yang masuk dari pelaksanaan pengampunan pajak bisa memperlonggar loan-to-deposit ratio (LDR) perbankan hingga 14%. Dengan demikian, pelaku perbankan domestik diprediksi kembali memiliki ruang untuk terus menyuntikkan kredit.selengkapnya

 Tak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaTak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 14:30Administratordibaca 1104 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan, terhitung mulai 1 Juli 2016, para Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib untuk menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).selengkapnya

 Tak Pakai Faktur Pajak Elektronik Mulai 1 Juli Bakal Kena DendaTak Pakai Faktur Pajak Elektronik Mulai 1 Juli Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 13:46Administratordibaca 1368 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016. Pemberlakuan secara nasional ini menyusul penetapan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 Juli 2016, Ditjen Pajak Pastikan Faktur Elektronik Berlaku NasionalJuli 2016, Ditjen Pajak Pastikan Faktur Elektronik Berlaku NasionalJumat 24 Jun 2016 13:27Administratordibaca 1350 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli mendatang. Ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 E-Faktur Berlaku 1 Juli, PKP Diminta Siap-SiapE-Faktur Berlaku 1 Juli, PKP Diminta Siap-SiapJumat 24 Jun 2016 12:59Administratordibaca 1860 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016 mendatang. Pemberlakuan secara nasional ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 Menkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanMenkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanKamis 23 Jun 2016 11:43Administratordibaca 799 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa pembentukan kawasan bebas pajak atau "tax haven" di Indonesia adalah legal apabila syarat-syaratnya lengkap sesuai aturan. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal apabila syarat-syaratnya komplit sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeuselengkapnya

 Miliarder Ini Minta Kenaikan Pajak Buat Bantu Orang MiskinMiliarder Ini Minta Kenaikan Pajak Buat Bantu Orang MiskinKamis 23 Jun 2016 07:56Administratordibaca 1051 kaliSemua Kategori

Kesenjangan yang kian melebar antara orang kaya dan miskin mendorong miliarder asal Hong Kong Li Ka-shing menyerukan penerapan pajak perusahaan yang lebih tinggi, guna mengatasi ketidaksetaraan tersebut. Dia turut mendesak pemerintah memikirkan cara untuk mengatasi meningkatnya ketidakpuasan di kalangan generasi muda dengan menyediakan kesempatan kerja yang ebih banyak.selengkapnya

 Panama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaPanama Papers: KPK Sudah Identifikasi 25 NamaRabu 22 Jun 2016 15:21Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memparkan KPK telah mengidentifikasi sekitar 25 nama pengusaha dan pejabat yang terindikasi memiliki investasi di negeri suaka pajak (tax haven). Hasil identifikasi itu merupakan tindak lanjut dari laporan Internasional Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau yang dikenal sebagai Panama Papers.selengkapnya

 Pembentukan Offshore Financial Center Setelah Tax Amnety RampungPembentukan Offshore Financial Center Setelah Tax Amnety RampungRabu 22 Jun 2016 14:45Administratordibaca 2452 kaliSemua Kategori

Wacana pembentukan offshore financial center akan dieksekusi setelah kebijakan pengampunan pajak selesai diimplementasikan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan daerah yang menjadi offshore financial center itu nantinya akan mempunyai kekhususan dari sisi pajak sehingga semacam tax haven area.selengkapnya

 Tax Amnesty Perkuat Pasar KeuanganTax Amnesty Perkuat Pasar KeuanganSelasa 21 Jun 2016 12:57Administratordibaca 1163 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Juli tahun ini diyakini akan memperkuat pasar keuangan yang mencakup pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham akibat derasnya arus investasi masuk (capital inflow) ke Tanah Air.selengkapnya

 Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakMenakar Potensi Nyata Pengampunan PajakSelasa 21 Jun 2016 11:20Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya

 Tunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakTunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakSenin 20 Jun 2016 20:03Administratordibaca 978 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong penegakan pajak. Untuk melaksanakan penegakan pajak Direktorat Jendral Pajak menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kerja sama ini Kepolisian RI membantu DJP menindak para penunggak pajak dengan melakukan penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak.selengkapnya

 Menjelang Keputusan, Pengusaha Ingin Berbagai Kepastian Tax AmnestyMenjelang Keputusan, Pengusaha Ingin Berbagai Kepastian Tax AmnestySenin 20 Jun 2016 12:24Administratordibaca 563 kaliSemua Kategori

Kata akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di Dewan Perwakilan Rakyat semestinya tinggal menunggu hari. Pemerintah berharap tax amnesty itu diputuskan pekan ini, sebelum rapat paripurna membahas RUU APBN Perubahan 2016. Di tenggat penentuan, para pengusaha berharap aturan tersebut akomodatif terhadap kebutuhan mereka.selengkapnya

 Tax Allowance: Pelaku Usaha Masih Ragu. Perlu Terus SosialisasiTax Allowance: Pelaku Usaha Masih Ragu. Perlu Terus SosialisasiSenin 20 Jun 2016 11:45Administratordibaca 1320 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan terus melakukan sosialisasi soal tax allowancekarena pelaku usaha kerap ragu bisa meraih fasilitasi insentif pajak tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan tax allowance lebih menarik bagi investor dibandingkan fasilitas tax holiday karena syaratnya yang lebih ringanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :