WP Pemilik Harta di Luar Negeri Diminta Punya Surat Tanda Domisili. Ini ManfaatnyaWP Pemilik Harta di Luar Negeri Diminta Punya Surat Tanda Domisili. Ini ManfaatnyaSelasa 7 Feb 2017 12:57Ajeng Widyadibaca 1618 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur Harta Indra Tarigan meminta wajib pajak (WP) yang memiliki harta di luar negeri untuk memiliki surat tanda domisili.selengkapnya

 Lelang Frekuensi Diminta DipercepatLelang Frekuensi Diminta DipercepatSelasa 7 Feb 2017 11:00Ajeng Widyadibaca 1105 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta segera menyelenggarakan lelang frekuensi 2.100 MHz dan 2.300 MHz untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) selain mempercepat akselerasi broadband di Indonesia.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur, Pengusaha Yakin Harga TurunPajak Progresif Tanah Nganggur, Pengusaha Yakin Harga TurunSenin 6 Feb 2017 14:13Ajeng Widyadibaca 1716 kaliSemua Kategori

Banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan pada berbagai daerah turut menjadi perhatian bagi pemerintah pusat. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berencana akan menerapkan pajak progresif pada tanah yang tidak dimanfaatkan.selengkapnya

 Pengrajin Perak Bali: `Terima Kasih Bu Mulyani`Pengrajin Perak Bali: `Terima Kasih Bu Mulyani`Senin 6 Feb 2017 13:38Ajeng Widyadibaca 3039 kaliSemua Kategori

Pengrajin perak di Bali gembira lantaran pemerintah menghapuskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perak. Sehingga, mereka bisa memborong perak dengan harga lebih murah.selengkapnya

 Cegah Spekulasi, 3 Instrumen Pajak Tanah Bisa DirevisiCegah Spekulasi, 3 Instrumen Pajak Tanah Bisa DirevisiSenin 6 Feb 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 825 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam menetapkan perhitungan pajak progresif tanah nganggur. Meski belum bicara soal tarif, Kementerian Keuangan memastikan besaran pajak yang ditetapkan nanti jauh lebih progresif dibandingkan yang ada sekarang.selengkapnya

 Pajak impor AS bisa tekan ekonomi duniaPajak impor AS bisa tekan ekonomi duniaSenin 6 Feb 2017 11:39Ajeng Widyadibaca 659 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mewujudkan ambisinya untuk mematok pajak impor sebesar 20%. Tak cuma Meksiko, ekonomi negara-negara Asia seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand bakal tertekan akibat aturan ini.selengkapnya

 IMF Prediksi Inflasi Tinggi, Bos BI Malah GirangIMF Prediksi Inflasi Tinggi, Bos BI Malah GirangSenin 6 Feb 2017 09:37Ajeng Widyadibaca 437 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut baik penilaian Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) bahwa inflasi pada 2017 bakal tinggi hingga 5,1%.selengkapnya

 Menkeu Mulyani Sindir CEO Tajir Pengemplang PajakMenkeu Mulyani Sindir CEO Tajir Pengemplang PajakSabtu 4 Feb 2017 11:12Ajeng Widyadibaca 766 kaliSemua Kategori

Sindiran itu disampaikan Menkeu Mulyani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Kantor Apindo, Jakarta, Jumat (03/02/2017).selengkapnya

 Ini Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahIni Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahJumat 3 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 1059 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematangkan rencana pemajakan untuk tanah tak produktif alias menganggur. Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan spekulan tanah dan menghindari tanah atau lahan yang tak memberikan nilai ekonomi untuk negara.selengkapnya

 Analis masih rekomendasikan beli saham HMSPAnalis masih rekomendasikan beli saham HMSPJumat 3 Feb 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 1049 kaliSemua Kategori

Cukai rokok sudah resmi naik bulan lalu. Tidak hanya cukai rokok yang sudah naik rata-rata 10,54%, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau juga naik menjadi 9,1% dari 8,7%.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiPajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiJumat 3 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 904 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengubah pengenaan pajak, khusus tanah menganggur yang awalnya berbasis transaksi menjadi berbasis keuntungan modal (capital gain). Pengubahan ini diyakini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.selengkapnya

 Tahun Ketiga, Jokowi Baru Fokus Ketimpangan EkonomiTahun Ketiga, Jokowi Baru Fokus Ketimpangan EkonomiRabu 1 Feb 2017 14:40Ajeng Widyadibaca 720 kaliSemua Kategori

Kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).selengkapnya

 Sediakan Beasiswa S1-S3 Rp22,5 T, Sri Mulyani: Anda Dibayari Pajak, Bukan dari LangitSediakan Beasiswa S1-S3 Rp22,5 T, Sri Mulyani: Anda Dibayari Pajak, Bukan dari LangitRabu 1 Feb 2017 14:13Ajeng Widyadibaca 872 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka kesempatan beasiswa S1 hingga S3. Total nilainya mencapai Rp22,5 triliun.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxPemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxRabu 1 Feb 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 854 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada nilai jual objek pajak menjadi capital gain tax.selengkapnya

 Pemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakPemkot Depok Permudah Akses Bayar PajakJumat 27 Jan 2017 15:57Ajeng Widyadibaca 1277 kaliSemua Kategori

Badan Keuangan Daerah (BKD), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan permudah akses pembayaran pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kemudahan tersebut, diharapkan perolehan pajak dapat lebih baik dari tahun 2016 lalu.selengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GooglePemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GoogleKamis 26 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 694 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiPajak Progresif Tanah, Administrasi dan Pajak Harus TerintegrasiRabu 25 Jan 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 1285 kaliSemua Kategori

Pajak progresif untuk tanah tidak produktif atau menganggur boleh saja diterapkan, namun harus ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Salah satunya administrasi pertanahan dan pajak yang harus terintegrasi.selengkapnya

 Prinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiPrinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiRabu 25 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 913 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya

 Pengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakPengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakRabu 25 Jan 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 1085 kaliSemua Kategori

Pakar pendidikan dari Universitas Paramadina, Andreas Tambah, mempertanyakan, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberdayakan sejumlah satuan kerja untuk mencari dana bukan pajak. Pasalnya, fasilitas pendidikan merupakan tanggung jawab negara/pemerintah.selengkapnya

 SENTIMEN PASAR 25 JANUARI: Pemerintah Siapkan Aturan Impor Gas, Penerapan Pajak Progresif TanahSENTIMEN PASAR 25 JANUARI: Pemerintah Siapkan Aturan Impor Gas, Penerapan Pajak Progresif TanahRabu 25 Jan 2017 12:47Ajeng Widyadibaca 640 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan aturan main impor gas bagi sejumlah industri manufaktur dengan menutup peran perantara atau broker, demi mendapatkan harga lebih murah. (Bisnis Indonesia)selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :