Kembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifKembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifSelasa 26 Jul 2016 06:37Administratordibaca 1083 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus menyiapkan insentif yang menarik bagi investor jika ingin mengembangkan kawasan minyak dan gas bumi (migas) di Natuna. Alasannya, insentif bisa memberikan nilai tambah di saat kondisi harga minyak dunia saat ini sedang mengalami penurunan.selengkapnya

 Darmin: Defisit Anggaran Dijaga Sesuai UUDarmin: Defisit Anggaran Dijaga Sesuai UUSenin 25 Jul 2016 20:28Administratordibaca 1037 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan upaya menjaga defisit anggaran harus dilakukan sesuai UU, yaitu di bawah tiga persen terhadap PDB, agar pemerintah tidak berutang secara berlebihan.selengkapnya

 Ekonom Ini Pesimistis Setoran Pajak Tax Amnesty Bisa Capai TargetEkonom Ini Pesimistis Setoran Pajak Tax Amnesty Bisa Capai TargetSenin 25 Jul 2016 20:20Administratordibaca 1052 kaliSemua Kategori

Pemerintah memasang target penerimaan pajak dari program pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp 165 triliun. Setoran pajak ini berasal dari pembayaran uang tebusan baik repatriasi maupun deklarasi harta di dalam dan luar negeri.selengkapnya

 Ini Perhitungan dan Cara Membayar Uang Tebusan Tax AmnestyIni Perhitungan dan Cara Membayar Uang Tebusan Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 16:05Administratordibaca 7091 kaliSemua Kategori

Membayar uang tebusan merupakan satu dari sejumlah syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah telah menetapkan tarif uang tebusan baik untuk deklarasi harta di dalam maupun luar negeri, serta repatriasi harta dari luar negeri ke Indonesia.selengkapnya

 Bank Mandiri Jadi Tempat Pembayaran Uang Tebusan Amnesti PajakBank Mandiri Jadi Tempat Pembayaran Uang Tebusan Amnesti PajakSenin 25 Jul 2016 15:55Administratordibaca 1856 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo sejak 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Amnesti Pajak sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Tax Amensty Diklaim Sebagai Kebijakan Pro Kepentingan NasionalTax Amensty Diklaim Sebagai Kebijakan Pro Kepentingan NasionalSenin 25 Jul 2016 15:22Administratordibaca 706 kaliSemua Kategori

Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) hanya mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang memiliki kepercayaan tinggi. Sebab pro dan kontra atas rencana kebijakan ini sudah dipastikan akan cukup tinggi.selengkapnya

 Sosialisasi Tax Amnesty Dianggap Kurang, Pengusaha Wait & SeeSosialisasi Tax Amnesty Dianggap Kurang, Pengusaha Wait & SeeSenin 25 Jul 2016 15:08Administratordibaca 1273 kaliSemua Kategori

Perbankan dan pasar modal siap menampung repatriasi dana amnesti pajak, namun pemahaman pengusaha masih beragam dan sebagian menunggu (wait and see).selengkapnya

 Sensus Ekonomi, Pengusaha Takut soal PajakSensus Ekonomi, Pengusaha Takut soal PajakSenin 25 Jul 2016 14:35Administratordibaca 589 kaliSemua Kategori

Sensus ekonomi yang telah selesai dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata memiliki banyak kendala. Salah satunya yaitu tidak kooperatifnya para pengusaha sebagai pihak yang disensus.selengkapnya

 Pengusaha Di Bogor Tak Terlalu Merespons Soal Tax AmnestyPengusaha Di Bogor Tak Terlalu Merespons Soal Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 09:12Administratordibaca 986 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha di Kota Bogor tidak terlalu merespons atas program pengampunan pajak alias tax amnesty yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

 Tax Amnesty Dikhawatirkan Akan Legalkan Pencucian UangTax Amnesty Dikhawatirkan Akan Legalkan Pencucian UangAhad 24 Jul 2016 08:28Administratordibaca 538 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah di resmikan ternyata melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Yayasan Satu Keadilan, yang menggugat UU Tax Amnesty ke Mahkamah Konsistusi (MK), menilai bahwa tax amnesty dapat melegalkan pencucian uang.selengkapnya

 Ada Bank Asing di TA, Anak Buah Prabowo KritikAda Bank Asing di TA, Anak Buah Prabowo KritikSabtu 23 Jul 2016 20:06Administratordibaca 1073 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan heran dengan keputusan pemerintah melibatkan bank asing dalam menampung dana tax amnesty.selengkapnya

 Kemenkeu Minta Akuntan Beri Masukan Soal Amnesti PajakKemenkeu Minta Akuntan Beri Masukan Soal Amnesti PajakSabtu 23 Jul 2016 19:49Administratordibaca 776 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo meminta para akuntan memberikan masukan kepada pemerintah apabila ada peraturan atau ketentuan yang dirasa kurang dalam implementasi Undang-undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Sofyan Djalil: 3 Bulan Pertama Banyak Yang Manfaatkan Amnesti PajakSofyan Djalil: 3 Bulan Pertama Banyak Yang Manfaatkan Amnesti PajakSabtu 23 Jul 2016 10:38Administratordibaca 721 kaliSemua Kategori

Pemerintah meyakini skenario repatriasi dana dari implementasi Undang-undang Pengampunan Pajak terjadi di semester kedua tahun ini.selengkapnya

 Prancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruPrancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruSabtu 23 Jul 2016 10:23Administratordibaca 776 kaliSemua Kategori

Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.selengkapnya

 DPR Minta OJK Awasi Dana Hasil Pengampunan PajakDPR Minta OJK Awasi Dana Hasil Pengampunan PajakSabtu 23 Jul 2016 07:44Administratordibaca 719 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan sedikitnya ada 19 Bank ditunjuk untuk menyerap dana hasil pengampunan pajak. Dari 19 bank tersebut, beberapa di antaranya adalah bank asing, yaitu Bank Danamon (Singapura), Bank Permata (Inggris), Maybank Indonesia (Malaysia), CIMB Niaga (Malaysia), Citibank (AS), HSBC (Inggris), DBS (Singapura), Standard Chartered (Inggris) dan Deustche Bank AGselengkapnya

 UJI MATERI UU PENGAMPUNAN PAJAK: Permohonan Belum TerdaftarUJI MATERI UU PENGAMPUNAN PAJAK: Permohonan Belum TerdaftarJumat 22 Jul 2016 19:24Administratordibaca 1795 kaliSemua Kategori

Pimpinan Mahkamah Konstitusi belum dapat memastikan kapan sidang perdana gugatan terhadap uji materi UU Pengampunan Pajak digelar. Tiga permohonan itu baru memiliki nomor pendaftaran dan belum teregistrasi.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, Satu Pengusaha Deklarasikan Harta Rp 100 MiliarIkut Tax Amnesty, Satu Pengusaha Deklarasikan Harta Rp 100 MiliarJumat 22 Jul 2016 19:09Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyebutkan sudah ada satu wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak. Total aset yang disampaikan mencapai Rp 100 miliar.selengkapnya

 OJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingOJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingKamis 21 Jul 2016 20:27Administratordibaca 1675 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan hingga kini belum merampungkan satu aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Aturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pemanfaatan dana repatriasi dari hasil kebijakan tersebut.selengkapnya

 DANA REPATRIASI IKNB : Perlu Roadshow ke Luar NegeriDANA REPATRIASI IKNB : Perlu Roadshow ke Luar NegeriKamis 21 Jul 2016 16:07Administratordibaca 737 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan meminta industri keuangan nonbank lebih proaktif salah satunya dengan menggelar roadshow ke luar negeri untuk menjaring dana repratriasi dan deklarasi dari program pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

 Niat Singapura Jegal Tax Amnesty Akan GagalNiat Singapura Jegal Tax Amnesty Akan GagalKamis 21 Jul 2016 06:47Administratordibaca 1283 kaliSemua Kategori

Niat Singapura menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dengan cara memberlakukan penghapusan pajak bagi para pemilik aset besar, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani tidak akan berhasil. Dia sangat yakin Warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset besar di luar negeri akan tetap melakukan repatriasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :