Dirjen Pajak: Transaksi Uber Cs Harus Dikenakan PajakDirjen Pajak: Transaksi Uber Cs Harus Dikenakan PajakRabu 16 Mar 2016 17:14Administratordibaca 1606 kaliSemua Kategori

Berbagai macam kegiatan transaksi online atau e-commerce, seperti jasa transportasi online Grab Car,Uber maupun Go-Jek seharusnya dikenakan pajak. Pengenaan pajak dalam transaksi online sudah diusulkan dalam rapat dengan pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam rapat tersebut mengusulkan agar pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditunjuk sebagai pemungut pajakselengkapnya

 Pengusaha Tambang Minta Perlakuan Sama Restitusi PajakPengusaha Tambang Minta Perlakuan Sama Restitusi PajakRabu 16 Mar 2016 05:00Administratordibaca 1734 kaliSemua Kategori

Perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III menuntut perlakuan sama dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam hal ini ada kesetaraan mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala memaparkan masing-masing perusahaan PKP2B generasi ketiga mendapatselengkapnya

 Kasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarKasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarSabtu 12 Mar 2016 10:29Administratordibaca 2337 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I menyebutkan terdapat tujuh kasus penyelidikan pajak dengan perkirakaan kerugian negara mencapai Rp33,1 miliar yang tengah diproses saat ini. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesdyanto mengatakan pelaksanaan penegakan hukum telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan selama ini. Sejauh ini sudah terdapat tujuh kasus yang telah memperolehselengkapnya

 Menkeu Tebar Insentif Pajak untuk Pusat Logistik BerikatMenkeu Tebar Insentif Pajak untuk Pusat Logistik BerikatKamis 10 Mar 2016 16:34Administratordibaca 1260 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberikan fasilitas berupa insentif pajak bagi perusa‎haan yang menyimpan barangnya di kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini agar para pengusaha yang sebelumnya menyimpan barang logistiknya di luar negeri, memindahkannya ke Indonesia. Dia mengatakan, barang-barang impor di PLB akan mendapat fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk.selengkapnya

 Ditjen Pajak: 1 Petugas Pajak Bisa Periksa 15 OrangDitjen Pajak: 1 Petugas Pajak Bisa Periksa 15 OrangRabu 9 Mar 2016 06:26Administratordibaca 1929 kaliSemua Kategori

Pemeriksaan akan menjadi fokus bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar penerimaan dan peningkatan basis wajib pajak pada 2016. Tentunya bila kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty batal diberlakukan. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Edi Slamet Irianto menyebutkan jumlah pemeriksa sekarang berjumlah 4.551 orang.selengkapnya

 Polri Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Tanpa GaduhPolri Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Tanpa GaduhSelasa 8 Mar 2016 06:51Administratordibaca 1477 kaliSemua Kategori

Kepolisian Republik Indonesia telah lama ikut serta mengawal sektor pajak dan menjadi bagian dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar mengatakan, polisi ingin membuat masyarakat taat membayar pajak. "Realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dalam tahun anggaran kali ini akan dikawal, bahkan akan didorong melebihi target dariselengkapnya

 Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Siapkan Sel Khusus Penunggak PajakKanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Siapkan Sel Khusus Penunggak PajakSenin 7 Mar 2016 14:13Administratordibaca 3994 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I gencar menindak penunggak pajak. Sejumlah lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (Rutan) di Jawa Tengah diminta menyediakan sel khusus bagi penunggak pajak. Salah satunya instansi yang sudah menyediakan bilik penjara kecil bagi penunggak pajak yakni Rutan Kelas II B Jepara. Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah I Dasto Ledyantoselengkapnya

 Dorong Penerimaan Pajak Badan, Kemenkeu Akan Jemput BolaDorong Penerimaan Pajak Badan, Kemenkeu Akan Jemput BolaSelasa 1 Mar 2016 08:00Administratordibaca 1032 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak. Gagalnya capaian penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp1.294 triliun membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerapkan strategi berbeda pada tahun ini.selengkapnya

 Launching di CFD Kota Solo, Klinik Pajak Berikan Konsultasi dan Sosialisasikan E-FilingLaunching di CFD Kota Solo, Klinik Pajak Berikan Konsultasi dan Sosialisasikan E-FilingSenin 29 Feb 2016 10:21Administratordibaca 2315 kaliSemua Kategori

Car Free Day (CFD) kota Solo pada hari Minggu 28 Februari 2016 dimeriahkan oleh salah satu media informasi perpajakan berbasis web yang menggelar acara launching. Klinik Pajak, pendatang baru dalam media informasi pajak di Kota Solo turut memberikan kontribusi dan edukasi bagi warga Solo yang sedang ber-CFD di jalan Slamet Riyadi. Dalam acara launching-nya, sebagai satu-satunya mediaselengkapnya

 Ditjen Pajak Sudah Petakan 440.000 Wajib PajakDitjen Pajak Sudah Petakan 440.000 Wajib PajakAhad 28 Feb 2016 04:00Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berhasil memetakan 440.000 wajib pajak untuk program ekstensifikasi berbasis teknologi bernama geo-tagging yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jenis potensi yang berbeda-beda. "Kita sudah berhasil memetakan sebanyak 440.000 poin,"ungkap Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP, Awan Nurmawan Nuh, dalam acara mediaselengkapnya

 RUU Tax Amnesty di Ujung TandukRUU Tax Amnesty di Ujung TandukRabu 24 Feb 2016 13:39Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

 Pemerintah Pede Terapkan Pengampunan Pajak Bulan DepanPemerintah Pede Terapkan Pengampunan Pajak Bulan DepanJumat 19 Feb 2016 09:27Administratordibaca 963 kaliSemua Kategori

Pemerintah percaya diri bisa memberlakukan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty mulai bulan depan. Meskipun sampai saat ini bakal beleid tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi yang mengungkapkan target pemberlakuan pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Kemenkeu: Dampak Paket Kebijakan akan Dirasakan di 2016Selasa 16 Feb 2016 04:40Administratordibaca 2067 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

 Target Pajak Kanwil Jawa Barat I Naik 39,5%Target Pajak Kanwil Jawa Barat I Naik 39,5%Sabtu 13 Feb 2016 10:44Administratordibaca 2456 kaliSemua Kategori

arget penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tahun ini naik 39,5% dari realisasi 2015, yakni sebesar Rp30,13 triliun. Tahun lalu, penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I tercatat senilai Rp21,6 triliun atau di bawah target yang jumlahnya Rp25,6 triliun.selengkapnya

 Menkeu Minta Dukungan Ekonom Sosialisasikan Tax AmnestyMenkeu Minta Dukungan Ekonom Sosialisasikan Tax AmnestyJumat 12 Feb 2016 09:38Administratordibaca 1036 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta sejumlah ekonom untuk turut membantu pemerintah mensosialisasikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun ini. Bambang menyebut, banyak keuntungan yang akan didapat dari penerapan kebijakan tersebut, yaitu tambahan penerimaan pajak, perluasan basis perpajakan, dan adanya repatriasi uang di Indonesiaselengkapnya

 Tak Punya Pekerjaan Tetap, Wajibkah Bikin NPWP?Tak Punya Pekerjaan Tetap, Wajibkah Bikin NPWP?Senin 8 Feb 2016 09:58Administratordibaca 2222 kaliSemua Kategori

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu kewajiban untuk masyarakat Indonesia yang telah memiliki penghasilan di Indonesia. Namun bagaimana bila penghasilan yang didapatkan tersebut tidak menentu, apakah harus tetap memiliki NPWP? Ini seringkali terjadi pada wajib pajak (WP) dengan pekerjaan tidak tetap. Misalnya berdagang secara musiman, membantu orang lain dengan imbalan komisiselengkapnya

 REVISI APBN 2016: Target Pajak Tak Jadi DiturunkanREVISI APBN 2016: Target Pajak Tak Jadi DiturunkanJumat 5 Feb 2016 09:10Administratordibaca 2313 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berubah pendirian dan menyatakan tidak akan melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam revisi APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun atau naik 22,07% dari realisasi penerimaan tahun lalu.selengkapnya

 Plt Dirjen Pajak Lapor Progres UU Tax AmnestyPlt Dirjen Pajak Lapor Progres UU Tax AmnestyKamis 4 Feb 2016 17:19Administratordibaca 1400 kaliSemua Kategori

Plt Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya membahas mengenai progress Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Bukan terkait penunjukan calon Dirjen Pajak yang baru. "Ngomongin UU kok," kata Ken di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/2/2016).selengkapnya

 Wanita RI Punya Suami WNA, NPWP Digabung atau Tidak?Wanita RI Punya Suami WNA, NPWP Digabung atau Tidak?Selasa 2 Feb 2016 17:03Administratordibaca 14632 kaliSemua Kategori

Aturan pajak memiliki banyak pilihan tergantung masing-masing kebutuhan Wajib Pajak (WP). Termasuk untuk wanita Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), juga memiliki aturan khusus. detikFinance bersama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Selasa (2/2/2016), menyiapkan satu simulasi untuk kasus tersebut. Berikut simulasinya:selengkapnya

 BIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakBIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakJumat 29 Jan 2016 06:32Administratordibaca 1370 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memerintahkan BIN Daerah melakukan kerja sama dengan kantor pajak di setiap daerah untuk membantu pengumpulan pajak. "Saya sudah memerintahkan jajaran BIN Daerah (Binda) melakukan sinergi dengan kantor perpajakan di daerah. Hasil kerja sama itu seperti yang dilihat akan kami lanjutkan,"selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :