Ekonom Indef: Youtuber dan Selebgram Pantas Dikenai PajakEkonom Indef: Youtuber dan Selebgram Pantas Dikenai PajakRabu 27 Mar 2019 15:11Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang pemerintah untuk membahas pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi badan khusus yang menangani penerimaan negara.selengkapnya

 KPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani SetujuKPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani SetujuSenin 4 Mar 2019 14:44Ridha Anantidibaca 998 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memberi sinyal mendukung usulan agar pelapor kekayaan pejabat negara disatukan dengan SPT.selengkapnya

 Kejar Google sampai Amazon, Selandia Baru akan ubah aturan pajak layanan digitalKejar Google sampai Amazon, Selandia Baru akan ubah aturan pajak layanan digitalSelasa 19 Feb 2019 13:19Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Pemerintah Selandia Baru punya rencana untuk memperbarui undang-undang perpajakan. Sehingga negara tersebut bisa mengantongi pajak pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan digital multinasional seperti Google, Facebook hingga Amazon.selengkapnya

 Sri Mulyani Tegaskan Perlakuan Sama untuk PPN AvturSri Mulyani Tegaskan Perlakuan Sama untuk PPN AvturKamis 14 Feb 2019 14:09Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN terhadap Bahan Bakar Minyak Bumi yang disalurkan ataupun dijual PT Pertamina, seluruhnya berlaku sama, yakni 10 persen, termasuk bagi bahan bakar Avtur.selengkapnya

 MLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalMLA Bikin Koruptor dan Pengemplang Pajak Tak Mudah Simpan Aset IlegalKamis 7 Feb 2019 15:20Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance antara Pemerintah RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin kemarin. Dengan perjanjian ini, KPK dapat lebih mudah bertukar informasi keuangan dengan otoritas di Swiss.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan bea dan cukai per Oktober Rp 144,14 triliunRealisasi Penerimaan bea dan cukai per Oktober Rp 144,14 triliunRabu 21 Nov 2018 14:37Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah sosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan baru itu menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.selengkapnya

 Era Baru Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ini 5 Fokus UtamaEra Baru Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ini 5 Fokus UtamaRabu 21 Nov 2018 13:55Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mensosialisasikan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menyambut Era Baru Tata Kelola PNBP. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengerti mengenai PNPB yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Penerimaan Negara Bukan Pajak Per Agustus Capai 87% Target APBNPenerimaan Negara Bukan Pajak Per Agustus Capai 87% Target APBNSenin 24 Sep 2018 15:13Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Agustus tahun ini mencapai Rp 240,3 triliun setara 87,2% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 275,4 triliun. Realisasi ini naik 24,3% (yoy).selengkapnya

 Genjot Penerimaan, Ditjen Bea Cukai Diusulkan Langsung di Bawah PresidenGenjot Penerimaan, Ditjen Bea Cukai Diusulkan Langsung di Bawah PresidenJumat 14 Sep 2018 09:53Ridha Anantidibaca 951 kaliSemua Kategori

National Corruption Watch (NCW) mendorong pemerintah agar melakukan efektifitas kinerja dalam mengamankan sumber pendapatan negara dari sektor bea dan cukai. Salah satunya dengan menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) langsung di bawah Presiden.selengkapnya

 Penurunan Pajak Tambang Akan Ditutup dari Penerimaan LainPenurunan Pajak Tambang Akan Ditutup dari Penerimaan LainJumat 10 Ags 2018 10:49Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan penurunan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan pertambangan akan dikompensasi oleh komponen penerimaan negara lain. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang pajak penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral.selengkapnya

 21 Tahun Berlaku, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru Disepakati21 Tahun Berlaku, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru DisepakatiJumat 27 Jul 2018 15:30Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kesepakatan antara DPR dan Pemerintah melalui Rapat Paripurna ke-32 untuk menyetujui Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.selengkapnya

 Bank Mandiri siapkan layanan perbankan untuk transaksi penerimaan negara bukan pajakBank Mandiri siapkan layanan perbankan untuk transaksi penerimaan negara bukan pajakSelasa 5 Jun 2018 14:41Ridha Anantidibaca 822 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Sri Mulyani: Cakupan Perjanjian Penghindaran Pajak di Asean DiperluasSri Mulyani: Cakupan Perjanjian Penghindaran Pajak di Asean DiperluasSelasa 10 Apr 2018 10:51Ridha Anantidibaca 951 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah memperluas cakupan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Dua negara yang masih dalam tahap finalisasi adalah Myanmar dan Kamboja.selengkapnya

 Trump resmi berlakukan pajak impor baja dan aluminiumTrump resmi berlakukan pajak impor baja dan aluminiumJumat 9 Mar 2018 11:28Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan penerapan pajak impor baja dan aluminium. Kamis (8/3), Trump meneken pengenaan tarif impor baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium.selengkapnya

 Freeport Setor Rp 10 triliun ke Kas Negara di 2017Freeport Setor Rp 10 triliun ke Kas Negara di 2017Kamis 8 Mar 2018 14:18Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia memberikan tambahan penerimaan negara di tahun 2017 sebesar US$ 756 juta atau sekitar Rp 10,2 triliun (Rp 13.500 per dolar AS). Angka tersebut terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen, bea keluar, PPh badan, dan penerimaan lainnya.selengkapnya

 Cholil Nafis Usulkan Zakat Sudah Sekaligus PajakCholil Nafis Usulkan Zakat Sudah Sekaligus PajakJumat 9 Feb 2018 09:58Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, M. Cholil Nafis mengusulkan agar zakat itu sudah sekaligus pajak. Agar kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak tumpang tindih.selengkapnya

 Pengemplang pajak diganjar 8 bulan penjaraPengemplang pajak diganjar 8 bulan penjaraSenin 18 Des 2017 10:00Ridha Anantidibaca 1303 kaliSemua Kategori

Seorang terdakwa pengemplang pajak di Palembang dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan setelah terbukti menyebabkan kerugian negara karena tidak menyetorkan kewajiban pajak.selengkapnya

 Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriSelasa 30 Mei 2017 13:11Ajeng Widyadibaca 557 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

 Tiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif PajakTiru Donald Trump, Pengusaha Minta Sri Mulyani Potong Tarif PajakRabu 1 Mar 2017 14:38Ajeng Widyadibaca 824 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari saat ini sebesar 25 persen. Pengurangan tarif tersebut harus dilakukan pemerintah karena sejalan dengan upaya negara lain meningkatkan daya saing perekonomian nasional.selengkapnya

 Toko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakToko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakSelasa 25 Okt 2016 08:53Administratordibaca 756 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan meluncurkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup menambah pemasukan kas negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :